Dana Ketahanan Energi Disorot Tajam

Pemerintah ‘Palak’ Rp27,38 T dari BBM


Senin, 28 Desember 2015 - 03:45:06 WIB
Pemerintah ‘Palak’ Rp27,38 T dari BBM

Seperti diketahui, mulai 5 Januari 2016 mendatang, peme­rintah menurunkan harga solar dari Rp6.700 per liter menjadi Rp5.650. Kemudian ditambah pungutan untuk dana ketahanan energi sebesar Rp300  per liter. Sehingga, harga baru solar men­jadi Rp5.950 per liter.

Sedangkan harga premium turun dari Rp7.300 menjadi Rp 6.950 ditambah pungutan untuk dana ketahanan energi sebesar Rp200. Sehingga harga baru pre­mium menjadi Rp7.150 per liter.

Rencana in diterapkan, juga sebagai persiapan menghadapi perubahan harga minyak dunia. Sehingga jika harga minyak men­tah tinggi, maka dana tersebut bisa menjadi penyelamat dan membuat harga BBM tidak ikut naik.

Namun, dana tersebut dikha­watirkan malah menjadi celah bagi para oknum pencari rente di pemerintah. Seperti dituturkan Wakil Ketua DPP Partai Gerin­dra, Arief Poyuono, ia menye­butkan dana pungutan tersebut sangat rawan disalahgunakan.

“Rakyat harus membiayai ketahanan energi, sementara dana tersebut tidak mudah dikon­trol penggunaannya karena ma­suk pendapatan Negara bukan pajak,” kata Arief dalam ketera­ngan tertulisnya, Minggu (27/12).

Ia menilai, kebijakan peme­rintah membebankan dana keta­hanan energi tersebut kepada rakyat, merupakan bentuk ke­tidak­mampuan pemerintah me­ningkatkan penerimaan di luar pajak dan royalti pertambangan.

Dalam perhitungannya, kebu­tu­han BBM setahun 1.294.000 barel dengan 1 barel sebanyak 159 liter, maka jika dikali 365 hari, kemudian dikali dana pu­ngutan sebesar Rp200 tiap liter­nya, maka dana ketahanan energi yang dipe­roleh mencapai Rp15,2 triliun.

Sementara pungutan dari subsidi produk biodiesel sebesar USD50 per ton untuk CPO, dan USD30 per ton untuk produk turunnya. Saat ini, ekspor CPO setiap tahun mencapai 12 juta ton. Jika dikali USD50, maka dana untuk ketahanan energi yang didapat sebesar USD600 juta atau setara Rp8,4 triliun. Adapun ekspor turunan CPO, dari 9 juta ton per tahun dikali USD30 menghasilkan dana ketahanan USD270 juta atau setara Rp3,78 triliun per liter.

“Total tanggungan rakyat untuk ketahanan energi per liter itu Rp27,38 triliun. Apakah ini yang namanya sudah tidak mem­beri subsidi malah pemerintah justru disubsidi rakyat,” ujarnya.

Senada, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Mar­wan Batubara mengatakan, peme­rintah harus transparan dalam memungut dana ketahanan ener­gi. Apalagi dana itu didapat dari pungutan penjualan premium dan solar. “Dana ketahanan energi harus jelas landasan hu­kumnya,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah ha­rus membuat aturan yang jelas menunjuk BUMN sebagai pe­ngelola dana ketahanan energi sehingga benar-benar diman­faatkan secara produktif. “Harus ada koordinasi pertanggung­jawabannya sehingga dapat terim­plementasi dengan baik. Jumlah harus transparan sehingga tidak rentan korupsi,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha, menilai, rencana tersebut harus memiliki payung hukum yang jelas. SUpaya hal itu terca­pai, rencana itu pemberintah itu seharusnya dimasukkan dalam pembahasan Anggaran Pen­dapa­tan dan Belanja Negara Peru­bahan (APBN-P) 2016.

Satya menjelaskan, hal terse­but mengingat dana pungutan harus diatur melalui undang-undang dan dipertanggung­jawab­kan melalui audit Badan Pe­meriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Pemerintah tidak bisa ha­nya bersandar pada Undang-Undang Energi terhadap pungu­tan kepada rakyat, walaupun ide besar terse­but sangat baik untuk kelang­sungan energi kita ke depan,” ingatnya. (hr/bbs/okz/dtc/kom/azw)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]