Soal LHKPN BUMD Bidang Perbankan

Bank Sulut Belajar ke Bank Nagari


Rabu, 23 Desember 2015 - 02:47:41 WIB
Bank Sulut Belajar ke Bank Nagari Direktur Kepatuhan Bank Nagari Yohanes didampingi Syofian Sara (Pem. Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko) dan Muhammad Irsyad (Pem. Divisi Perkreditan) serta Pejabat menerima kunjungan Bank Sulut.

Terbukti dengan ber­kunjungnya manajemen PT Bank Sulut ke Kantor Pusat Bank Nagari, di Jalan Pe­muda Nomor 21 Padang, Senin (21/12).

Boyongan dari Sulawesi Utara, Pemimpin Divisi Kepatuhan Bank Sulut, H Rorong, didampingi Oske Kaligis (Pemimpin De­par­temen Kepatuhan) dan Da­niel Rompas (Pemimpin Departemen Yuris). Kun­jungan bertujuan men­dapat­kan sharing pengalaman dan practise penyelenggaraan dan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pe­nye­leng­garan Negara (LHKPN) oleh BUMD khusus bidang Perbankan.

Baca Juga : Kenapa Ya? Ribuan Pedagang Daging Sapi Gulung Tikar

Kedatangan Bank Sulut diterima Direktur Ke­patu­han Bank Nagari Yohannes yang sekaligus Koordintor Penyelenggaraan LHKPN Bank Nagari, didampingi Syofian Sara (Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Ma­najemen Risiko) dan Mu­hammad Irsyad (Pemimpin Divisi Perkreditan) serta Pejabat dan staf pengelola LHKPN Bank Nagari.

Oske Kaligis menyebut, mereka sengaja ke Kota Padang, Sumbar, untuk me­lihat langsung bagaimana kinerja Bank Nagari dalam pengelolaan LHKPN. “Ka­mi berterima kasih, karena langsung disambut direksi dan pemimpin divisi yang membidangi ini. Kami bisa belajar dan membawa ilmu ini ke Sulut,” sebutnya.

Baca Juga : Jarang Dilirik, Saham Raja Lakban Ini Punya Kas Berlimpah, Seperti Apa Profitabilitasnya?

Menurut Yohanes, LH­KPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Pe­nye­leng­gara Negara-PN (beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan), yang dituangkan dalam for­mulir LHKPN yang dite­tapkan oleh KPK. Ke­waji­ban Penyampaian LHKPN bagi BUMD diamanatkan oleh UU No. 28 tahun 1999 pada Pasal 2 angka 7.  “Pe­nyelenggara negara antara lain termasuk pejabat lain yang memiliki fungsi stra­tegis dalam kaitannya de­ngan penyelenggaraan ne­gara sesuai dengan ke­ten­tuan peraturan pe­run­dang-undangan,” sebut Yo­hanes.

Ditegaskan dalam pen­jelasannya, yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan pe­nyeleng­ga­raan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Meliputi, antara lain  direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD.

Baca Juga : Harga Cabai Rawit di Pasar Raya Padang Makin Pedas, Tembus Rp72.000 Per Kg

Dikatakan Yohanes, se­jak Agustus 2015, Bank Nagari telah ditunjuk oleh Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK) sebagai pilot project untuk wilayah Su­matera dalam Pengelolaan LHKPN BUMD Bidang Perbankan. Setelah diawali Bank Jabar Banten (BJB). Bank Nagari telah me­ramp­ungkan tahapan komit­men­nya dengan KPK.

“Diawali dengan pe­nyia­pan Standar Operating Pro­cedure LHKPN Bank Na­gari  September 2015, seka­ligus Pendataan Pejabat Wajib LHKPN. Sosialisasi LHKPN kepada seluruh pejabat, awal Oktober dan Penyampaian Laporan awal pada pertengahan Oktober 2015,” sebutnya.

Baca Juga : Dukung Pelaku UMKM, Dua Perusahaan Raksasa Ini Integrasikan Layanan Iklan Digital

Katanya, dinilai oleh KPK tingkat kepatuhan pe­nyampaian LHKPN terse­but dalam tiga tahap dengan limit akhir penyampaian laporan 2 November 2015. Dari informasi Bank Sulut juga diwacanakan sebagai pilot project untuk BUMD perbankan di wilayah timur. “Itu yang mendasari Bank Sulut berstudy banding ke Bank Nagari.  Yang berhasil melaksanakan Pengelolaan LHKPN,” sebutnya.

Ditambahkan Yohan­nes, LHKPN sebenarnya merupakan compliment dari System Anti Fraud yang telah diatur oleh otoritas per­bankan khusus pada Pilar Pencegahan dalam aspek Know Your Employee (KY­E). Sebagai tindakan anti­sipatif dalam menghindari tindakan kecurangan di ling­kungan internal bank.

Syofian Sara meng­ung­kapkan, dari hasil penilaian KPK terhadap kepatuhan Bank Nagari dalam pe­nyem­paian LHKPN pada akhir November 2015 lalu telah tercapai lebih dari 95,10%. Angka yang merupakan ang­ka pencapaian relatif tinggi untuk sebuah pilot project.

Muhammad Irsyad me­nambahkan, dalam Pe­ringa­tan Hari Anti Korupsi yang dilaksanakan 10-11 De­sem­ber di Bandung, Bank Na­gari diundang oleh KPK. “Kami berpartisipasi se­bagai peserta Festival Anti Korupsi,” kata Irsyad yang ditunjuk sebagai koor­di­nator tim Bank Nagari da­lam menghadari Festival tersebut.

Menurut Iryad, mem­perhatikan semboyan anti korupsi “Kalau Bersih Ke­napa Risih”, dipahami bah­wa essensi dari LHKPN adalah merupakan upaya dalam menumbuhkan bu­daya transparansi. “Sebagai elemen pertama dari Tata Kelola yang baik (Good Corporate Governance) pada Bank Nagari,” katanya. (h/atv/*)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]