Anggaran itu digunakan untuk pengembangan jaringan radio link 29 titik, pembelian perangkat komputer dan aplikasi, pembelian gadget berupa smartphone dan alat pemindai 60 unit, dengan total biaya mencapai Rp2,6 M. Selanjutnya Rp2,1 M dipergunakan untuk biaya pelatihan, pembayaran 17 tenaga IT profesional yang perbulannya mencapai Rp 77 Juta, sewa bandwitch 100 Megabyte.
Sekretaris Pemprov Sumatera Barat Ali Asmar mengatakan, penerapan electronic government merupakan gagasan dari Gubernur Irwan Prayitno kala itu. Melalui program yang diberi nama Simaya diyakini dapat menghemat pengeluaran anggaran rutin pengadaan alat tulis kantor, karena semua administrasi telah dilakukan secara elektronik.
Baca Juga : Tahun 2020, Capaian PAD Perumda AM Kota Padang Melebihi Target
”Yang pasti adanya Simaya, menghemat anggaran ATK sampai 25 persen per tahunnya. Surat menyurat, disposisi, semua memakai aplikasi elektronik Simaya ini,” ungkap Sekretaris Provinsi Ali Asmar usai membuka sosialisasi penerapan Simaya di Ruang Rapat Gubernuran, Sumbar Senin (28/12) pagi.
Penerapan program Simaya di Sumbar sebenarnya, mencontoh penerapan elektronik government dari Pemerintah Kota Surabaya. Akan tetapi, ongkos penerapan aplikasi Simaya di Sumbar lebih murah dibanding di Surabaya, karena terdapat efisiensi di sejumlah bagian.
Baca Juga : Perumda AM Kota Padang Umumkan Pemenang Lomba Karya Tulis Artikel HUT ke-46 Tahun
“Kita memang mencontoh Buk Trisma _Walikota Surabaya. Tapi kita lebih murah. Kalau disana yang menjadi operator dan penggelolanya pegawai outsourcing, kalau kita menggunakan pegawai sendiri yang sudah dilatih,” jelasnya.
Sebelumnya, pada Bulan April 2015, Pemerintah Provinsi Sumbar menargetkan penerapan Simaya efektif pada Bulan September 2015. Ternyata kegiatan di tahun 2015 tersebut tidak bisa terealisasi sesuai waktu yang ditentukan, sehingga diundur tahun 2016.
Baca Juga : Ada 52 Kasus Pernikahan di Bawah Umur di Kota Padang Tahun 2020, Penyebab Utama 'Hamil Duluan'
Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar Irwan beralasan, keterlambatan realisasi Simaya disebabkan permasalahan paket tender jaringan radio link serta pengadaan sarana lainnya terpaksa diulang.
“Tendernya terpaksa diulang. Baru Bulan September lalu rampungnya,” terangnya.
Baca Juga : Cuma 2 Menit, Cetak Dokumen Kependudukan di Disdukcapil Kota Padang dengan Anjungan Dukcapil Mandiri
Terkait lebih murahnya biaya penerapan administrasi perkantoran maya di Sumbar, Irwan menjelaskan, jaringan yang digunakan pemerintah Kota Surabaya menggunakan fiber optic, sedangkan di Sumbar masih menggunakan radio link.
“Kita pakai konektivitas radio link. Itupun tidak dipasang di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kantor SKPD yang berdekatan, hanya kita pasang 1 tower saja,” paparnya.
Ia berharap, Simaya benar-benar dipergunakan serta dikembangkan oleh SKPD untuk mengefektifkan kinerja administrasi, karena untuk merealisasikannya digentorkan anggaran cukup besar. (h/mg-isr)
