Rekanan Diberi Tambahan Waktu 50 Hari Tuntaskan Proyek


Sabtu, 26 Desember 2015 - 03:12:48 WIB
Rekanan Diberi Tambahan Waktu 50 Hari Tuntaskan Proyek

Dikeluarkannya Per­wako ini untuk menin­dak­lanjuti pasal 93 ayat 1.a Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang per­ubahaan keempat atas Per­pres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Di mana di sini perlu diru­muskan pedoman pe­lak­sanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pe­kerjaan yang tidak terse­lesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran.

Walikota Padang H. Mah­yeldi Dt Marajo me­ngatakan dengan dikeluar­kannya peraturan ini diha­rapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pe­kerjaan yang sedang berja­lan. Tidak dengan sengaja melambat-lambat, mem­perlambat pelaksanaan pe­kerjaan sehingga realisasi tidak sesuai target yang direncanakan.

“Hal ini bisa berdampak hukum dan berurusan de­ngan Aparat Penegak Hu­kum (APH),” ujarnya, ke­marin ini.

Sementara itu Kepala Bagian Pembangunan Set­dako Padang, Tri Hadiyanto menambahkan aturan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Padang untuk mem­berikan kepastian hukum bagi Pejabat Pembuat Ko­mitmen (PPK).

Kegiatan dan penyedia dalam hal penganggaran sisa pekerjaan yang belum bisa terselesaikan dan ber­dasarkan penelitian PPK, dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya.

“Pemberian kesempatan ini sesuai dengan yang dia­manatkan dalam Perpres No. 4 Tahun 2015. Namun dalam pelaksanaannya, PP­K harus menyurati Ins­pek­torat terlebih dahulu selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kota Padang, yang selanjutnya melakukan pemeriksaan bersama dengan Konsultan Pengawas, Tim Teknis dan Panitia Penerima Hasil Pe­kerjaan. Mereka akan me­lihat progres pekerjaan dan bobot pekerjaan yang sudah terlaksana. Hasil pemerik­saan bersama inilah yang akan dijadikan sebagai ba­han acuan bagi PPK untuk memutuskan dan mere­komendasikan pekerjaan tersebut dapat dilanjutkan atau tidak,” sebutnya.

 Selain itu, penyedia yang diberikan kesempatan tetap akan dikenakan denda 1/1000 dari nilai kontrak. Pekerjaan sampai batas mak­simal limapuluh hari kalender atau maksimal denda 5% dari nilai kontrak juga harus membuat per­nyataan kesanggupan me­nyelesaikan pekerjaan jika diberikan kesempatan oleh PPK tersebut.

“Kita berharap, pelak­sanaan pembangunan di Kota Padang dapat berjalan dengan lancar, pemba­ngu­nan dapat berhasil dan ber­da­ya guna terhadap pem­bangunan yang dilaksa­na­kan serta azas manfaat da­pat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh elemen masya­rakat di Kota Padang,” pung­kas Tri.(h/ows)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]