Sengketa Pilkada di Sumbar

6 Daerah Akhirnya ke MK


Rabu, 23 Desember 2015 - 03:23:48 WIB
6 Daerah Akhirnya ke MK

PADANG, HALUAN— Seng­­keta pemilihan kepala dae­rah (Pilkada) di Sumbar tak terelakkan. Dari 14 dae­r­ah yang menggelar pesta demokrasi serentak 9 De­sember lalu, enam Paslon dari enam daerah menga­jukan gugatan ke Mahka­mah Konsitusi (MK).

Sepanjang hari Selasa (22/12) kemarin, ada tiga paslon yang mengajukan gugatan ke MK. Salah sa­tunya Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur  Muslim Kasim- Fauzi Bahar (MK-Fauzi). Sementara dua lain­nya adalah Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Benny Utama – Daniel (BeDa) dan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Solok Ediwan Anantanur dan Bach­tul yang teregister di MK pukul 22.56 WIB tadi malam.

Tiga paslon lainnya yang lebih dulu mengajukan gu­gatan ke MK yaitu 

paslon Asyirwan Yunus-Ilson Cong di Kabupaten Limapuluh Kota yang men­daftarkan gugatan pada Sab­tu (19/12) pukul 09.52 WIB dengan nomor, APP13/PAN.MK/2015.

Kemudian, paslon Edi Arman-Taufiq Idris di Kabu­paten Tanah Datar yang mendaftarkan gugatan pada Sabtu (19/12) pukul 20.45 WIB dengan nomor per­kara APP/36/PAN.MK/2015 dan terakhir  paslon Khairunas-Edi Susanto di Solok Selatan dengan nomor perkara APP/81/PAN. MK/2015 pada Minggu (20/12) pukul 17.23 WIB.

Akibat masuknya gugatan paslon ke MK ini, bisa menye­babkan tahapan penetapan paslon terpilih diundur hingga proses sengketa pemilihan diselesaikan.

Berdasarkan tahapan KPU, penetapan calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota terpilih jika ada sengketa adalah dalam rentang waktu 12 Februari hingga 13 Maret 2016.

Dengan teregisternya gugatan enam paslon tersebut, maka pe­netapan kepala daerah terpilih di daerah yang bersangkutan sesuai ketentuan ditunda. Namun pasa­ngan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Solok sudah terlanjur ditetapkan meski paslon Desra Ediwan Anantanur-Bachtul mengajukan gugatan di MK.

Pleno Kabupaten Solok Tegang

Rapat pleno penetapan Bu­pati dan wakil Bupati terpilih hasil pilkada Kab. Solok berlang­sung panas dan tegang, karena mengalami beberapa kali penun­daan.  Rapat pleno yang digelar di Kantor KPU Kab. Solok, Selasa (22/12) kemarin,  yang sebelumnya dijadwalkan pukul 16.00 WIB diundur hingga pukul 18.00 WIB karena menunggu kehadiran dua orang komisioner KPU  Roni Tri Novita dan Ir. Gadis yang pulang dari Jakarta.

Namun setelah yang ber­sangkutan hadir, rapat pleno yang dipimpin langsung oleh ketua KPU Elwiza itu kembali ditunda hingga jam 23.00 WIB, karena alasan Mahkamah Kons­titusi (MK) hingga pukul 23.00 masih menerima gugatan perkara pilkada.

“Kita tidak menghentikan proses penetapan. Tapi menunda penetapan hingga berakhirnya registrasi gugatan pilkada di MK,” terang ketua KPU Elwiza.

Hal ini kata dia, juga sesuai dengan instruksi biro Hukum KPU RI yang meminta kepada KPU yang belum menetapkan hasil pilkada, untuk menunda penetapan sampai ditutupnya registrasi di MK. “Jadi, kalau hingga waktu yang ditetapkan tidak ada informasi gugatan yang masuk, maka hasil pilkada akan kita tetapkan hari ini juga,” terangnya.

Kondisi ini sempat menuai  protes dari pihak paslon nomor urut satu Gusmal Yulfadri Nur­din yang diwakili oleh cawabup Yulfadri Nurdin, karena penun­daan ini seolah menganulir keme­nangan yang telah diraihnya. “Ini jelas merugikan kami, karena secara perhitungan suara, kami jelas telah unggul. Kami ingin tahu, dasar hukum penundaan ini, apakah ada permainan di balik ini,” kata Yulfadri dengan nada tinggi.

Namun setelah mendapat penjelasan dari Kordiv Hukum KPU Roni Tri Noveta, rapat pleno yang juga dihadiri oleh Bupati Solok diwakili asisten III Ir Darman, wakapolres Arosuka, kejaksaan negeri solok, dandim 0309 solok, kesbangpol, pan­waslu, satpol PP dan tim ketiga paslon itu akhirnya menerima keputusan penundaan penetapan ini. “ Tidak masalah kalau me­mang penundaan ini hanya ingin menunggu hasil registrasi MK, kami bisa bersabar. Kita juga tidak ingin dibelakang hari ada lagi gugatan yang sama,” kata Yulfadri.

