Kaleidoskop 2015

Sumbar Belum Siap Menghadapi MEA?


Selasa, 29 Desember 2015 - 03:56:46 WIB
Sumbar Belum Siap Menghadapi MEA? PASAR Raya Padang yang selama ini menjadi pusat perdagangan produk UMKM daerah ini, saat MEA mulai diberlakukan juga akan diserbu oleh produk-produk dari berbagai Negara ASEAN lainnya.

Di satu sisi MEA adalah peluang besar, sisi lain menjadi perkabar menakutkan. Namun mau tak mau, rakyat Indonesia, termasuk Sumbar mesti siap menyambut MEA yang sudah dirancang sejak KTT ASEAN 1997 silam di Kualalumpur, Malaysia. Bagaimana kesiapan Sumbar?

MEA me­mi­­liki po­la me­ngin­te­gra­sikan ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau free trade antara negara-negara anggota ASEAN. Para ang­gota ASEAN termasuk In­do­nesia telah menyepakati suatu perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut. MEA berawal pada KTT yang dilaksanakan di Kuala­lumpur pada 1997, di mana para pemimpin ASEAN akhirnya memutuskan un­tuk melakukan pengubahan ASEAN dengan menjadi suatu kawasan makmur, stabil dan sangat bersaing dalam perkembangan eko­no­mi yang berlaku adil dan dapat mengurangi kesen­jangan dan kemiskinan so­sial ekonomi (ASEAN Vision 2020).

Berikutnya dilanjutkan pada KTT Bali Oktober 2003, para pemimpin ASEAN menelurkan kese­pakatan bahwa MEA akan menjadi sebuah tujuan dari peri­laku integrasi ekonomi regional di tahun 2020, ASEAN Security Community (ASC) dan beberapa komunitas sosial Budaya ASEAN  merupakan dua pilar yang tidak bisa terpisahkan dari komunitas ASEAN. Selanjutnya pada KTT ASEAN yang ke-12, Januari 2007, para pemimpin ASEAN kembali menegaskan komitmen tentang percepatan pembentukan komunitas ASEAN di tahun 2015, ditandai penandatanganan deklarasi CEBU mengenai percepatan pembentukan komunitas eko­nomi ASEAN di tahun 2015 dan untuk melakukan pengubahan ASEAN menjadi suatu daerah perdagangan yang bebas barang, investasi, tenaga kerja terampil, jasa dan aliran modal yang lebih bebas lagi.

Tim Ahli Menteri Koor­dinator Perekonomian RI Roy Darmawan dalam seminar Na­sional ekonomi Manajemen dan Akuntansi II di Fakultas Eko­nomi (FE) Universitas Negeri Padang (UNP) beberapa waktu lalu menyatakan bahwa pada umum­nya rakyat Indonesia be­lum siap menerima ‘gempuran’ MEA, kare­na belum kuatnya mindset mana­jerial para pengu­saha Indonesia. Selain itu, kesia­pan sarana dan prasarana pen­dukung berupa regulasi juga belum optimal. Ditambah de­ngan kemudahan-kemudahan yang diberikan gabungan peme­rintah, dunia industri dan Per­guruan Tinggi (PT) juga belum maksimal. Dibanding Malaysia, persiapan Indonesia, jauh ter­tinggal.

Namun langkah pemerintah melalui paket-paket kebijakan yang dikeluarkan beberapa waktu lalu, yang mulai mengarah dan menyentuh pembangunan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi perkabar yang menggembirakan. “Perizi­nan, inventasi dan regulasi pun sudah berpihak kepada UMKM,” katanya sembari me­nga­ta­kan bahwa dari pandangan­nya, baru hanya 25 persen pengu­saha yang mampu menghadapi  MEA.

Guru Besar Fakultas Eko­nomi UNP Prof Dr Syamsul Amar mengatakan minimnya sosialisasi pemerintah soal MEA, maka pasar bebas itu akan men­jadi ajang ‘kanibal’ barang produk dalam negeri oleh produk luar negeri. Hal ini tidak bisa di­tampik, mengingat saat ini masyarakat terutama bidang UMKM tidak tahu apa itu MEA. “Kalau mereka tidak tahu apa itu MEA, bagaimana mereka akan bersaing,” paparnya.

Mau tidak mau menurutnya, tepatnya pada 31 Desember 2015 Indonesia secara umum dan Sumbar secara khusus harus menghadapi pasar bebas ASEAN. “Meski dengan persia­pan yang terbilang minim, kita harus hadapi ini. Apakah kita akan menjadi raja di negeri sen­diri atau kita akan menjadi kon­sumen produk luar,” ungkapnya, Senin (28/12).

Minimnya sosialisasi dari pemerintah menjadi faktor utama kegamangan pengusaha lokal untuk bersaing dengan pengusaha luar. Baik itu dari segi kualitas produk, packaging dan standar barang yang masih belum bisa bersaing dengan produk di pasar global. “Bukan tidak mungkin tentunya karipik balado atau botiah dari Payakumbuh menjadi makanan yang bisa bersaing dengan produk sejenis di pasar ASEAN nantinya. Itu tentu butuh sentuhan pemerintah. Tapi kalau saat ini bicara sosialisasi tentu terlambat,” paparnya.

