Polisi Diminta Usut Laporan BMP

M Haris : PT KAI Agar Hormati Hukum


Sabtu, 26 Desember 2015 - 03:31:05 WIB
M Haris : PT KAI Agar Hormati Hukum M Haris

PADANG, HALUAN —Ku­a­sa Hukum PT Basko Mi­nang Plaza (BMP) me­ngi­ngat­­kan pihak PT Kereta Api Indo­nesia (KAI) Divre II Sumbar untuk meng­hor­mati hukum, terkait putusan provisi PN Padang yang memerintahkan agar PT KAI membongkar pa­la­ng  besi di depan akses jalan masuk Mall dan Hotel Basko.

“Kami mengingatkan PT KAI, bahwa putusan pro­visionil adalah se­pe­nuh­nya hak dan kewenangan hakim untuk memutusnya. Tidak ada satupun aturan yang me­ng­haruskan hakim terlebih dulu memeriksa pokok per­kara, baru me­nga­bulkan tuntutan provisi,” kata H Moh Haris, SH,MH, Kuasa Hukum PT BMP kepada Haluan, Jumat (25/12).

Peringatan itu di­sampai­kan Moh Haris me­nanggapi per­nya­taan kuasa hu­ku­m PT KAI yang menuding pu­tu­san provisi No­mor 110/Pdt.G/2015/PNPdg tanggal 15 De­sem­ber  2015, penuh ke­tidak­laziman karena ha­kim belum la­gi memeriksa sa­k­si-saksi dan buk­ti. “Ka­mi ak­­an me­nga­ju­kan ban­ding,” uj­ar Miko Ka­mal, Kuasa Hu­kum PT KAI pa­­­da jumpa pers Rabu (23/12) yang dimuat dalam ad­ver­­torial Harian Padang Ek­p­res terbitan Kamis (24/12).

Menanggapi pernyataan itu, Moh Haris menya­ran­kan PT KAI dan Kuasa Hukumnya untuk lebih cer­mat lagi melihat dan mem­baca aturan perundang-un­dang­an dan lebih khusus lagi tentang pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 110/Pdt.G/2015/PNPdg tersebut.  

Dalam pertimbangan hukum majelis hakim yang diketuai Dinahayati Syof­yan, SH, MH itu, secara tegas disebutkan, dalam praktek tuntutan pro­visionil  atau gugatan provisionil diambil sebagai pedoman ketentuan dalam Rv, yaitu pasal 53 sampai 57 dan pasal 332 serta pasal 351 Rv.

“Menurut literatur hukum perdata, tuntutan provisi atau gugatan provisionil adalah per­minta­an pihak bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan,” kata hakim dalam pertimbangannya.

Dijelaskan, putusan pro­vi­sionil adalah putusan yang men­jawab tuntutan provisionil  yang dijatuhkan berdasarkan per­mohonan penggugat atau ter­gugat agar dilakukan suatu tin­dakan sementara. Putusan pro­visionil ini sifatnya serta merta maka pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan me­nge­nai pelaksanaan putusan serta merta yang harus memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 200 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001.

Dalam pertimbangannya ma­jelis hakim juga berpendapat bahwa tindakan pemagaran atau pemasangan pagar besi dengan adanya plang “dilarang masuk tanpa izin” adalah tindakan main hakim sendiri yang dilakukan PT KAI, karena tanah yang menjadi objek perkara sudah lama di­kuasai oleh BMP dan tempat dilakukan pemagaran tersebut merupakan akses perparkiran untuk keluar masuknya ken­daraan menuju Basko Mall dan Hotel Basko.

Akibat pemasangan palang besi itu, menimbulkan ke­ma­cetan bagi pengguna jalan di Jalan Prof Hamka dan juga akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi BMP.

“Majelis hakim berpendapat perlu dilakukan tindakan se­men­tara yang sangat mendesak untuk menghindari kemacetan dan kerugian yang lebih besar, maka memerintahkan tergugat I dan tergugat II (PT KAI dan Ari Soepriadi, Vice Presiden KAI Divre II Sumbar saat itu—red) dalam tempo 14 hari setelah putusan ini diterima untuk mem­bongkar pagar besi di depan akses jalan masuk Mall dan Hotel Basko di Jalan Prof Hamka,” kata Hakim.

 Menurut Moh Haris, jika pihak PT KAI cermat melihat peraturan perundang-undangan dan membaca secara teliti per­tim­bangan hakim, maka mereka (PT KAI) akan bisa meng­hor­mati dan menghargai putusan hakim.

