DPRD Pasaman Borong Pembahasan Ranperda


Kamis, 31 Desember 2015 - 04:02:22 WIB
DPRD Pasaman Borong Pembahasan Ranperda

Enam Ranperda itu, yakni lima Ranperda prakasa dewan dan satu Ranperda lagi, merupakan usulan pihak eksekutif. Satu Ranperda yang diusulkan pemerintah setempat, merupakan Ranperda sisipan di luar Program legislasi daerah (Prolegda) 2015.

Kepala Bagian Persidangan Setwan Pasaman, Hasan Basri, membantah pembahasan enam Ranperda tersebut dipaksakan pembahasannya untuk disahkan. Menurutnya, sejumlah Ranperda yang akan disahkan itu, sudah dimulai pembahasannya oleh Panitia khusus (Pansus) DPRD sejak Mei 2015 lalu.

Baca Juga : Gandeng ACT, Pemprov Sumbar Kirim Ribuan Ton Bantuan Pangan ke Sulbar dan Kalsel

“Tidak dipaksakan. Ranperdanya sudah lama dibahas. Ada yang sejak mei 2015 lalu pansusnya melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka mencari rujukannya. Jadi, kini hanya penyampaian pandangan komisi, pemerintah daerah dan fraksi-fraksi saja lagi,” ujar Hasan Basri.

Kabag Persidangan itu pun menyebutkan, ada sejumlah Ranperda yang telah masuk Prolegda 2015, yang diusulkan oleh pemerintah daerah, tidak bisa dibahas. Tunggakan Ranperda tahun 2015 ini sudah masuk pada Prolegda 2016.

Baca Juga : Jabatan IP Segera Berakhir, Kemendagri Belum Tetapkan Pjs Gubernur Sumbar

Hasan Basri merinci, lima Ranperda yang diusulkan oleh DPRD Pasaman, seperti Ranperda pencegahan penanggulangan narkotika dan zat aditif lainnya sudah dimulai pada 7 Mei 2015.

Ranperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan Ranperda pendidikan keagamaan yang dimulai pembaha­sannya pada 8 Juni 2015. Ranperda pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah dan Ranperda pengembangan produk unggulan daerah yang dimulai pembahasannya pada November 2015.

Baca Juga : Jabatan Gubernur Sumbar Berakhir 12 Februari 2021

Sementara itu, Ranperda sisipan yang merupakan Ranperda di luar Prolegda 2015, yaitu Ranperda pemilihan wali nagari (Pilwana) serentak tahun 2016. “Enam ranperda ini sudah kami jadwalkan akan dilanjutkan pembahasannya pada Kamis (31/12), yaitu penyampaian pandangan akhir fraksi dan dilanjutkan dengan penandatangan nota kesepakatan pengesahan Ranperda menjadi Perda,” tuturnya.

Lalainya pembahasan dan penuntasan Ranperda menjadi Perda didaerah ini, membuat Kabag Persidangan Hasan Basri itupun tidak yakin Ranperda ini dapat disahkan pada 31 Desember 2015 ini. “Ada kemungkinan pengesahan Ranperda ini dilaksanakan pada minggu pertama Januari 2016,” pungkasnya. (h/col)

Baca Juga : Tahun 2021, Target PAD Kota Pariaman Naik jadi Rp45 Miliar

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]