Perusahaan di Solsel Diminta Bayar UMP Sesuai Aturan


Senin, 28 Desember 2015 - 02:51:55 WIB
Perusahaan di Solsel Diminta Bayar UMP Sesuai Aturan

“Kendati Dewan Pe­ngu­pahan (DP) belum ter­ben­tuk di Solsel, kami meng­harapkan perusahaan per­ke­bunan membayarkan UMP sesuai standarisasi dan hi­dup layak,” kata Nur­ha­si­din, Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, kepada Haluan, Sabtu, (26/12).

Ia menegaskan, bagi perusahaan yang melanggar ketentuan perundang-un­dang­an yang mengatur ten­tang pembayaran UMP bagi tenagakerja atau karyawan, perusahaan tersebut akan diberikan sanksi berupa pembekuan hingga pada tindakan pidana ber­dasar­kan ketentuan PP 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan. Peraturan itu diperkuat oleh Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perusahaan akan di­an­c­am dengan sanksi pidana paling singkat satu tahun dan paling lama empat ta­hun atau didenda Rp100 juta-Rp400 juta.

Baca Juga : Tegas! Bupati Sutan Riska Larang ASN Mudik

Khusus UMP, kata Nur­hasidin, diberlakukan bagi tenaga kerja yang masa ker­ja­nya kurang dari satu tahun. Sedangkan karyawan atau tenaga kerja yang masa ker­ja­nya lebih dari satu tahun, sesuai PP 78 Tahun 2015 Pasal 42 ayat 2, pembayaran upah dilakukan melalui perundingan dipartit antara pihak perusahaan dan te­na­ga­kerja. Penetapan upah tersebut dilakukan tiap ta­hun berdasarkan hidup la­yak dan perkembangan eko­nomi dan mengacu kepada tingkat inflansi, domestik dan bruto.

“Bagi karyawan peru­saha­an yang masa kerja lebih dari satu tahun, tidak diberlakukan lagi UMP. Tapi perundingan bipartit dan diberikan haknya sesuai kebutuhan hidup layak atas dasar perkembangan eko­nomi,” jelasnya.

Baca Juga : Kabupaten Dharmasraya Kembail Raih Predikat WTP Keenam Kali

Sementara itu, sesuai Pasal 5 PP 78 tersebut, lanjut Nurhasidin, bagi pe­ru­sahaan yang tidak mem­bayar Tunjangan Hari Raya, uang servis, serta tidak men­yu­sun struktur skala upah sampai jangka waktunya tidak dihiraukan denda, maka diberlakukan sanksi ad­ministrasi berupa peng­hentian sementara dan pem­bekuan dunia usaha.

“Pembekuan usaha dila­kukan setelah pembinaan berupa teguran lisan dan tertulis. Kemudian diajukan surat permohonan pe­nang­guhan dari Dinas Tenga Kerja kabupaten ditembus­kan ke provinsi,” tutupnya. (h/jef)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]