Ratusan Gugatan Berpotensi Tak Diproses MK


Senin, 28 Desember 2015 - 03:13:43 WIB
Ratusan Gugatan Berpotensi Tak Diproses MK

Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani, mendorong Presiden Joko Widodo menerbitkan Pera­turan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengatasi masalah tersebut.

“Saya pikir presiden per­­­lu mengeluarkan Perppu un­­tuk menegaskan subs­tan­si yang terkandung dalam Pa­sal 158 UU Pilkada. Ka­re­­na skema lain hampir ti­dak mungkin dilakukan. Apa­lagi ini kan sudah me­me­­nuhi syarat kegentingan me­maksa, karena me­nyang­kut hak konstitusional dan ke­adilan elektoral peserta pil­kada,” ujar Ismail di Ma­traman, Jakarta Timur, Sab­tu (26/12).

Baca Juga : Gegara Tol Desari, Tommy Soeharto Gugat Pemerintah Rp56 Miliar

Ismail memaparkan, hasil riset Setara Institute, hanya 21 gugatan saja yang akan diterima dan diperiksa oleh MK jika mengacu pada Pasal 158 UU Pilkada. Se­men­tara 100-an lebih guga­tan perkara yang masuk ke MK akan gugur karena tidak memenuhi syarat formil selisih perolehan suara.

Perppu kata Ismail, satu-satunya jalan untuk menye­lamatkan 100-an gugatan yang masuk ke MK. Lang­kah-langkah lain, dinilai tak lagi bisa dilakukan, seperti usulan diskresi oleh hakim MK yang tidak dikenal di dalam praktik ketata­nega­raan di Indonesia.

Baca Juga : Cegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Terorisme, Pemerintah Siapkan Perpres

“Judicial Review (JR) juga ketika semua gugatan masuk ke MK, hampir tidak mungkin bisa dilakukan. Karena itu, Judicial Review sangat mungkin untuk Pil­ka­da tahap kedua, tahun 2017,” ungkap Ismail.

Menurut Ismail, isi Per­ppu tersebut, mengatur dua hal. Pertama, memperluas selisih maksimum sebagai syarat formil atau di atas dua persen. Kedua, batasan seli­sih maksimal dua persen tersebut bisa dihilangkan.

Baca Juga : Kasus Positif Corona di RI 24 Januari Tambah 11.788, Total Menjadi 989.262 Kasus

“Kalau dihilangkan, ma­ka semua perkara yang ma­suk ke MK bisa diperiksa secara materil. Saya kira kalau mau memberikan keadilan holistik, maka dihapuskan saja. Yang pen­ting ada dalil pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Kalau indi­kasi pelanggaran TSM itu tidak muncul, tidak perlu diperiksa lebih lanjut oleh MK,” terang Ismail.

Untuk diketahui, Mah­kamah Konstitusi (MK) sendiri telah menerima 147 permohonan perkara Perse­li­si­han Hasil Pilkada (PHP) hingga Minggu (27/12) pu­kul 17.00 WIB. Namun, mayoritas permohonan itu terancam tidak dapat dite­rima, lantaran aturan yang terkandung dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada.

Baca Juga : 21 Wilayah di Bekasi Terendam Banjir, Turap di Jatiasih Longsor

Undang-undang Pilkada No­mor 8 Tahun 2015, pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) me­ngatur bahwa syarat pe­nga­juan sengketa, jika ada per­be­daan selisih suara mak­­­si­mal dua persen dari pe­­ne­ta­pan hasil peng­hitu­ngan sua­ra KPU Provinsi mak­simal dua juta pen­du­duk. Semen­ta­ra bagi pen­duduk lebih dari dua juta hingga enam ju­ta, syarat pengajuan sengketa, ji­ka ada perbedaan selisih mak­simal 1,5 persen dari pe­ne­tapan hasil peng­hi­tu­ngan suara KPU Provinsi.

Untuk tingkat kabu­pa­ten/kota, jumlah penduduk di bawah 250 ribu selisih minimal dua persen, jumlah penduduk antara 250-500 ribu selisih suara minimal 1,5 persen. Untuk daerah dengan jumlah penduduk 500 ribu-satu juta jiwa, mini­mal seli­sih suara satu per­sen, dan daerah dengan jum­lah pen­duduk di atas satu juta jiwa minimal selisih suara 0,5 persen.

Sementara itu, ýmajelis ha­kim Mahkamah Kons­ti­tusi (MK) akan memulai me­nyidangkan sengketa Pil­ka­­da per 7 Januari 2016, de­ngan masa sidang selama 45 hari kerja. Kepala Biro Hu­mas MK Budi Ahmad Jau­ha­ri me­nga­takan, MK se­dang mela­kukan verifi­kasi berkas un­tuk melihat ke­leng­kapan data. Pada 31 Ja­nuari 2016 akan di­umum­kan gugatan mana saja yang ha­rus diper­baiki dan dileng­ka­pi, serta mana yang sudah leng­kap.

Pada 3 dan 4 Januari, MK mulai menetapkan jad­wal persidangan dan me­ng­ung­­­gahnya di website. De­ngan demikian pihak ber­per­­kara bisa memantau jad­wal per­sidangan masing-ma­sing. “Ada waktu 45 hari ker­ja bagi MK untuk menyi­dang­­kan seluruh gugýatan Pil­ka­da yang masuk. Karena itu bagi para pihak berper­ka­ra sudah bisa menyiapkan se­lu­­ruh kelengkapan persi­da­­ngan, terutama berkas gu­ga­tan,” tandasnya. (vvn/lptn/jpnn)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]