Evaluasi APBD 2016 Diterima

Sumbar Pertahankan Anggaran Terkoreksi


Selasa, 29 Desember 2015 - 03:54:53 WIB
Sumbar Pertahankan Anggaran Terkoreksi

PADANG, HALUAN—Pe­me­rintah Provinsi dan DPRD Sumbar telah mene­rima evaluasi APBD tahun 2016 dari Kementerian Da­lam Negeri (Kemendagri). Beberapa anggaran yang terkoreksi tetap dipertahan­kan mengingat dibutuhkan oleh masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Sum­bar, Arkadius Dt Intan Bano saat ditemui di ruang kerjanya Senin (28/12) menyebut, dari hasil eva­luasi, Pemprov dan DPRD sudah melakukan pembahasan.

Baca Juga : Masa Reses DPRD Padang, Irawati Meuraksa Siapkan Program Tepat Guna untuk Masyarakat

Pada tanggal 23 De­sem­ber lalu jawaban evaluasi sudah diantarkan kembali ke pusat dan saat ini tinggal menunggu matrik kepa­tu­han APBD datang.

Dalam klarifikasi yang dikirim ke pusat, beberapa anggaran yang dikoreksi te­tap dipertahankan. Ini mengingat kebutuhan masyarakat.

Baca Juga : Ada Perbaikan Pipa Perumda AM Kota Padang di Lubuk Minturun, Siap-siap Tampung Air!

Yang tetap diperta­han­kan di antaranya, bantuan keuangan khusus kabu­paten/kota  sekitar Rp120 miliar, bantuan keuangan desa (honorarium wali nagari) Rp20 miliar, Silpa Rp228 miliar juga diper­tahankan. Sedangkan, pem­biayaan untuk Bank Nagari Rp45 miliar tidak dikoreksi.

Sementara penambahan mo­dal untuk Jamkrida awalnya Rp10, diturunkan jadi Rp5 mi­liar. Dengan alasan dana yang dimiliki Jamkrida untuk men­jamin pinjaman UMKM oleh perbankan.

Baca Juga : Tanaman Hias Jenis Keladi Paling Banyak Dicari Emak-emak di Padang

Ditambahkan lagi, penyer­taan modal untuk Jamkrida tetap dipertahankan, karena selain sangat dibutuhkan, kewajiban dan kewenangan soal anggaran wajib sudah terpenuhi. Misalnya ang­garan pendidikan  yang di­minta di atas sudah 20 persen, Sumbar menganggarkan 21,6 persen, kesehatan dianggarkan 14,5 persen, ini juga di atas aturan 10 persen. Lalu belanja modal dianggarkan  25,9 persen, atau di atas rata-rata nasional 23,5 persen.

Agar serapan anggaran tidak rendah seperti halnya tahun 2015, DPRD Sumbar minta Pemprov menyusun dan menye­lesaikan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2016 dengan segera.  Sehingga rea­lisasi penyerapan anggaran tahun depan tak terlambat lagi.

Baca Juga : GOR H Agus Salim Padang Ditutup, Masyarakat Beralih Olahraga ke Unand

 DPRD berharap awal Ja­nuari seluruh SKPD sudah bisa mengeksekusi segala program kegiatan. Arkadius menye­but­kan, seca­ra umum  tidak ada persoalan pada evaluasi yang dikirim Kemendagri.

Pada APBD 2016, ada 53 item poin yang terevaluasi. Di antaranya, 2 item berkaitan dengan kebijakan umum ang­garan, 9 pendapatan, 38 belanja daerah, 2 pembiayaan dan 2 item lagi lain-lain. Dari 53 item ini, terang dia, sistem penyajiannya juga tidak se vulgar evaluasi APBD tahun 2015.

“Sistem menyajikan eva­luasi­nya berbeda dengan tahun 2015 yang banyak kata dilarangnya.  Evaluasi APBD 2016 lebih pada, diminta dikurangi, dirasiona­lisasi atau dikaji lagi,” paparnya.

Dikatakan Arkadius, kinerja SKPD mesti dipacu  agar se­rapan anggaran tinggi. Minimal serapan anggaran keuangan mesti bisa berada di angka minimum 80 persen, dan fisik 90 persen. Pada anggaran 2015 hal ini tidaklah tercapai.

“Dari laporan yang masuk ke DPRD, serapan anggaran keua­ngan  per Desember 2015 hanya sekitar 70 persen. Kita berharap itu tak terjadi lagi tahun 2016,” pungkasnya.

Soal penyertaan modal untuk PT Jamkrida, Sekdaprov Sumbar Ali Asmar juga menyatakan Pemprov Sumbar tetap memper­tahankannya, karena dinilai dibu­tuh­kan oleh pengusaha UMKM.

“Keberadaan PT Jamkrida ini masih dibutuhkan oleh mas­ya­rakat, terutama yang bergerak pada bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Karena itu nantinya kita akan jelaskan ke Kemendagri,” kata Ali Asmar kepada Haluan Senin, (28/12) pagi usai acara sosialisasi dan penerapan sistem administrasi perkantoran Maya (Si Maya) di Auditorium Gubernuran Sumbar.

Ali Asmar mengatakan, selama ini, salah satu kendala yang dihadapi UMKM di Sumbar adalah kekurangan modal karena tidak memiliki agunan untuk pengajuan kredit ke perbankan. 

“PT Jamkrida hadir menjadi salah satu solusi untuk hal ter­sebut, karena itu kita upayakan agar anggarannya tetap ada dalam APBD 2016,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jen­deral Bina Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moe­nek mengatakan, penyertaan mo­dal Pemprov Sumbar untuk PT Jamkrida sebesar Rp10 mi­liar dinilai tidak sejalan dengan Per­mendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Analisis Kelayakan Inves­tasi. Sehingga dalam eva­luasi APBD Sumbar 2016 oleh Kemen­dagri, anggaran tersebut dicoret.

“Intinya, harus ada perban­dingan lurus antara penyertaan modal dengan deviden. Ini tidak ditemukan dalam PT Jamkrida. Karena itu, Kemendagri mela­rang penyertaan modal untuk BUMD tersebut,” katanya.

PT Jamkrida Sumbar meru­pakan BUMD yang terbentuk melalui Perda Nomor 15 Tahun 2012. Mekanisme penjaminan kredit dilakukan melalui kerja sama tiga pihak, yaitu PT Jam­krida Sumbar, perbankan dan debitur bank/UMKM.  (h/mg-len/mg-isr)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]