Ratusan Anggota Plasma Sawit Segel Kantor KUD


Senin, 28 Desember 2015 - 03:49:46 WIB
Ratusan Anggota Plasma Sawit Segel Kantor KUD Masyarakat bersama pemuda dan anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Bima I, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari menyegel kantor koperasi dan menghentikan seluruh aktifitas di koperasi tersebut, Sabtu,(26/12).(JEFLI)

“Kami sebagai anggota menuntut dan menginginkan transparan dan akun­tabel­nya koperasi. Pasalnya, selama delapan tahun tidak pernah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dari 2007 sampai 2015,” kata seorang Anggota Koperasi Bima I, Bustami kepada wartawan.

Dilanjutkannya, sampai ada­nya penyelesaian secara diplo­masi ataupun jalur hukum dari kepengurusan koperasi Bima I, maka  pemuda bersama masya­rakat memutuskan untuk meng­hentikan semua aktivitas ko­perasi dengan melakukan penye­gelan kantor tersebut.

Baca Juga : 48 Unit Motor Pebalap Liar Diamankan Polres Pasbar

Selain itu, juga dilakukan penitipan atau menyita harta bergerak berupa tiga unit truk, satu unit mobil mini bus dan satu alat berat Jonder. “Untuk se­mentara saat ini kami amankan di kantor Polsek Sangir Batang Hari,”tandas Bustamil.

Ditambahkan, Koperasi Bi­ma I Abai berdiri sejak 1999 mengelola kebun sawit masya­rakat dengan luas sekitar 800 hektare dengan 534 anggota dan telah dua kali pengurus yang menjabat sebagai ketua koperasi.

Baca Juga : Kondisi Dua Gazebo di Pantai Kata Kota Pariaman Memprihatinkan

Ketua Pemuda Nagari Abai, Aprizal menyebutkan sesuai hasil rapat pemuda,  masyarakat dan Pemerintahan Nagari Abai serta anggota koperasi Bima I pada tanggal 21 Desember 2015 di kantor Wali Nagari Abai didapatkan setidaknya lima poin tuntutan terhadap kepengurusan Koperasi Bima I. Di antaranya, tidak melaksanakan RAT selama delapan tahun, setiap pembelian aset berupa kendaraan menggu­nakan nama pribadi pengurus atau tidak memakai nama Koperasi.

Kemudian, setiap pengam­bilan keputusan pihak pengurus tidak pernah melibatkan atau melakukan musyawarah ber­sama anggota, tidak adanya trans­paran terkait keuangan terhadap anggota, pemuda dan peme­rinta­han nagari Abai.

Baca Juga : DPD PAN Pasaman Barat Gelar Musda Secara Virtual

Terakhir, tidak adanya itikat baik dari pengurus Koperasi Bima I dibuktikan dengan tidak adanya koordinasi dan rapat dalam persoalan koperasi dengan pemerintahan nagari.

“Untuk menciptakan suasana yang kondusif sehingga anggota, masyarakat, pemuda dan peme­rintahan Nagari Abai sepakat untuk menghentikan seluruh aktivitas koperasi mulai (26/12) sampai ada penyele­saian,” dika­takan Aprizal.

Baca Juga : BMKG Ingatkan Potensi Angin Kencang di Samudera Hindia Barat Bengkulu

Untuk selanjutnya terkait permasalahan tersebut bahwa anggota bersama masyarakat, pemuda dan pemerintahan Na­gari Abai bersedia untuk mela­kukan negosiasi atau me­diasi.”Apabila tidak ada titik temu kami berharap pihak terkait bisa menjembatani tuntutan kami sehingga dicapai kesepakatan bersama,”harapnya.

Sementara, Ketua Koperasi Bima I Abai, Buyung R didam­pingi Sekretaris, Jamuas menye­butkan sebelumnya pemuda dan wali nagari meminta fee sebesar 19 persen dari hasil bersih petani kepada koperasi. Untuk memu­tuskan hal tersebut pihaknya tidak berani  mengambil kebija­kan tanpa ada persetujuan ang­gota beserta petani.

“Kalau kami lakukan tanpa persetujuan, maka petani dan anggota tentu akan merasa kebe­ratan karena terkait pengurangan pendapatan petani. Seandainya anggota setuju tentu kami akan bayarkan dan kami tidak ke­beratan juga,”terangnya.

Pihaknya meminta acuan sebagai landasan untuk dibahas sebagai bahan pertimbangan terkait fee tersebut. Setelah dida­patkan acuan dari pemuda dan masyarakat, selanjutnya dilaku­kan  klarifikasi. “Berdasarkan klarifikasi tersebut, ternyata fee tersebut bukanlah 19 persen dari hasil bersih petani. Tetapi, Rp19 per kiligram dari satu blok,” lanjutnya.

Terkait belum melakukan RAT pihaknya mengakui dikare­nakan berdasarkan pengalaman tahun 2007 saat melakukan RAT sempat ricuh. “Sehingga kami merasa trauma untuk melakukan RAT. Sementara, sekali dalam tiga bulan kami tetap melaporkan kepada anggota terkait masalah penghasilan ,”jelasnya.

Sedangkan, terkait aset ken­da­raan yang menggunakan nama pengurus dikarenakan pihak Lesing tidak mau atas nama koperasi sebab penang­gungja­wabnya tidak ada. “Namun, sudah ada surat pernyataan di atas materai dari pengurus bahwa aset tersebut milik koperasi bukan milik pribadi atau pengurus, sedangkan pengurus hanyalah penjamin utang dari aset ter­sebut,”katanya. (h/jef)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]