“Apalagi kalau dilihat Pasal 9 ayat 1 UU Nomor 20 tahun 1947, bahwa putusan provisi yang ma­suk dalam putusan sela hanya dapat diminta pe­merik­saan ulang hanya bersama-sama dengan putusan akhir atau pu­tusan per­kara pokok. Kalau diterjemahkan secara awam, putusan provisi tidak bisa di­aju­kan upaya hukum banding, ke­cuali sejalan atau bersama-sama dengan putusan akhir,” kata Moh Haris.

Memang, lanjut pengacara lulusan master hukum Uni­ver­sitas Andalas itu, apapun  ke­beratan PT KAI apakah ban­ding atau apa, itu adalah hak mereka. Namun, sebaiknya, sebelum menyampaikan per­nyataan se­baiknya dipelajari dulu aturan dan perundang-undangan agar tidak menyesatkan masya­rakat.

“Gak ada masalah, mereka banding atau apa, itu hak mereka. Yang pasti, jika PT KAI tidak melaksanakan putusan mem­bongkar pagar besi di depan akses jalan masuk Mall dan Hotel Basko, kami akan mengajukan permohonan eksekusi. Biarlah Pengadilan nanti yang akan membongkar,” kata Haris.

Usut Tuntas

Seiring dengan keluarnya pu­tusan provisi tersebut, Moh Haris juga meminta pihak Pol­resta Padang segera me­nuntas­kan dua laporan polisi yang diajukan pihak BMP, yakni lapo­ran pengrusakan secara bersama-sama yang dila­kukan pimpinan dan karyawan PT KAI Divre II Sumbar pada 6 Juni 2015 serta tindakan penghinaan yang diduga dilakukan Ari Soepriadi, Vice Presiden PT KAI Divre II Sum­bar, kala itu.

Ari Soepriadi yang me­mim­pin karyawan PT KAI Divre II Sumbar, menurut hakim dalam putusan provisi, melakukan tin­dakan main hakim sendiri, me­masuki objek perkara dan me­lakukan pengrusakan ter­ha­dap asset PT BMP dan me­ma­sang pagar besi di depan akses jalan masuk Mall dan Hotel  Basko.

Dalam aksi itu, Ari ketika berdebat dengan manajemen Basko Group, sempat me­lon­tar­kan penghinaan terhadap pemilik Basko Mall dan Basko Hotel,  Basrizal Koto, dengan pernyataan “Anda jangan membela peng­usaha mafia seperti itu,” sambil menunjuk ke arah Basko Hotel dan Basko Mall.

Menanggapi dua laporan PT BMP,  Kapolresta Padang Kom­bes Pol Wisnu Andayana yang pernah dikonfirmasi Haluan sebelumnya, berjanji mengusut perkara ini secara fair dan adil, sesuai dengan fakta, bukti dan saksi-saksi. Apalagi Kapolresta tahu pasti, tindakan PT KAI  6 Juni 2015 itu, sebelumnya sudah diingatkan agar tidak dilakukan.

Melalui surat Kapolresta Pa­dang Nomor B/37/VI/2015/resta tanggal 5 Juni 2015, Kapolresta meminta agar PT KAI menunda pelaksanaan pemasangan patok dan menghimbau agar para pihak (PT KAI dan BMP) untuk men­ye­lesaikan masalah yang men­yang­kut hak atas kepemilikan tanah melalui jalur hukum sam­pai ada­nya pu­tusan pengadilan yang mem­punyai kekuatan hu­kum tetap.

Peringatan dan permintaan Kapolresta Padang itulah yang tidak diindahkan oleh Ari Soe­priadi dan karyawan PT KAI Divre II Sumbar. Meski sudah diingatkan kembali dan di­ba­ca­kan surat Kapolresta Padang itu oleh pihak BMP, sesaat sebelum Ari dan karyawan PT KAI me­maksa masuk, merusak dan me­masang palang besi, tapi itu tidak ada artinya bagi mereka.

Karena merasa dirugikan, akhirnya peristiwa 6 Juni 2015 itu, dilaporkan ke Polresta Pa­dang. Dua laporan pidana, peng­rusakan dan penghinaan dan satu lagi gugatan perdata, perbuatan melawan hukum melalui PN Negeri Padang. Dalam perkara perdata ini, BMP melalui kuasa hukumnya mengajukan tuntutan provisi, yang 15 Desember lalu dikabulkan majelis hakim PN Padang. (h/dib/rk)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]