Guru Pembimbing Khusus dalam Inklusi


Kamis, 31 Desember 2015 - 04:25:44 WIB
Guru Pembimbing Khusus dalam Inklusi

Sehu­bu­ngan dengan itu, sa­lah sa­tu langkah teknis yang di­la­ku­kan pemerintah In­­do­ne­sia adalah menye­leng­­­gara­kan sekolah inklusi  ba­­gi anak berkebutuhan khu­­sus ber­dasarkan Per­men­­­diknas No. 70 tahun 2009.

Sejak keluarnya Per­men­­diknas No. 70 tahun 2009 tersebut, secara berta­hap mulailah kota bahkan pro­vinsi yang ada di Indo­ne­sia mencanangkan seba­gai kota ataupun provinsi in­klusif. Termasuk di­anta­ra­nya kota Payakumbuh, dan yang baru-baru ini kota wi­sata Bukit­tinggi yang pok­ja inklusinya langsung di­ketuai oleh Kadis Pen­di­dikan Pemuda dan Olah Ra­ga kota Bukittinggi, serta ko­ta Padang sendiri telah men­jadi kota inklusif dan akan menuju provinsi inklu­sif.

Pada penyelengggaraan sekolah inklusi dibutuhkan insrument input memadai sebagai penunjang keber­hasilan program iklusifitas. Salah satu diantaranya ada­lah peran dari Guru Pem­bimbing Khusus (GPK) atau Guru Pendidikan Khu­sus yang dikenal saat ini. GPK adalah guru yang ber­tu­gas mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar di kelas reguler yang berkua­lifikasi Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau yang per­nah mendapatkan pelatihan tentang penyelenggaraan sekolah inklusi. Guru Pem­bim­bing Khusus adalah guru yang memiliki kuali­fikasi /latar belakang Pen­didikan Luar Biasa (PLB) yang bertugas  menjem­ba­tani kesulitan Anak Berke­butuhan Khusus (ABK) dan guru kelas/mapel dalam proses pembelajaran serta melakukan tugas khusus yang tidak dilakukan oleh guru pada umumnya.

Keberhasilan penye­leng­­­garaan sekolah inklusi, sa­­ngat ditentukan oleh stek­hol­­der, pemangku tugas se­ba­gai pelaksana sekolah in­klu­si. Maka merupakan sua­tu keharusan mereka adalah orang-orang yang paham akan inklusi itu sendiri, da­lam artian mere­ka adalah orang-orang yang ahli dibi­dang­nya. Disam­ping itu, peran dari Guru Pem­bim­bing Khusus juga me­rupa­kan faktor penentu ke­­ber­hasilan dalam mewu­jud­kan sekolah inklusi. Hal ini dikarenakan, Guru Pem­­bimbing Khusus (GPK) merupakan guru yang ter­libat dan ber­hadapan lang­sung dengan  Anak Ber­ke­butuhan Khusus (ABK) di sekolah inklusi. Jika suatu sekolah telah menye­leng­garakan sekolah inklusi, suatu yang mustahil akan berhasil jika tidak adanya GPK sebagai ujung tombak keberhasilan penye­leng­ga­raan sekolah inklusi.

Peran dan Tugas Guru Pembimbing Khusus

Guru Pembimbing Khu­sus (GPK) sebagai cen­ter of education yang mem­pu­nyai tugas penting dalam pendampingan anak ber­ke­bu­tuhan khusus, mem­pu­nyai tugas dan peran dalam penyelenggaraan sekolah inklusi yang dijabarkan da­lam Permendiknas No. 70 tahun 2009 yang meliputi:  (1) menyusun instrumen asesmen pendidikan ber­sa­ma-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran, (2) membangun system koor­di­nasi antara guru , pihak sekolah dan orang tua peser­ta didik, (3) melaksanakan pendampingan anak berke­lainan pada kegiatan pem­belajaran bersama-sama dengan guru kelas/guru ma­ta pelajaran/guru bidang stu­di, (4) memberikan ban­tuan layanan khusus bagi anak-anak berkelainan yang me­nga­lami hambatan da­lam mengikuti kegiatan pem­belajaran di kelas umum, berupa remidi ataupun pe­nga­yaan, (5) memberikan bimbingan secara berke­si­nam­bungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak berkelainan selama mengikuti kegiatan pembe­la­jaran, yang dapat dipa­hami jika terjadi pergantian guru, (6) memberikan ban­tuan (berbagi pengalaman) pa­da guru kelas dan/atau gu­ru mata pelajaran agar mere­ka dapat memberikan pela­ya­nan pendidikan kepada anak-anak berkelainan.

Adanya kewajiban beru­pa tugas, tentunya juga ha­rus dibarengi adanya hak yang harus diperoleh oleh Guru Pembimbing Khusus (GPK) menyangkut pelak­sanaan tugas-tugasnya. GPK perlu pengakuan atas tugas yang dilaksanakan, baik berupa SK sebagai GPK dari dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan se­tem­pat. Selanjutnya juga  pengakuan atas jam menga­jar di sekolah inklusi yang berhubungan langsung de­ngan Angka Kredit sebagai bahan untuk kenaikan pang­kat. Disisi lain, GPK disam­ping bertugas di Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai sekolah induknya, mereka juga harus datang ke sekolah inklusi yang menjadi tang­gung jawabnya. Tidak ja­rang, jarak yang ditempuh tidaklah dekat, artinya tidak bisa hanya dengan berjalan kaki. Berkaitan dengan hal tersebut tidak dipungkiri mereka harus me­nge­luar­kan biaya perjalanan, hal ini diharapkan menjadi per­hatian, khususnya dari pe­mangku tugas yang diberi wewenang dalam penye­leng­garaan sekolah inklusi.

