Hal ini disampaikan oleh kalangan DPRD menanggapi masih banyaknya kekurangan sarana dan prasarana (sarpras) yang dialami panti sosial.
Sekaitan dengan ini, pada reses yang dilakukan anggota DPRD Sumbar Daerah Pemilihan (Dapil) I, Kota Padang pada sejumlah panti di daerah ini, Selasa (22/12), diketahui, kekurangan infrastruktur dan kebutuhan sehari-hari masih menjadi momok yang menghantui panti-panti yang ada di bawah binaan Dinas Sosial Provinsi Sumbar.
“Untuk sejumlah panti yang ada di bawah naungan dinas sosial, tanggungjawabnya ada pada pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah jangan mau kalah dari pihak swasta dalam membina panti. Sebab sekarang telah banyak juga pihak swasta yang mengelola atau melakukan pembinaan atas panti dengan sarana yang memadai. Kita harus malu dengan semua itu,” kata anggota Komisi III DPRD Sumbar, Albert Hendra Lukman yang berasal dari Dapil I Padang.
Pada kunjungan rombongan Dapil I Padang di dua panti sosial yang dilakukan hari itu, diketahui, persoalan sarana dan prasarana masih banyak dialami. Kemudian biaya kebutuhan harian yang diberikan untuk setiap anak terbilang sangat kecil.
Salah satunya terjadi di Panti Sosial Bina Grahita Harapan Ibu, Padang. Dari paparan yang disampaikan Kasi Pelayanan dan Pengawasan Panti Bina Grahita, Sayarni, disebutkan, meski telah operasional sejak tahun 1981 lalu, panti sosial ini sama sekali belum memiliki asrama putri. Padahal anak asuh perempuan yang mereka miliki mencapai 50 orang.
“Total anak asuh yang kami miliki ada 100 orang, 50 putra dan 50 orang lagi putri. Untuk ini kami baru memiliki asrama putra, untuk asrama putri kami masih menumpang pada bangunan yang terletak di lingkungan masyarakat. Dan itu berada di luar lingkungan panti ini,” ujarnya.
Dikatakan Sayarni lagi, kondisi ini sangat mengkhawatirkan untuk anak asuh yang ada di sana. Sebab, jika sampai petugas yang menjaga lengah sedikit saja, keselamatan anak-anak bisa terancam.
“Bangunan tempat tinggal sementara yang digunakan tersebut juga berada di pinggir jalan, kami was-was saat petugas lengah atau tak ada, anak bermain ke luar dan itu bisa menyebabkan kecelakaan,” ucapnya.
Selain tidak memiliki asrama putri, menurut dia Panti Bina Grahita juga kurang dalam hal ketercukupan peralatan terapi anak asuh yang notabene memiliki keterbelakangan mental ini. Kemudian, satu-satunya gedung aula yang dimiliki panti ini memiliki atap yang bolong-bolong karena telah termakan usia.
“Tak hanya itu pak, untuk persoalan biaya sehari-hari, jatah yang diberikan untuk setiap anaknya masih terbilang kecil. Satu anak mendapat Rp27.500 sehari, itu tiga kali makan dan juga untuk mencukupi kebutuhan nutrisi mereka akan sayuran dan yang lain,” katanya.
Hal yang tak jauh berbeda juga diungkapkan oleh pihak Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Tuah Sakato yang berlokasi tak jauh dari Panti Bina Grahita. Pimpinan PSBN Tuah Sakato, Heni Yunida menyebutkan, akibat gempa 2009 lalu, bangunan di tempat mereka banyak yang rusak, dan, belum kunjung diperbaiki hingga sekarang.
“Bangunan seperti kantor perpustakaan dan ruang kelas yang ada di sini banyak yang retak akibat gempa 2009 lalu, kami khawatir jika ini dibiarkan akan membahayakan bagi anak-anak yang ada di sini.
“Dengan kedatangan bapak-bapak dari DPRD ke sini, diharapkan ada perhatian untuk mengatasi persoalan infrastruktur yang rusak akibat gempa ini,” ucap Yunida di depan Ketua Rombongan Reses, Apris Yaman, dan anggota DPRD Dapil I Padang lain, Hidayat, Yuliarman, Suwirpen Suib, Rahmad Saleh, dan Albert Hendra Lukman.
Menanggapi ini ketua rombongan dari DPRD, Apris Yaman menuturkan, kunjungan hari itu bertujuan untuk menyerap aspirasi yang ada di tengah mayarakat. (h/mg-len)
