Ratusan Anggota Plasma Sawit Segel Kantor KUD

“Kami sebagai anggota menuntut dan menginginkan transparan dan akuntabelnya koperasi. Pasalnya, selama delapan tahun tidak pernah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dari 2007 sampai 2015,” kata seorang Anggota Koperasi Bima I, Bustami kepada wartawan.

Dilanjutkannya, sampai adanya penyelesaian secara diplomasi ataupun jalur hukum dari kepengurusan koperasi Bima I, maka pemuda bersama masyarakat memutuskan untuk menghentikan semua aktivitas koperasi dengan melakukan penyegelan kantor tersebut.

Selain itu, juga dilakukan penitipan atau menyita harta bergerak berupa tiga unit truk, satu unit mobil mini bus dan satu alat berat Jonder. “Untuk sementara saat ini kami amankan di kantor Polsek Sangir Batang Hari,”tandas Bustamil.

Ditambahkan, Koperasi Bima I Abai berdiri sejak 1999 mengelola kebun sawit masyarakat dengan luas sekitar 800 hektare dengan 534 anggota dan telah dua kali pengurus yang menjabat sebagai ketua koperasi.

Ketua Pemuda Nagari Abai, Aprizal menyebutkan sesuai hasil rapat pemuda, masyarakat dan Pemerintahan Nagari Abai serta anggota koperasi Bima I pada tanggal 21 Desember 2015 di kantor Wali Nagari Abai didapatkan setidaknya lima poin tuntutan terhadap kepengurusan Koperasi Bima I. Di antaranya, tidak melaksanakan RAT selama delapan tahun, setiap pembelian aset berupa kendaraan menggunakan nama pribadi pengurus atau tidak memakai nama Koperasi.

Kemudian, setiap pengambilan keputusan pihak pengurus tidak pernah melibatkan atau melakukan musyawarah bersama anggota, tidak adanya transparan terkait keuangan terhadap anggota, pemuda dan pemerintahan nagari Abai.

Terakhir, tidak adanya itikat baik dari pengurus Koperasi Bima I dibuktikan dengan tidak adanya koordinasi dan rapat dalam persoalan koperasi dengan pemerintahan nagari.

“Untuk menciptakan suasana yang kondusif sehingga anggota, masyarakat, pemuda dan pemerintahan Nagari Abai sepakat untuk menghentikan seluruh aktivitas koperasi mulai (26/12) sampai ada penyelesaian,” dikatakan Aprizal.

Untuk selanjutnya terkait permasalahan tersebut bahwa anggota bersama masyarakat, pemuda dan pemerintahan Nagari Abai bersedia untuk melakukan negosiasi atau mediasi.”Apabila tidak ada titik temu kami berharap pihak terkait bisa menjembatani tuntutan kami sehingga dicapai kesepakatan bersama,”harapnya.

Sementara, Ketua Koperasi Bima I Abai, Buyung R didampingi Sekretaris, Jamuas menyebutkan sebelumnya pemuda dan wali nagari meminta fee sebesar 19 persen dari hasil bersih petani kepada koperasi. Untuk memutuskan hal tersebut pihaknya tidak berani mengambil kebijakan tanpa ada persetujuan anggota beserta petani.

“Kalau kami lakukan tanpa persetujuan, maka petani dan anggota tentu akan merasa keberatan karena terkait pengurangan pendapatan petani. Seandainya anggota setuju tentu kami akan bayarkan dan kami tidak keberatan juga,”terangnya.

Pihaknya meminta acuan sebagai landasan untuk dibahas sebagai bahan pertimbangan terkait fee tersebut. Setelah didapatkan acuan dari pemuda dan masyarakat, selanjutnya dilakukan klarifikasi. “Berdasarkan klarifikasi tersebut, ternyata fee tersebut bukanlah 19 persen dari hasil bersih petani. Tetapi, Rp19 per kiligram dari satu blok,” lanjutnya.

Terkait belum melakukan RAT pihaknya mengakui dikarenakan berdasarkan pengalaman tahun 2007 saat melakukan RAT sempat ricuh. “Sehingga kami merasa trauma untuk melakukan RAT. Sementara, sekali dalam tiga bulan kami tetap melaporkan kepada anggota terkait masalah penghasilan ,”jelasnya.

Sedangkan, terkait aset kendaraan yang menggunakan nama pengurus dikarenakan pihak Lesing tidak mau atas nama koperasi sebab penanggungjawabnya tidak ada. “Namun, sudah ada surat pernyataan di atas materai dari pengurus bahwa aset tersebut milik koperasi bukan milik pribadi atau pengurus, sedangkan pengurus hanyalah penjamin utang dari aset tersebut,”katanya. (h/jef)