Kondisi Bangsa Tak Baik

Parpol Diminta Jangan Pikirkan Jatah Menteri


Selasa, 29 Desember 2015 - 03:36:04 WIB
Parpol Diminta Jangan Pikirkan Jatah Menteri

“Jadi dalam kondisi bangsa seperti ini, jangan lagi mem­persoalkan berapa jatah parpol, atau misalnya menteri harus dari kalangan profesional atau parpol? Yang penting bisa be­kerja dan tidak buat kegaduhan, itu menteri yang ideal,” kata Dadang, Senin (28/12).

Dirinya meminta semua pihak untuk bersabar dan mem­be­rikan kesempatan pada Jo­kowi untuk memikirkan pe­rom­bakan kabinet dengan orang-orang yang dipilih olehnya.

Baca Juga : Ini Sebaran 13.695 Kasus Covid-19 di Indonesia per 28 Januari, Jabar Terbanyak dengan 4.532 Positif Baru

Sinyal-sinyal reshuffle ka­binet jilid II semakin kuat, bahkan dikabarkan Partai Ama­nat Nasional (PAN) akan men­dapatkan kursi menteri.

“Jadi saya kira presiden harus diberi kesempatan yang seluas luasnya untuk merombak kabinet kerja ini, kalau perlu total agar kabinet mampu de­ngan cepat merespon harapan rakyat,’’ ujar dia.

Baca Juga : Rekor 476 Meninggal, Positif Covid-19 di Indonesia 28 Januari Tambah 13.695 Kasus

Bahkan partainya Hanura, yang juga partai pendukung pe­merintah tidak mempersoalkan jika PAN mendapatkan jatah kursi menteri. Sebab, reshuffle itu hak prerogratif presiden.

‘’Makanya silahkan saja mau ganti kapan saja, siapa yang nambah, siapa yang berkurang, Hanura akan menerima dengan lapang dada, yang penting pe­merintah menjadi lebih efektif dengan reshuffle ini,” tuturnya.

Baca Juga : Mantan KSAD Wismoyo Arismunandar Dimakamkan Secara Militer di Astana Giribangun

Terpisah, Wakil Ketua Ma­jelis Syuro PKS, Hidayat Nur­wahid mengingatkan Pre­siden Joko Widodo agar menyusun kabinet ahli atau zaken kabinet. Ka­binet ini disusun ber­da­sar­kan asas profesionalitas bukan transaksional.

“Saya mau mengingatkan bahwa Pak Jokowi ketika kam­panye Pilpres 2014, akan me­nyusun kabinet berdasarkan ka­binet ahli, bukan transaksional,” katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (28/12).

Baca Juga : Pemerintah Resmi Larang PNS Terlibat FPI hingga PKI

Dia menilai, perombakan kabinet jilid I yang dilakukan Jokowi sangat kental nuansa politisnya karena orang yang diangkat menjadi menteri ada­lah anggota tim sukses ketika Pilpres 2014.

Hidayat berharap kalau Pre­­siden benar ingin me­la­kukan perombakan jilid II, harus melaksanakan komit­mennya yaitu menghadirkan kabinet ahli dan profesional, bukan transaksional.

“Kalau komitmen itu yang dihadirkan maka menteri baru akan lebih baik dari orang yang digantikannya, lebih produktif dan sesuai dengan visi misi pak Jokowi,” ujarnya.

Menurut dia, kalangan pro­fesional bukan berarti harus meninggalkan parpol karena di dalam partai, terdapat juga banyak yang profesional.

Ka­rena itu, dia me­nya­rankan, apabila Jokowi ingin mencari menteri dari kalangan par­pol maka lebih baik me­ngambil yang berlatar belakang pro­fesional.

“Kalau mengambil dari parpol, ambil yang profesional bukan transaksional,” katanya.

Selain itu Hidayat me­ne­gaskan bahwa partainya tetap berada di luar pemerintahan dan tetap di Koalisi Merah Putih (KMP).

Menurut dia, PKS tetap meng­hormati pili­han politik partai-partai yang mengubah haluan politiknya menjadi pen­dukung pe­me­rintah.

“PKS sudah menegaskan bahwa kami tidak masuk KIH dan tidak ikut PAN. Kami meng­­hormati pilihan politik parpol lain dan pilihan politik Pak Jokowi yang ingin me­lakukan perombakan kabinet,” ujarnya. (h/rol)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]