Hal lain yang juga mesti ja­di perhatian  bagi penye­leng­­gara sekolah inklusi ada­lah, penerimaan dan pe­ngakuan warga sekolah ter­ha­dap keberadaan Guru Pem­bimbing Khusus (GPK) di sekolah inklusi. Ke­ha­diran mereka dinan­ti­kan dan di­butuhkan oleh warga seko­lah khususnya guru kelas dan guru mata pelajaran. Mereka dalam bertugas bukan ber­diri sen­diri, namun saling ber­ko­laborasi dalam me­nangani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Tidak jarang terjadi mi­sun­derstanding antara pihak sekolah inklusi mengenai peran dari Guru Pem­bim­bing Khusus (GPK) di seko­lahnya. Tanggung jawab ter­hadap anak berkebutuhan khusus dikelasnya tetap dipegang oleh guru kelas, bukan diserahkan sepe­nuh­nya kepada GPK. Melain­kan antara guru kelas dan GPK saling bekerjasama dalam melayani anak berke­butuhan khusus, mulai dari mengidentifikasi anak, me­nga­sesmen anak, sampai kepada menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) bagi anak tersebut. Program Pembelajaran In­di­vidual (PPI) ini terkadang ju­ga tidak semua anak ber­ke­butuhan khusus mem­bu­tuhkannya. Disinilah GPK berperan yaitu sebagai tem­pat berbagi pengalaman bagi guru kelas dan guru mata pelajaran, karena tidak semua guru di sekolah regu­ler paham siapa dan bagai­mana menghadapi  Anak  Berkebutuhan Khusus serta apa pembelajaran yang di­bu­tuhkan mereka sesuai dengan kekhususan anak tersebut.

Rendahnya peran beru­pa kinerja guru inklusif, dalam hal ini GPK,  guru kelas dan guru mata pela­jaran, diperkuat oleh te­muan penelitian yang dila­kukan oleh Tim Helen Kel­ler Internasional (2011)  di beberapa provinsi, salah satunya Daerah Khusus Ibu­kota  Jakarta. Menjelaskan bahwa guru dalam mem­peroleh pengetahuan dan keterampilan  hanya mela­lui program sosialisasi. Da­lam konteks birokrasi pro­gram sosialisasi lebih ditu­jukan untuk persamaan per­sepsi dalam pelaksanaan  suatu program daripada peningkatan kompetensi. Artinya guru belum men­dapat bekal kompetensi yang memadai dalam me­nga­jar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) pada seko­lah penyelenggara inklusi. Sekolah inklusi adalah seko­lah yang memberikan ke­sem­patan kepada Anak Ber­kebutuhan Khusus untuk belajar bersama-sama de­ngan anak pada umumnya di kelas yang sama.

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi perlu didukung oleh tenaga pen­didik keahlian khusus da­lam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Salah satu tenaga khusus yang diperlukan adalah Guru Pembimbing Khusus (GPK). Dalam Per­men­diknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pedoman Im­ple­mentasi Pendidikan In­klusi, ada 8 (delapan) kom­ponen yang harus men­da­pat­kan perhatian dari pe­mang­ku kepentingan (stake­holder) sekolah inklusif, yaitu : (1) peserta didik, (2)kurikulum, (3) tenaga pendidik, (4) kegiatan pem­be­laran, (5) penilaian dan sertifikasi, (6) manajemen sekolah, (7) penghargaan dan saksi, (8) pember­da­yaan masyarakat. Tenaga Pendidik yang terdapat da­lam point ke tiga adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama men­didik, mengajar, mem­bim­bing, mengarahkan, me­la­tih, menilai, dan menge­valuasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusi.

Tenaga pendidik meli­pu­ti: guru kelas, guru mata pela­jaran, (Pendidikan Agam, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan), dan Guru Pem­bimbing Khusus (GPK). Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang bertugas mendampingi anak berke­bu­tu­han khusus dalam pro­ses belajar mengajar di kelas reguler yang berkua­lifikasi Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau yang per­nah mendapatkan pelatihan ten­tang penyelenggaraan seko­lah inklusif. Guru Pem­bimbing Khusus adalah guru yang memiliki kuali­fikasi /latar belakang pendi­dikan luar biasa yang bertu­gas  menjembatani kesulitan Anak Berkesulitan Belajar (ABK) dan guru kelas/ma­pel dalam proses pem­bela­jaran serta melakukan tugas khusus yang tidak dilakukan oleh guru pada umumnya. Subagya (2011).

Dengan demikian, me­ngi­ngat pentingnya peran dan tugas dari Guru Pem­bimbing Khusus (GPK) dalam penyelenggaraan se­ko­lah inklusi, yang men­cakup segala permasalahan Anak Berkebutuhan Khusus di sekolah. Maka antara kewajiban dan hak mereka semestinyalah adanya ke­seimbangan. Sesuatu yang telah seimbang, alhasilnya akan dipetik sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya anggaran tersendiri bagi Guru Pembimbing Khusus (GPK) sesuai kapa­sitasnya sebagai GPK, maka sekolah inklusi yang sebe­narnya akan terwujud, bu­kan sekedar pelabelan dan formalitas semata. ***

 

MASYITAH M.PD
(Guru SDLB Manggis Ganting Bukittinggi)
 

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]