Dari Suap PON Hingga APBD

Oknum Dewan Juga Tidak Jera


Senin, 28 Desember 2015 - 02:42:22 WIB
Oknum Dewan Juga Tidak Jera

Para tersangka kasus yang ditangani Komisi Pem­be­­rantasan Korupsi (KPK) se­jak tahun 2012 lalu terse­but bersama tersangka lain­nya, yakni Taufan Andoso Ya­kin, M Faizal Azwan, M Du­nir, Abubakar Siddik, Ad­rian Ali, Turoechan As­ya­­ri, Zulfan Heri, Tengku Mu­­hazza, Syarif Hidayat dan Roem Zein. Para ter­sang­­ka tersebut sudah men­ja­­lani proses persidangan, dan te­lah dinyatakan bersa­lah.

Berselang beberapa ta­hun kemudian kasus korup­si yang melibatkan anggota DPRD di Riau kembali terjadi. Sebut saja, kasus korupsi penyimpangan dana Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Bengkalis. Di­ma­na sejumlah anggota DP­RD Bengkalis diduga terli­bat. Seperti, mantan Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah, yang saat ini per­karanya yang semula dita­ngani Penyidik Polda Riau, tengah bergulir di Penga­dilan Tipikor pada Penga­dilan Negeri Pekanbaru.

Baca Juga : Asyiknya Wisata di Moosa Edufarm: Mengenal Sapi Wagyu Penghasil Daging Termahal di Dunia

Menyusul Jamal, empat anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014, turut di­tahan Penyidik Polda Ri­au, yakni masing-masing Pur­boyo, Muhammad Tar­mi­zi, Hidayat Tagor, dan Ris­mayeni. Tidak lama lagi, ke­empat tersangka juga akan menjalani proses persi­da­ngan. Tidak sampai disitu. Seolah-seolah tidak men­jadikan pengalaman sebe­lum­nya, kasus korupsi di tubuh DPRD kembali terja­di. Ahmad Kirjuhari, man­tan anggota DPRD Riau ditetapkan sebagai tersang­ka dalam kasus suap penge­sahan APBD P Riau tahun 2014 dan APBD Riau tahun 2015. Dirinya, telah menja­lani persidangan dan dinya­ta­kan bersalah dengan divo­nis selama empat tahun pen­jara.

Dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru bebe­rapa waktu lalu, menyatakan ada sejumlah mantan kole­ganya di DPRD Riau diduga terlibat dalam kasus suap dua pengesahan anggaran daerah Riau tersebut. Mere­ka, yakni Johar Firdaus, Suparman, dan Riki Hari­yan­syah. Tinggal, bagai­ma­na penyidik KPK berani me­nindaklanjuti pertim­ba­ngan putusan majelis hakim tersebut.

Baca Juga : Lari Pagi Bersama Sandi Uno, Audy Joinaldy Bahas Strategi Pengembangan Pariwisata Sumbar

Jika dilaksanakan berda­sar­kan alat bukti yang kuat, tidak menutup kemung­ki­nan ketiga mantan legislator Riau tersebut akan menam­bah sederetan anggota DP­RD di Riau yang menjadi pesakitan kasus korupsi. Pakar Hukum Pidana, Dr Erdianto Effendi SH M Hum, mengungkapkan ka­lau kesan tidak jera-jeranya sebagian oknum anggota dewan di Riau berurusan dengan penegak hukum terutama yang berkaitan dengan tindak pidana ko­rup­si, karena didorong oleh beberapa faktor.

Pertama, sebut Dosen Fa­kul­tas Hukum Uni­ver­sitas Riau tersebut, yaitu faktor fakta empiris. Di­mana, oknum DPRD bera­ni melakukan pelanggaran hu­kum karena ketika mere­ka­ melihat ada yang melang­gar hukum tapi di dalam ke­nyataannya tidak dihu­kum. “Itu yang membuat di­rinya kemudian mencoba un­tuk menjadi berani mela­ku­kan pelanggaran. Itu fakta hu­kum empirisnya,” ung­kap Erdianto, Sabtu (26/12).

Baca Juga : Khusus Januari-Februari, Emersia Hotel Batusangkar Beri Paket Khusus Spesial Deal Rindu

Sementara faktor lain­nya, lanjutnya, dapat dilihat da­ri substansi hukumnya. Di an­taranya, adanya faktor un­tuk memperkaya diri sen­di­ri. Menurut pemikiran se­ba­gian oknum dewan, menjadi ang­gota Dewan itu hanya li­ma tahun. “Mum­pung sela­ma lima tahun menjabat ter­se­but, ada ke­ingi­nan seba­gian oknum yang ingin mem­perkaya diri sendiri se­la­ma menjabat,” lanjutnya.

Erdianto juga melihat fak­­tor kurang jelasnya struk­tur formulasi undang-un­dang yang mengatur tindak pi­dana korupsi. Apakah yang dilakukan orang terse­but merupakan kesalahan atau tidak. Sang oknum ter­sebut tidak menge­tahui­nya. Ternyata, setelah di ke­mu­dian hari apa yang mereka la­ku­kan yang semu­la me­re­ka anggap benar ternyata di­anggap sebagai tindak pi­da­na korupsi. “Da­lam kasus se­perti itu, mung­kin re­ko­men­dasi kita agar formulasi ti­pikor diper­te­gas, kongrit dan ti­dak multi­tafsir ma­cam-ma­cam,” tegas Erdian­to.

Baca Juga : Tiket Masuk Wisata Pantai Gandoriah Bakal Mulai Gunakan Sistem Elektronik

Kendati begitu, terkait kasus suap, Erdianto me­nye­but tidak menyalahkan substansi hukumnya. Me­lain­kan kembali ke faktor manusianya dan faktor bu­daya masyarakat. Anggota Dewan, sebutnya, selama ini dianggap sebagai orang yang kaya. Citra inilah yang kemudian ingin penuhi oleh sebagian oknum legislator, yang menganggap prinsip the rich man is the noble man (orang kaya adalah orang terhormat,red).

Untuk membangun ci­tra itu, kemudian para ang­go­ta Dewan melakukan ber­ba­gai cara dan terobosan untuk membuat mereka untuk se­lalu mempunyai kantong-kantong keuangan. “Inikan, mereka (para ang­gota De­wan,red) terbe­bani dengan banyaknya per­min­taan sum­bangan-sum­ba­ngan. Sebagai seorang ang­go­ta Dewan di­anggap seba­gai seorang yang harus bisa semua di tengah masya­rakat. Jadi, masyarakat juga menyumbang ini (ter­ja­dinya tipikor oleh oknum De­wan,red),” sebut Erdianto lebih lanjut.

Untuk itu, Erdianto me­nga­takan kalau akibat prin­sip the rich man is the noble man, fenomenanya banyak pejabat-pejabat yang kemu­dian ditetapkan sebagai ter­sang­ka korupsi itu justru dibela oleh masyarakat. Karena masyarakat merasa berkepentingan dan men­dapat fit back dari hasil kekayaan yang dimiliki peja­bat tersebut. (h/dod)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]