Keterbukaan Informasi Syarat Demokrasi Berkualitas


Rabu, 23 Desember 2015 - 03:22:20 WIB
Keterbukaan Informasi Syarat Demokrasi Berkualitas

Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Irman Gusman pada gelaran Penganugerahan Pemeringkatan Badan Publik se-Sumbar Tahun 2015 yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumbar, bertempat di Hotel Bumi Minang, Selasa (22/12).

Dilanjutkannya lagi, ketersediaan informasi yang akuntabel dan terpercaya adalah hak publik. Meskipun demikian, tetap ada batasan mengenai informasi yang diberikan kepada publik, sesuai ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.

“Kita tidak lagi bicara mengenai prosedur demokrasi, tapi soal kualitas demokrasi. Berjalannya demokrasi yang berkualitas itu dilihat dari terpenuhinya hak sipil. Salah satu hak sipil itu adalah ketersediaan informasi publik yang baik,” jelasnya kepada Haluan selepas acara.

Ia menekankan, informasi badan publik bukan hanya segala hal yang bersifat keuangan, namun juga non-keuangan, seperti berbagai kebijakan yang dilahirkan pemerintah dan erat kaitannya dengan hajat hidup masyarakat. Pada kasus tersebut, masyarakat juga butuh untuk mengetahui bagaimana kebijakan itu diambil dan bagaimana kelekatannya dengan kepentingan masyarakat.

“Indonesia akan menuju negara yang open society, oleh karena itu keterbukaan informasi menjadi amat penting. Karena seperti yang terlihat, negara-negara yang cemderung tertutup mengalami pertumbuhan yang lamban. Contoh saja Kuba, Venezuela dan Korea Utara. Di negara-negara tersebut keterbukaan informasi sangat lemah,” lanjut Irman.

Sementara itu, Ketua KI Pusat Abdul Hamid Dipopramono dalam sambutannya mengatakan, gerak KI Provinsi Sumbar terbilang cepat. Karena meskipun baru berumur 14 bulan, KI Sumbar telah berhasil melakukan pemeringkatan terhadap keterbukaan in­formasi badan publik di Sumbar.

“Dari total 28 KI yang ada saat ini di Indonesia, belum banyak yang telah melakukan peme­ringkatan. Oleh karena itu, di umurnya yang terhitung belia, KI Sumbar sudah berlari dengan cepat,” ucap Hamid.

Ditambahkannya, Indonesia termasuk ke dalam delapan ne­gara yang menjadi Steering Com­mittee (SC) dari total 65 negara yang menjalankan sistem demo­krasi. Sehingga sudah sepatutnya In­donesia menjadi salah satu mo­del untuk keterbukaan infor­masi bagi negara demokrasi lainnya.

Ketua Komisi Informasi Sum­bar Syamsurizal menga­takan, penyelenggaraan peme­ring­katan ini merupakan pelak­sanaan amanah undang-undang tentang keterbukaan informasi. Di mana KI bertanggung jawab kepada Gubernur Sumbar terkait keterbukaan informasi bagi mas­yarakat.

“Saat ini keterbukaan men­jadi hal yang tidak dapat ditolak. Badan publik harus berkomit­men untuk terbuka kepada mas­ya­rakat. Seperti proses pengam­bilan keputusan dan kebijakan yang memengaruhi hajat hidup orang banyak. Meskipun, terbuka tidak mesti telanjang, artinya sesuai dengan undang-undang,” ucapnya.

Adapun pemberian peme­ring­katan badan publik dengan keterbukaan informasi terbaik tahun ini terdiri dari lima kate­gori, antara lain kelompok Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perguruan Tinggi dan Partai Politik.

Selain dihadiri dan ditutup oleh Ketua DPD RI Irman Gus­man, gelaran penganugerahan terhadap badan publik ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim, Ang­gota DPD RI Emma Yohana, Danrem 032/Wirabraja, Kapolda Sumbar (mewakili) dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar lainnya. (h/mg-isq)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]