Akbar Tandjung Usulkan Munas untuk Golkar

Pasalnya, berbagai cara sudah ditempuh, namun tidak terlihat ada perbaikan di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Hukum sudah, islah sudah, silaturahmi sudah, tapi sampai sekarang tidak ada indikasi menuju hal yang baik dari partai. Maka­nya, kami akan upayakan untuk mendesak Munas pada awal 2016,” kata Ak­bar di Akbar Tan­jung Ins­ti­tu­te, Jakarta, Selasa (29/12).

Baca Juga : Lebih dari 132 Ribu Tenaga Kesehatan Sudah Divaksinasi Covid-19

Akbar menjelaskan bah­wa selama ini usaha yang dilakukan tidak membawa hasil positif. Baik kubu Agung Laksono dan Abu­rizal Bakrie masih me­ngang­gap masing-masing mempunyai kewenangan sebagai Ketua Umum Gol­kar. Hal ini kemudian sema­kin membawa Golkar ke arah perpecahan yang lebih luas bahkan sampai ke ting­kat akar rumput.

Akbar juga menye­but­kan bahwa perpecahan itu ju­ga telah merugikan Partai Gol­kar dalam pencapaian di Pilkada serentak pada 9 De­sember lalu. Pada Pilka­da serentak, kata Akbar, Gol­kar telah mencapai ang­ka penurunan yang signi­fi­kan dibanding dengan par­tai lain yang mengikuti Pil­ka­da.

Baca Juga : BNPB Minta Pendataan Rumah Rusak Pascagempa Sulbar Segera Diselesaikan

Dari 116 daerah yang diusung, hanya 49 daerah yang dapat dimenangkan. Dengan angka tersebut, Golkar berada di posisi kedelapan sebagai partai pe­menang Pilkada. “Ini buk­ti dari tidak akurnya pengurus partai Golkar di semua tingkat,” lanjut Akbar.

Selain itu, terbeng­kalai­nya program partai selama satu tahun juga berdampak buruk bagi keberlangsungan Partai Golkar. Hal ini me­nye­babkan tidak adanya program kaderisasi dan konsolidasi di tingkat da­erah yang berjalan sesuai dengan aturan.

Baca Juga : Mensesneg Terima Surat Persetujuan DPR terhadap Nama Calon Kapolri dan Anggota Dewas LPI

Maka dari itu, Agung me­ngungkapkan Dewan Per­­­­tim­bangan Partai Gol­kar akan melakukan perte­mu­an dengan kedua kubu untuk membangun sema­ngat agar Munas terlaksana. “Minggu ini kami coo­ling down dulu. Minggu depan, kami akan gencar untuk melakukan perte­muan di tingkat nasional dan da­erah,” kata Akbar.

Golkar Tak Akan Bubar

Baca Juga : Kementerian PUPR Rampungkan Peningkatan Kapasitas Gedung Tiga RS Rujukan COVID-19

Yusril Ihza Mahendra, kua­sa hukum pengurus Gol­­kar kubu Aburizal Ba­krie angkat bicara terkait nasib partai berlambang beringin rindang tersebut. Pengacara kondang itu me­ne­gaskan Partai Golkar tidak akan bubar jika pada tanggal 31 Desember 2015 Mahkamah Agung (MA) be­lum memutuskan perka­ra kasasi yang diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) dan Pe­nga­dilan Tinggi Jakarta (PT) yang memenangkan Golkar Munas Bali. “Sebab, putusan PN Ja­kut yang di­kuatkan oleh PT Ja­karta itu berlaku serta mer­ta meski ada banding dan kasasi,” ujar Yusril da­lam singkatnya yang dite­ri­­ma Sindonews, Senin (28/12).

Menurut Yusril, putu­san tersebut menyatakan bah­wa penyelenggaraan Mu­nas Ba­li sah, dan kepe­ngu­rusan yang dihasilkan ju­ga dinya­takan sah. Seba­lik­nya, penye­leng­ga­­raan Mu­nas Ancol di­nya­ta­k­an ti­dak sah, dan kepe­ngu­ru­san yang diha­silkan pun ti­dak sah. “Agung Lak­so­no cs­ dila­rang melakukan ke­gia­tan apapun menga­tas­na­­makan DPP Golkar,” te­gas­nya.

Selain itu, Yusril men­jelaskan, Putusan PN Jakar­ta Utara yang dikuatkan oleh PT Jakarta dianggap memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah), sehingga putusan tersebut menya­takan kepengurusan DPP Partai Golkar yang sah merupakan hasil Munas Riau.  Maka itu, Yusril berharap tak ada satu pihak yang bisa mencoba ‘meme­lin­tir’ putusan tersebut.

“Putusan pengadilan ini justru diambil untuk mence­gah terjadinya kevakuman Pengurus DPP Golkar apa­bila putusan inkracht belum keluar sampai 31 Desember 2015, tanggal berakhirnya mandat Pengurus DPP Gol­kar hasil Munas Riau seba­gai­mana juga telah disahkan Menkumham,” paparnya.

Hemat Yusril, tidak ada satu ketentuan pun yang menyatakan Partai Golkar bisa bubar atau ilegal jika belum ada putusan dari MA pada 31 Desember. Mantan Menkumam ini mene­gas­kan, yang bisa mem­bubar­kan keberadaan partai poli­tik adalah Mah­kamah Kons­titusi (MK) de­ngan alasan konstitu­siona­litas tertentu.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Deve­lop­ment Monitoring (IDM), Fahmi Hafel mene­rang­kan kepengurusan Par­tai Golkar tidak lagi berlaku per 1 Januari 2016. Hal ini dida­sarkan pada putusan hukum terkait konflik kepengurusan Partai Golkar. Menurut dia, Putusan MA berimbas pada berla­ku­nya Surat Kepu­tu­san (SK) Munas Riau 2009, dimana terkait SK tersebut dinya­takan bahwa kepengu­ru­san Partai Golkar hasil Munas Riau 2009 sebagai kepe­ngurusan yang sah, dan masa kepengurusannya ber­akhir pada 31 Desember 2015. (h/kcm/snd)