Selama 2015, MK Terima 140 Perkara


Kamis, 31 Desember 2015 - 04:22:28 WIB
Selama 2015, MK Terima 140 Perkara

Namun, terdapat tung­gakan perkara dari tahun sebelumnya sebanyak 80 perkara. Sehingga total per­kara yang ditangani Mah­kamah Konstitusi (MK) pada 2015 berjumlah 221 perkara.

“Pada akhir 2015, selu­ruh tunggakan-tunggakan perkara dengan perkara 2014 telah mampu dise­lesaikan,” tutur Arief di Media Center MK, Rabu (30/12).

Baca Juga : PWI Aceh Barat Tidak Gelar HPN 2021, Ini Sebabnya

Penunggakan perkara tersebut, menurut Arief, disebabkan karena adanya sejumlah perkara yang men­jadi prioritas untuk dise­lesaikan pada 2014. Adapun perkara itu adalah sengketa hasil pemilu legis­latif dan pemilu presiden.

Dikatakan Arief, pada tahun tersebut MK harus menyelesaikan 903 perkara pileg yang memakan waktu satu bulan. Ditambah lagi dengan sidang perkara hasil pilpres meski hanya ber­jumlah satu perkara.

Baca Juga : Menko Airlangga: Vaksin Adalah Game Changer Pulihkan Ekonomi Nasional

Pada 2015, selain harus menyelesaikan tunggakan perkara pada 2014, MK juga harus menyelesaikan perka­ra uji materi Undang-un­dang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota (UU Pilkada). Undang-undang tersebut, menurut Arief, digugat sebanyak 31 kali.

Ia menambahkan, per­kara uji materi UU pilkada menjadi prioritas, karena akan dijadikan sebagai lan­dasan bagi Komisi Pemi­lihan Umum (KPU) da­lam penyelenggaraan Pil­kada Serentak 9 Desember 2015.

Baca Juga : Terungkap, Begini Sosok Pelaku Penyebar Fitnah Mayor TNI Tewas Divaksin Sinovac

“Sebanyak 31 gugatan itu segera kami selesaikan. Karena kalau tidak dise­lesaikan, bisa menghambat pilkada,” kata Arief.

Dari 221 perkara di 2015, baru 158 perkara yang telah diputus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 per­kara dikabulkan, 50 perkara ditolak, 61 perkara tidak dapat diterima, empat per­kara gugur, 16 perkara dita­rik kembali oleh pemohon dan dua perkara tidak ber­wenang ditangani MK. Se­hingga, MK memiliki per­kara sedang dalam proses sebanyak 63 perkara.

Baca Juga : Jawab Kritik ke Jokowi soal Banjir Kalsel, Moeldoko: Bencana Tidak Bisa Dikendalikan

“Sekitar 63 perkara ter­se­but akan dilanjutkan pro­ses pemeriksaannya pada 2016,”  ucap Arief. (h/kcm)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]