Pungutan pada Harga BBM

Pungli Jika Tak Punya Dasar Hukum


Sabtu, 26 Desember 2015 - 03:17:01 WIB
Pungli Jika Tak Punya Dasar Hukum

“Arena memungut uang itu hanya bisa dalam dua bentuk berdasar UU, yaitu pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Nah ini me­mungut dalam bentuk apa?,” kata Kardaya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (25/12/2015).

Ia menegaskan, pemungutan dana ketahanan energi ini tidak bisa serta merta diterapkan hanya berdasarkan kebijakan semata. Kebijakan pungutan tersebut harusnya dibicarakan terlebih dahulu oleh DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Baca Juga : Kemenkes Akui Vaksinasi Tahap I Belum Optimal Menangkal Covid-19

“Harus ada dasar hukumnya, pemerintah seharusnya membentuk dulu dasar hukumnya dalam UU yang bisa menjadikan dasar hukum untuk melakukan pemungutan itu,” tegas dia.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi VII DPR, Hari Purnomo menilai pungutan dana ketahanan energi yang diambil dari harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar harus memiliki dasar hukum. Hal itu harus dilakukan agar kebijakan tersebut tidak dianggap sebagai pungutan liar (pungli).

Baca Juga : 10 Maskapai Teraman di Dunia 2021, Tak Ada dari Indonesia

“Menurut saya aturannya harus dibuat dulu, tidak bisa asal pungut. Kalau tanpa aturan itu sama saja pungli,” kata Hari di Jakarta, Jumat (25/12/2015).

Menurutnya, kebijakan pungutan tersebut sangat memberatkan kon­sumen yang sebagian besar berasal dari masyarakat menengah kebawah.

Baca Juga : Lebih dari 132 Ribu Tenaga Kesehatan Sudah Divaksinasi Covid-19

Hari mengatakan, DPR akan me­nindaklanjuti kebijakan tersebut de­ngan menggelar rapat dan me­manggil pihak Pemerintah untuk menjelaskan hal ini.

“Jelas keberatan. Pasti akan mem­pertanyakan secara resmi nanti setelah masa reses dalam RDP dengan Ke­menterian ESDM,” tegas Hari.

Baca Juga : BNPB Minta Pendataan Rumah Rusak Pascagempa Sulbar Segera Diselesaikan

Hari menilai kebijakan penurunan harga BBM sudah sangat terlambat. Padahal Komisi VII sudah sejak akhir November lalu meminta Menteri ESDM menurunkan harga, mengingat harga minyak dunia yang sedang tren penurunan.

“Kalau penurunan harga baru berlaku Januari, sudah terlambat meski lebih baik daripada tidak turun sama sekali,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM akan me­ne­rap­kan pungutan dana ketahanan energi pada komponen harga Premium dan Solar di tahun 2016. Akibatnya, penurunan harga BBM pun menjadi tidak terlalu signifikan dan terasa oleh masyarakat.

Harga Premium dari Rp7.300 per liter yang harusnya turun menjadi Rp6.950 per liter. Tapi karena ada pungutan dana ketahanan energi sebesar Rp200 per liter maka harga Premium jadi Rp7.150 per liter.

Sedangkan untuk harga solar dari Rp6.700 per liter, yang harga ke­eko­nomiannya saat ini adalah Rp5.650 per liter sudah termasuk subsidi Rp1.000 per liter kemudian diterapkan pu­ngu­tan dana ketahanan energi Rp300 per liter menjadi Rp5.950 per liter. Harga dan pungutan tersebut akan diber­lakukan mulai 5 Januari 2016 men­datang. (h/inl)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]