Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha

Pungutan BBM Agar Diajukan di APBNP


Selasa, 29 Desember 2015 - 03:34:10 WIB
Pungutan BBM Agar Diajukan di APBNP

Menurutnya, setiap dana pungutan harus diatur me­la­lui undang-undang dan dipertanggungjawabkan me­­lalui audit Badan Pe­meriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Ke­uang­an dan Pembangunan (BPKP).

“Pemerintah tidak bisa hanya bersandar pada Un­dang-Undang Energi dan terhadap pungutan kepada rakyat,” tegas Satya di Ja­karta, Senin (28/12).

Baca Juga : Dari Empat Lokasi Berbeda, Densus 88 Tangkap 5 Terduga Teroris di Aceh

Ia menjelaskan, DKE dapat diatur seperti halnya dana cadangan risiko energi di APBN 2013. Dimana, dana cadangan risiko energi dalam APBN 2013 di­siap­kan, jika terjadi lonjakan subsidi, baik listrik maupun BBM. DKE juga bisa di­ca­dangkan untuk pengem­bangan energi baru dan terbarukan agar energi fosil tidak lekas habis.

“Mekanisme dibuat sa­ma agar pungutan itu men­jadi berpayung hukum dan aktivitas pembelanjaannya dikontrol DPR sesuai Un­dang-Undang APBN,” tandasnya.

Baca Juga : TNI AL Sebut Kemungkinan CVR Pesawat Sriwijaya Air SJ182 Tertancap di Lumpur

Sebelumnya, DKE yang akan dipungut dari tiap liter pembelian premium se­besar Rp 200 dan solar Rp 300 per liter. Sudirman memperkirakan, apabila pungutan dana ketahanan energi bisa diterapkan, maka akan bisa terkumpul dana Rp 15 triliun per tahun. (h/inl)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]