Sementara tim paslon nomor urut 3 Edyar yang dikonfirmasi Haluan membenarkan jika pihaknya tengah mengajukan gugatan ke MK. Gugatan itu kata dia terkait dengan status ijazah palsu yang dimiliki oleh cawabup Yulfadri Nurdin, form C6 yang tidak dibagikan kepada pemilih serta adanya indikasi politik uang yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1. “ Ada 3 gugatan yang telah kita ajukan ke MK, semua data dan bukti juga sudah lengkap. Saat ini tim kami tengah berada di MK,” kata Edyar yang juga ketua DPD Partai Nasdem Kab. Solok ini.

Namun setelah menunggu hingga pukul 23.00 WIB, akhir­nya KPU mencabut skor sidang dan melanjutkan hingga peneta­pan calon terpilih H. Gusmal-Yulfadri sebagai bupati dan wa­kil bupati solok  terpilih dengan perolehan suara sebanyak 69.300 suara atau 46,24 persen.

“Berdasarkan registrasi guga­tan Mahkamah Konstitusi hingga pukul 23.00 tidak ada gugatan yang berasal  dari Kabupaten solok, maka kita menetapkan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pilkada kab. Solok,” kata ketua KPU kab. Solok Elwiza sembari mengetuk palu sidang.

Terhadap itu, pihak KPU tidak ada lagi turunan persoalan yang akan mengganggu hasil pelaksanaan pilkada di daerah penghasil beras itu. “Kalaupun ada gugatan, itu merupakan hak dari para pihak. Kami persilakan untuk menggu­nakan jalur yang semesti­nya, sesuai aturan yang ada,” kata Komisi Hukum Roni Tri Noveta.

Sementara itu, pihak paslon nomor urut 3 yang diwakili oleh ketua DPD partai Nasdem Kab. Solok tetap bersikukuh menolak hasil penetapan itu, karena pihak­nya masih mengajukan gugatan ke MK. “ Proses gugatan kita sedang berjalan, jadi kami belum bisa menerimanya,” tegas Edyart.

Jelang pleno penetapan hasil pilkada Bupati Solok ini, suasana tegang masih terlihat di sekitar kantor KPU Kab. Solok. Terlihat konsentrasi massa dari pihak paslon Nomor urut 1 Gusmal-Yulfadri Nurdin yang menunggu hasil penetapan bupati terpilih. Sementara sekitar 1 km dari kantor KPU tepatnya di kantor DPD PAN Kab. Solok juga terlihat konsentrasi massa paslon nomor urut 3. Melihat gejala itu ratusan aparat keamanan yang sejak siang sudah siaga dan ber­jaga terhadap segala kemung­kinan.

Sementara itu, rapat pleno penetapan pasangan calon (Pas­lon) Bupati dan Wakil Bupati Pasaman terpilih, batal digelar Selasa (22/12) karena laporan gugatan sengketa pilkada terdaf­tar di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KPU Pasaman Jajang Fadli yang dihubungi tadi malam mengatakan, rapat pleno penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman terpilih ditunda, karena sebelum penetapan dilakukan paslon Benny Utama – Daniel (BeDa) melayangkan gugatannya ke MK. KPU Pasaman menjadwalkan pleno itu pukul 19.30 WIB tadi malam.

Pengaduan dan gugatan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015 itu terdaftar pada pukul 16.22 WIB, oleh Benny Utama- Daniel, dengan nomor APPP 136/PAN.MK/2015.

Indra Catri Bupati Terpilih

Rapat Pleno terbuka pene­tapan pasangan calon terpilih Bupati dan wakil bupati  Agam, periode 2016-2021 berjalan dengan aman di aula Kantor Bupati Agam, Selasa (22/12). Setelah penetapan tersebut KPU dalam waktu dekat akan menye­rahkan berkas penetapan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Agam.

Rapat Pleno terbuka peneta­pan pasangan calon terpilih Bupati dan wakil bupati  Agam, turut dihadiri oleh Musyawarah Pimpinan Daerah, antara lain Kapolres Agam, AKBP Eko Budhi Purwono, Partai pengusung, Asisten III Bidang Adminitrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Agam Mulyadi, Panitian Pemilihan Kecamatan. Kegiatan ini turut diamankan dengan pengawalan pihak kepolisian, TNI.

KPU Agam menetapkan In­dra Catri-Trianda Farhan Satria sebagai pasangan calon bupat dan wakil bupati terpilih.  (h/rin/ndi/yat)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]