Satpol PP Sukses Turunkan Jumlah Kasus Tawuran Pelajar


Kamis, 31 Desember 2015 - 04:19:02 WIB
Satpol PP Sukses Turunkan Jumlah Kasus Tawuran Pelajar

“Dari 433 kasus ter­se­but, tawuran pelajar dido­minasi oleh pelajar yang berasal dari Sekolah Me­nengah Kejuruan (SMK) sebanyak 220 kasus, ke­mudian diikuti oleh pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 90 orang dan anak-anak yang bukan pelajar sebanyak 123 orang,” terang Kepala Sa­tuan (Kasat) Pol PP Kota Padang saat disam­bangi Haluan di Mako Pol PP di Jalan Tan Malaka, Keca­matan Padang Timur.

Lanjut Firdaus, jika di­ban­dingkan pada tahun 20­14, kasus pelajar yang ter­libat tawuran di tahun ini sedikit bisa ditekan, di mana pada tahun lalu aparat pe­negak Peraturan Daerah (Perda) ini telah melakukan pembinaan terhadap pelajar sebanyak 641 kasus, tahun ini ‘hanya’ mencapai 433 kasus.

“Memang jumlah pela­jar yang terlibat tawuran hanya 433 kasus, namun jumlah tersebut masih te­taplah tinggi, karena dari jumlah tersebut dari sudut pandang saya bahwa pe­ngawasan dari sekolah ter­hadap peserta didiknya ma­sih lemah,” tuturnya.

Ia berharap kepada pi­hak sekolah agar lebih mem­perhatikan setiap ge­rak-gerik siswa baik itu di dalam dan di luar sekolah, karena kejadian tawuran antar pelajar sebenarnya hanya disebabkan masalah sepele, seperti saling ejek.

“Selain guru, peran serta masyarakat dalam menekan jumlah peserta didik yang terlibat tawuran sangatlah besar. Dibutuhkan keseriu­san semua pihak meng­ha­dapi masalah ini, terutama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Padang.

Menyikapi adanya ta­wuran antar pelajar di Kota Padang, yang kerap meng­ganggu ketertiban umum, anggota DPRD Padang Is­wandi Muchtar dari Ko­misi IV Bidang Pendidikan geram, betapa tidak saat kejadian ia melihat sendiri dengan mata kepalanya aksi tawuran tersebut.

Ia juga menyayangkan sikap Kepala Sekolah dari tiap sekolah yang tidak mam­pu mendidik, mem­bina serta mengawasi anak didiknya. Demikian juga dengan Dinas Pendidikan Kota Padang, yang seakan diam dan pura-pura tidak tahu persoalan tersebut.

Ia pun menekankan un­tuk mengatasi hal ini perlu rembuk bersama. Artinya, segala permasalahan yang merusak akan dunia pen­didikan di Ibukota Provinsi Sumbar benar-benar tera­tasi.

Bahkan, lewat diskusi bersama dengan melibatkan para tokoh masyarakat, dinas pendidikan, pihak sekolah dan DPRD akan ada satu hal perwujudan nyata, yang kemudian men­jadi acuan dalam mengatasi persoalan seperti ini.

“Kalau bisa kita bikin aturan harus ada kekuatan dan dasar hukumnya. Baik itu terapan dan sanksi, bu­kankah Kota Padang ingin mewujudkan sekolah yang inklusif, tapi kenapa seperti ini,” tuturnya.

Tidak hanya itu saja, ia juga menekankan kepada setiap kepala sekolah (Kep­sek) untuk meningkatkan pem­bina­an kerohanian, se­hingga kenakalan-kena­ka­lan remaja tidak merasuk dan merusak para generasi muda daerah.

“Saya tadi uji salah seo­rang siswa untuk menye­butkan salah satu ayat dalam Alquran, saat dimintakan ia pun tidak bisa. Maka hal ini juga penting agar ada so­sialisasi dan penerapan pem­binaan terkait ilmu agama,” pungkasnya.

Mengenai kenakalan pe­lajar tersebut, DPRD Pa­dang, katanya, bakal me­manggil pihak dinas, se­kolah dan orangtua dan para tokoh masyarakat, sehingga penerapan dalam mengu­rangi akan kenakalan remaja dapat diatasi secara ber­sama-sama. (h/mg-adl)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]