Gugatan Pemberhentian Direksi PDAM

Walikota Padang Kalah di PTUN


Rabu, 23 Desember 2015 - 03:19:49 WIB

Majelis hakim hakim yang diketuai Ganda Kurniawan SH dalam putusan pada persidangan tersebut, mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Hakim me­nya­takan SK Walikota Nomor 812.21/311/SK-BKD/2015 ten­tang pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang, tanggal 22 Juni 2015, batal.

Selain itu, majelis juga me­me­rintahkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan  Walikota Padang No 821.21/3/SK-BKD/2015 tentang pem­berhentian Direktur Umum PDAM Kota Padang, tanggal 22 Juni 2015. Selain itu majelis hakim PTUN juga meme­rin­tahkan tergugat (walikota Pa­dang-red) untuk merehabilitasi nama baik penggugat dalam ke­du­dukan harkat dan marta­batnya semula, dan menghukum tergugat dan tergugat intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp285.000.

Sidang pembacaan putusan yang digelar di PTUN Padang, Jalan Diponegoro kemarin diha­diri langsung oleh pihak peng­gugat Andi Taswin. Sementara tergugat diwakili oleh penasehat hukumnya, Irwan Rj Alam.

Andi Taswin saat diwawan­ca­rai wartawan usai pembacaaan pu­tusan mengaku cukup puas de­ngan keputusan tersebut. Dari pu­tusan ini, ia berharap Wali­ko­ta Padang “gentleman” me­lak­sa­nakan isi putusan dan tidak la­gi melakukan tindakan sewe­nang-wenang, memberhentikan orang lain tanpa alasan yang je­las. Karena akan berimplikasi hu­kum. Dia juga berharap wali­ko­ta bisa menyadari kesala­han­nya dan tidak mengulangi lagi pada pejabat pemko yang lain.

Penasehat hukum Pemko Padang, Irwan Rj Alam kepada akan segera berkoordinasi de­ngan Walikota Padang apakah akan mengambil langkah hu­kum banding atau menerima putusan tersebut. ‘Tentu saja saya akan berkoordinasi dulu dengan pak wali,”ujarnya.

Terkait dengan gugatan Di­rek­tur PDAM Andi Taswin Walikota Padang Mahyeldi An­sharullah kepada wartawan di Palanta kemarin (22/12) me­nga­ku belum tahu. Ketika dita­nya apa tindakan Pemko selan­jutnya khusus walikota Padang, mengaku belum memi­kir­kan­nya. “Apa tindakan saya selan­jutnya, besok pula dipikirkan. Malah saya baru tahu seka­rang,”canda Mahyeldi.

Seperti yang diketahui, per­kara pemberhentian sewenang wenang Direksi PDAM ini naik ke PTUN setelah  penggugat memasukan berkasnya  ke lem­baga peradilan tersebut. Dalam gugatannya, penggugat mem­persoalkan SK No 821.21/311/SK-BKD/2005 tentang Pem­ber­hen­tian Direktur Umum PDAM Padang 22 Juni 2015 dinyatakan bertentangan  de­ngan UU No­mor 5 Tahun 1962 ten­tang Peru­sa­haan Daerah. Dimana pada pasal 12 mene­gaskan bahwa anggota direksi PDAM berhenti jika yang ber­sang­kutan me­ninggal dunia, mela­kukan tinda­kan yang meru­gikan perusahaan daerah serta tindakan atau sikap yang berten­tangan dengan kepen­tingan da­erah ataupun negara. (h/mat/ows)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]