KPK Siap Hadapi Praperadilan RJ Lino


Rabu, 30 Desember 2015 - 02:38:08 WIB
KPK Siap Hadapi Praperadilan RJ Lino Agus Rahardjo, ketua terpilih KPK periode 2015-2019.

“Ya, kami hadapi. Sudah dapat laporan dari biro hukum,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo seusai pe­resmian gedung baru KPK, di Jakarta, Selasa (29/12/2015).

KPK tak menyiapkan strategi khusus untuk meng­hadapi RJ Lino dan akan mengikuti proses hukum yang berjalan. Richard Joost Lino me­ngajukan gu­gatan prape­radilan atas pe­netapannya sebagai tersang­ka oleh KPK. 

KPK menetapkan Lino sebagai tersangka kasus du­gaan korupsi dalam pe­ngadaan tiga QCC oleh PT Pelindo II. Pusat Pela­po­ran dan Ana­­lisis Transaksi Ke­ua­ngan (PPATK) sebe­lum­nya juga telah menyerahkan laporan hasil analisis (LHA) terkait lalu lintas keuangan RJ Lino. 

Terkait hal tersebut, Agus membenarkan bahwa pihak KPK telah menerima LHA tersebut. Namun, ia tak menjelaskan lebih lanjut apakah di dalam LHA ter­sebut terdapat temuan tran­saksi yang bermasalah. 

“Ya, tadi sudah (mene­rima), sudah,” kata Agus.

Momentum Benahi Pelindo II

Penetapan Richard Joost  Lino sebagai ter­sang­ka dalam  dugaan kasus korupsi pengadaan Quay Container Crane di PT Pe­lindo oleh Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) harus dijadikan momentum untuk membenahi peru­sahaan plat merah tersebut, khususnya proses dwelling time atau lamanya waktu bongkar muat peti kemas di pelabuhan.

“Pengunduran diri RJ Lino ini  harus menjadi momentum  atau paling tidak akan semakin me­mudahkan Menteri  Koor­dinator (Menko) Kemari­timan dan Sumber Daya, Rizal  Ramli membenahi dwelling time, termasuk  pembangunan rel kereta api, kebijakan first come fisrt serve, dan kebijakan denda Rp 5 uta bagi container yang molor,” kata anggota DPD Adrianus Garu  di Jakarta, Selasa (29/12).

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Zaldy Masita mengatakan, diber­hentikan dan ditetapkannya RJ Lino sebagai tersangka seharusnya membuat pro­gram-program dari Ke­men­ko Kemaritiman untuk me­nurunkan dwelling time bisa lebih cepat.

“Karena selama ini kita tahu bahwa RJ Lino sering membuat kegaduhan dan ribut dengan beberapa men­teri seperti Menteri Perhu­bungan Ignasius Jonan dan  Menko Rizal Ramli,” ka­tanya.

Zaldy Masita lebih jauh mengatakan, kekacauan dan kesemrawutan di PT Pe­lindo II ini adalah ulah RJ Lino. “Gara-gara Lino men­campuradukkan politik ke dalam logistik, dimulai dari kasus Lino menelepon be­berapa menteri dan penco­potan Komjen Buwas dari posisi Kabareskrim Mabes Polri sampai pembentukan Pansus Pelindo II DPR RI, urusan politik sudah jauh memasuki ranah logistik dan politikus sudah mulai ikut campur,” katanya.

Akibatnya, pem­bangunan logistik untuk menurunkan biaya logistik makin jauh dari harapan, karena politikus sudah mu­lai ikut campur dengan ber­ba­gai macam kepentingan. “Bila Lino taat hukum dari awal, maka kegaduhan seka­rang tidak akan terjadi. Kegaduhan ditambah de­ngan komentar-komentar  dari pengamat mengenai kinerja PT Pelindo II tanpa tahu kondisi di lapangan yang sebenarnya,” katanya.

Dikatakan, para pe­nga­mat harus tahu bahwa tidak ada penurunan biaya pelab­uhan selama Lino menjadi Dirut Pelindo II. Karena itu, para pengamat jangan mem­buat penilaian yang subjektif yang membohongi publik.

Dengan diberhen­tikan­nya RJ Lino, Zaldy berha­rap bisa menghentikan ke­ga­duhan politik di ranah logistik. “Sudah cukup jauh intervensi politik ke ranah logistik dan harus di­hen­tikan agar tidak menjadi contoh bagi para pelaku logistik supaya tidak me­narik kekuatan politik ke dalam urusan logistik,” kata­nya. (h/sam/kcm)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com


[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 25 Februari 2020 - 00:25:59 WIB

    Pimpinan KPK Tolak Surat Keberatan Komisaris Rossa, Ternyata Ini Penyebabnya

    Pimpinan KPK Tolak Surat Keberatan Komisaris Rossa, Ternyata Ini Penyebabnya JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi era Firli Bahuri menolak surat keberatan yang dibuat penyidik Komisaris Rossa Purbo Bekti..
  • Senin, 24 Februari 2020 - 07:40:59 WIB

    KPK Stop 36 Kasus, PDI Perjuangan Anggap Itu Hal Biasa

    KPK Stop 36 Kasus, PDI Perjuangan Anggap Itu Hal Biasa JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Anggota Komisi III DPR fraksi PDIP Masinton Pasaribu menganggap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyelidikan terhadap 36 kasus dugaan korupsi sebagai suatu hal yang biasa..
  • Jumat, 21 Februari 2020 - 10:36:02 WIB

    DPR Pertanyakan Langkah KPK Hentikan 36 Perkara Dugaan Korupsi

    DPR Pertanyakan Langkah KPK Hentikan 36 Perkara Dugaan Korupsi JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menghentikan 36 perkara dugaan korupsi di tingkat penyelidikan..
  • Kamis, 20 Februari 2020 - 23:29:19 WIB

    Duh..! KPK Hentikan Penyelidikan 36 Kasus Korupsi

    Duh..! KPK Hentikan Penyelidikan 36 Kasus Korupsi JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)   menghentikan 36 penyelidikan kasus dugaan korupsi. Pertimbangannya antara lain lamanya waktu penyelidikan hingga tidak cukupnya bukti permulaan..
  • Rabu, 19 Februari 2020 - 06:58:34 WIB

    Ternyata Ini Alasan KPK Tak Tangkap Mantan Sekretaris MA

    Ternyata Ini Alasan KPK Tak Tangkap Mantan Sekretaris MA JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Direktur Kantor Hukum Lokataru Haris Azhar menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kesulitan menangkap mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. Alasannya, ia menyebut Nurhadi dilindungi o.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM