Pemkab Studi Komparatif ke Depok Jabar


Kamis, 31 Desember 2015 - 03:05:44 WIB
Pemkab Studi Komparatif ke Depok Jabar SEKDA Jonpriadi didampingi Wakil Ketua DPRD Januar Bakri menerima penjelasan terkait Peraturan Daerah Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Kawasan Tanpa Rokok dari Pemerintah Kota Depok, Senin (28/12). (BUSTANUL ARIFIN)

Rom­bongan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Jonpriadi juga mengikutsertakan tiga orang anggota DPRD yaitu Wakil Ketua Januari Bakri, Ketua Fraksi PDIP Salman Hardani dan Ketua Fraksi Nasdem Munafestoni. Turut mendampingi Inspektur De­wi Roslaini, Kabag Hu­kum Murlis Muhammad dan Ka­bag Humas Hendra Aswara.

 “Saat ini kita sedang menyusun dan membahas Ranperda Retribusi dan Ranperda KTR bersama DPRD. Kita banyak me­n­dapat saran dan masukan dari Pemko Depok,” kata Jonpriadi di Gedung Di­baleka, Depok, Senin (28/12). Dia menjelaskan, bah­wa Ranperda Retribusi Pe­la­yanan Kesehatan Pus­kesmas dan Kawasan tanpa Rokok merupakan dua dari 14 Ranperda yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD sesuai ama­nat Undang-undang Nomor 36 Tentang Kesehatan.

Sementara Pemerintah Kota Depok telah me­ng­e­sahkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 ten­tang Kawasan Tanpa Rokok untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan ma­sya­rakat. “Setelah Perda di­sah­kan, kita adakan sosialisasi kepada seluruh stakeholders dan masyarakat,” kata Ka­bid Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Dinas Ke­sehatan Kota Depok Hidayat.

Untuk Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan Pus­kesmas, tambah Hidayat, telah disahkan sejak tahun 2012 yang lalu. Sejak dite­tapkan perda tersebut telah men­datangkan sumber pen­dapatan baru bagi daerah yang mengalami pe­ning­katan setiap tahunnya. “De­ngan rincian, tahun 2012 sebanyak 2,7 Milyar, tahun 2013 sebanyak 3,013 Milyar, Tahun 2014 sebanyak 3,4 Milyar dan Tahun 2015 se­banyak 3,9 Milyar,” ujarnya.

Ditambahkannya bahwa Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas se­dang direvisi untuk per­baikan dan penyesuaian tarif sesuai perkembangan daerah. “Kita akan revisi Perda ini setiap tiga tahun sekali untuk penyesuaian tarif,” kata Hidayat.

Pada kesempatan itu Wakil Ketua DPRD Padang pariaman Januar Bakri me­ngatakan bahwa khusus Ran­­perda Retribusi Pela­yanan Kesehatan Pus­kes­mas tersebut sebenarnya sudah diajukan tahun 2014, kemudian dipending oleh DPRD karena adanya ke­bijakan Bupati untuk meng­gratiskan biaya berobat. “Tahun 2015 diajukan kem­bali dan sedang dalam pem­bahasan intensif seluruh fraksi,” kata Politisi partai Demokrat itu.

Pemerintah dan DPRD ber­komitmen untuk me­lindungi kesehatan per­ora­ngan, keluarga, ma­syarakat dan lingkungan dengan me­ngoptimalkan pelayanan kesehatan di Puskesmas. “Penguatan program kese­hatan sesuai nawacita Bapak Presiden Jokowi,” kata Ke­tua Fraksi PDIP Salman.

Penyusunan dan pe­nge­sahan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok dan Ranperda Retribusi Pelayanan K­ese­hatan Puskesmas di­tar­get­kan pada tahun 2016 dan kemu­dian akan dibentuk pula Badan Layanan Umum Dae­rah (BLUD) untuk me­mu­dah­kan pengelolaan ke­ua­ngan di Puskesmas. “Jadi kita susun Ranperda retri­busi ini sejalan dengan de­ngan pem­bentukan BLUD Puskesmas dan RSUD” kata K­a­dis As­pinuddin yang di­dam­pingi Kabid Pelayanan Kesehatan Syaiful Bahri. (h/bus)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]