Jalan Solok-Solsel akan Jadi Jalan Nasional

DPRD Sumbar: Jangan Ada Kendala Pembebasan Lahan


Senin, 28 Desember 2015 - 02:52:26 WIB

Perubahan status pro­vinsi menjadi jalan nasional sebagai bentuk peningkatan peru­ba­han kawasan infras­truktur jalan, sehingga akses lebih mudah ditempuh di­banding­kan kondisi jalan yang biasa­nya dilewati me­nuju Solsel.

“Proses pengalihan sta­tus menjadi jalan nasional, insyaallah terealisasi tahun depan. Sehingga pening­ka­tan jalan menuju Solsel da­pat didanai dengan APBN karena sudah menjadi aset pusat,” ujar Mukhlasin, Ko­or­dinator Dapil 7 DPRD Sumbar, bersama rom­bong­an DPRD Sumbar di­dam­pingi SKPD Pemprov Sum­bar saat reses ke Solsel, saat diwawancarai Haluan.

Terkait peningkatan sta­tus menjadi nasional, ang­gota DPRD Provinsi Sum­bar asal Solsel, Irwan Afri­adi, berharap tidak ada per­masalahan yang terjadi ter­kait ganti rugi lahan dan tanaman pada saat pe­le­bar­an jalan Padang lewat jalur Lubuk Selasih menuju Sol­sel, sebab dapat meng­ham­bat pembangunan yang di­ren­­canakan akan di­reali­sa­sikan pada April 2016 nanti.

Ia menyarankan, Pem­kab Solsel, pemerintah ke­ca­matan dan walinagari ha­rus membantu persoalan tersebut, sehingga tidak menghambat proses pele­baran jalan dari status pro­vinsi menjadi jalan nasional.

“Jangan ada per­ma­salah­an lagi. Pemkab, Ca­mat dan walinagari perlu membantu pembebasan la­han. Saat ini, pembangunan jalan tersebut sedang dalam proses ten­der,” sebut Irwan.

Ia menuturkan, dari data Prasjaltarkin Sumbar, ang­garan dikuncurkan Rp24,8 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015. Solsel sudah berturut-turut mendapatkan anggaran se­besar Rp42,5 miliar untuk pembangunan infrastruktur Padangaro-Lubuk Malako. Sedangkan rejet pekmen di Lubukmalako juga menelan anggaran Rp.7 miliar.

Sementara itu, lanjut Irwan, pelebaran jalan Sim­pang Padangaro-Lubuk Ga­dang hanya  555 meter de­ngan dana Rp1,5 miliar. Hal akibat terkendala pem­be­basan lahan sehingga pe­le­baran jalan itu di­pin­dah­kan ke Lubuk Malako.

“Meski ruas jalannya sangat parah kerusakannya, namun tidak bisa diperbaiki akibat terkendala pem­be­basan lahan,” sebutnya.

Pada tahun nanti, pe­le­baran jalan Simpang Pa­dan garo-Lubukgadang se­pan­jang 1,5 km dengan dana Rp5 miliar dikebut. Se­men­tara dua jembatan yakni jembatan Sungai ulang dan Batang pulai dari empat jembatan direncanakan di­bangun, juta akan di­reali­sasi­kan. (h/jef)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 30 September 2020 - 23:58:40 WIB

    Mengadu ke DPRD, Nelayan Mentawai Butuh Pabrik Es Balok

    Mengadu ke DPRD, Nelayan Mentawai Butuh Pabrik Es Balok HARIANHALUAN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai mendengarkan keluhan nelayan dan pedagang ikan, khususnya di Tempat Penjualan Ikan (TPI) Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara sebagai pusa.
  • Rabu, 30 September 2020 - 22:02:07 WIB

    DPRD Mentawai Minta Koperasi Bangkit Lagi

    DPRD Mentawai Minta Koperasi Bangkit Lagi HARIANHALUAN.COM - Sedikitnya tercatat 140-an Koperasi pernah dibentuk dan aktif di Kepulauan Mentawai, namun saat ini hanya tinggal 20-an Koperasi yang masih aktif, sedangkan lainnya sudah blacklist atau masuk dalam daftar .
  • Senin, 28 September 2020 - 16:41:23 WIB

    Tingkatkan Kualitas Jurnalis, PWI Tanah Datar Berkunjung ke DPRD Muaro Jambi

    Tingkatkan Kualitas Jurnalis, PWI Tanah Datar Berkunjung ke DPRD Muaro Jambi HARIANHALUAN.COM - Kunjungan kerja para jurnalis yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tanah Datar ke DPRD Kabupaten Muaro, Provinsi Jambi, Senin (28/9/2020) dilakukan untuk peningkatan sumber daya.
  • Kamis, 17 September 2020 - 13:12:31 WIB

    Ketua DPRD Mentawai Ajak Warga Patuh Prokes Covid-19

    Ketua DPRD Mentawai Ajak Warga Patuh Prokes Covid-19 HARIANHALUAN.COM - Ketua DPRD Mentawai Yosep Sarogdok mengimbau seluruh masyarakat Mentawai untuk mematuhi protokol kesehatan (Prokes) dalam memutus rantai penyebaran virus corona, khususnya terhadap peserta politik, pengusun.
  • Selasa, 01 September 2020 - 16:28:00 WIB

    Status DPO, Oknum Anggota DPRD Dharmasraya Mangkir Sidang

    Status DPO, Oknum Anggota DPRD Dharmasraya Mangkir Sidang HARIANHALUAN.COM - Disebut-sebut melarikan diri atau DPO karena ditetapkan sebagai salah seorang tersangka kasus penganiayaan berujung hilangnya nyawa seseorang, seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab.

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]