Sumbar Berbenah

Menyongsong MEA 2015, Sumbar masih memiliki PR yang cukup berat dalam pembinaan SDM bagi pemilik UMKM, ter­utama untuk penguasaan bahasa asing. Persoalan ini diungkapkan Kepala Koperasi dan UMKM Sumbar Ahmad Charisma, (28/9/2015).

Menurut Ahmad Charisma, secara keseluruhan Sumbar siap menyongsong MEA, hanya saja keterbatasan penguasaan bahasa oleh pelaku usaha akan menjadi batu sandungan dalam bertran­saksi nantinya. “ Thailand telah menyiapkan 1.000 orang pelaku usaha yang bisa berbahasa Indo­nesia yang nantinya akan bersaing dalam MEA. Kita masih terting­gal dalam hal ini,” paparnya.

Ditambahkannya, ini meru­pakan sesuatu hal yang cukup serius, disebabkan komunikasi adalah sesuatu kunci penting dalam MEA 2015 nanti. “Kalau kita tidak paham bahasa yang mereka gunakan bisa-bisa kita tertipu dalam melakukan tran­saksi. Kita berharap dari mereka minimal paham satu bahasa asing. Bahasa Inggris mungkin,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II (Bi­dang Perekonomian)  DPRD Sumbar, Apris Yaman menilai, jelang era pasar bebas MEA 2015  yang akan berlangsung Mulai 31 2015, sejumlah hal masih harus dibenahi oleh Sumbar.  Di anta­ranya persoalan kualitas produk serta  SDM. “Mesti ada program dan upaya  agar produk yang kita tawarkan tak kalah bersaing dibanding produk negara ASEAN lainnya,” ucap Apris.

Sumbar cenderung belum siap. Sebab, yang dilakukan selama ini baru sebatas pening­katan hasil produksi, seperti pemberian bantuan pupuk, pe­nam­bahan modal, namun bagai­mana membuat hasil produksi tersebut menjadi sesuatu yang bernilai jual belum banyak dila­kukan. Dalam persaingan MEA, kecenderungan pasar akan mengarah pada tersedianya ba­rang  berkualitas bagus dengan harga murah.  Karena itu, peme­rintah daerah melalui SKPD terkait mesti berupaya meng­upgrade kualitas produk-produk sehingga bernilai jual tinggi. Termasuk memperhatikan kua­litas kemasannya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, Burhas­man Bur mengatakan Sumbar memiliki ribuan masyarakat yang berkutat pada ekonomi kreatif. Menghadapi MEA, yang mulai berlaku 31 Desember 2015, para pelaku ekonomi kreatif itu butuh sentuhan.   “Semua ekonomi kreatif yang kita miliki ini masih butuh sentuhan pemerintah pusat tentunya, terutama anggaran teknis seperti untuk pelatihan, sosialisasi dan pengembangan SDM,” jelasnya.

Guna mempersiapkan para pelaku UKM di Sumbar meng­hadapi MEA maka telah dilakukan berbagai program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan  kapasitas sumber daya manusia (SDM). Irwan Prayitno saat masih menjabat sebagai Gubernur Sumbar mengatakan pelatihan SDM bagi para pelaku UKM sangat cocok bagi masyarakat Sumbar yang memiliki karakter berbeda bila dibandingkan dengan masyarakat etnis lain. Masyarakat Minang memiliki jiwa wirausaha atau entrepreneurship. “Masyarakat Sumbar tidak memiliki bakat sebagai buruh atau pekerja harian, mereka lebih suka dan minat tinggi sebagai wirausaha walaupun sebagai usaha kecil dan menengah,” kata Irwan saat itu. 

LPK Berbasis Standar Kompetensi

Sebagai upaya menyiapkan tenaga kerja berkualitas, yang dapat bersaing menghadapi era pasar bebas MEA 2015, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi-Disnakertrans Sumbar mewa­jibkan seluruh Lembaga Pelati­han Kerja Swasta (LPKS) mene­rapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia-SKKNI.

Kepala Disnakertrans Sum­bar Sofyan dihubungi Haluan Senin (28/12) mengatakan, MEA bukan sekedar membuka kran perdagangan barang, melainkan juga perdagangan jasa, termasuk tenaga kerja. Untuk itu, kualitas tenaga kerja di daerah juga harus ditingkatkan agar mampu ber­saing dengan tenaga kerja dari negara ASEAN lainnya yang akan masuk ke Indonesia.

Syofyan menjelaskan, sebagai langkah menghasilkan tenaga kerja yang bermutu, berkualitas dan berdaya saing, Disnakertrans Sumbar telah menerapkan pela­tihan berbasis SKKNI, sehin­gga lulusan yang dihasilkan memiliki sertifikat sebagai tenaga kerja yang ahli dan terampil sesuai dengan tugas kejuruannya. SKKNI mulai diterapkan sejak tahun 2011. Saat ini 16 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja di Sum­bar sudah menerapkan SKKNI. Sementara dari 204 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) di Sumbr, baru 56 yang terakreditasi menerapkan SKKNI.  Ditargetkan, 2015 se­luruh LPKS di Sumbar telah menerapkan SKKNI. Jika masih terdapat LPKS yang belum mene­rapkan SKKNI, maka izin lem­baga pelatihan akan dicabut. Sertifikat kompetensi tak hanya berlaku bagi tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri, melainkan juga bagi tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia.  (h/mg-isr/mg-len)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM