Dari 270 Pengaduan

Pemko Padang Terbanyak Dilaporkan ke Ombudsman


Kamis, 31 Desember 2015 - 04:31:57 WIB
Pemko Padang Terbanyak Dilaporkan ke Ombudsman

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Yunafri mengatakan, yang paling ba­nyak dilaporka adalah Pemda karena kerja Pemda paling banyak bersinggungan lang­sung dengan masyarakat. Misalnya, soal pengurusan perizinan.

Untuk cakupan se-Sum­bar, Kota Padang men­do­minasi laporan yang masuk yakni sebanyak 68 laporan untuk Pemko Padang yang meliputi Satuan Kerja Pe­rangkat Daerah (SKPD), ke­camatan maupun kelu­rahan. Isi laporan dari ma­sya­rakat terkait per­ma­sa­lahan per­hubungan, pen­didikan, ad­ministrasi ke­pen­dudukan (adminduk), peru­mahan, kese­hatan, per­izinan, per­tanahan, retri­busi, pema­kaman, fasilitas umum (fa­sum), kepegawaian, dan lingkungan.

Baca Juga : Warga Sungai Sapiah Padang Mulai Berdatangan Menyambut Kedatangan Jenazah Angga

“Kabupaten terbanyak selanjutnya disusul oleh Pesisir Selatan sebanyak 13 laporan untuk pemda di antaranya, permasalahan perizinan, pendidikan, pe­rtanian, irigasi, adminduk, fasum, dan kesehatan. Ke­mudian disusul oleh Paya­kumbuh sebanyak 7 laporan untuk pemda di antaranya, masalah pendidikan, ke­sehatan, kepegawaian, dan Limapuluh Kota sebanyak 6 laporan, Kabupaten Agam 6 laporan, serta Pasaman Barat 5 laporan, “ jelasnya, Rabu (30/12).

Yunafri juga me­nga­ta­kan, dari 270 pengaduan tersebut  153 atau 56,67 persen laporan di antaranya su­dah diproses oleh Om­budsman Sumbar, untuk sisa yang lainnya masih dalam proses penyelesaian, “Kalau la­po­ran­nya dari Januari hing­ga April masih bisa kita la­kukan penyelesaian, namun jika laporannya masuk baru-baru ini tentunya tahun 2016 akan kita selesaikan,” ujarnya.

Baca Juga : GOR H Agus Salim Padang Ditutup, Pedagang: Sabtu dan Minggu Harinya Kami

Meskipun demikian, ia op­­timis dapat me­nye­le­sai­kan laporan-laporan ter­sebut dengan cepat karena kerja Ombudsman di­du­kung oleh UU nomor 23 ta­hun 2014 tentang peme­rintah daerah. Misalnya, pasal 351 UU Pemda me­wa­jibkan kepala daerah me­l­ak­sanakan rekomendasi Ombudsman, jika kepala daerah tidak melak­sa­nakan­nya maka Ke­mendagri akan menjatuhkan sanksi berupa pembinaan khusus.

Asisten Bidang Pen­ce­gahan Ombudsman Sum­bar Adel Wahidi me­nam­bah­kan, statistik pengaduan masyarakat setiap tahunnya terus meningkat. Me­nu­rutnya, hal itu bertanda baik karena kesadaran masya­rakat untuk melapor me­ning­kat dan masyarakat sudah tahu bahwa mereka mempunyai hak atas pe­layanan yang prima.

Baca Juga : Layanan Kesehatan Warga Binaan, Rutan Padang Teken MoU dengan Puskesmas Anak Air

“Tahun 2014 Om­buds­man menerima laporan 241, dan tahun 2015 me­ning­kat menjadi 270 la­poran. Penig­katan ini mencapai 10 per­sen,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, de­ngan masyarakat banyak yang menagdu ke Om­buds­man maka masyarakat juga aktif mengawasi kinerja pe­merintah selama ini. Sejalan de­ngan itu, ia melihat apa­ratur penyelenggara negara menyadari dirinya sebagai pelayanan publik tapi mere­ka harus membuktikannya dengan mematuhi standar pelayanan publik yang telah dibuat mengacu pada UU nomor 25 tahun 2009 ten­tang pelayanan publik. (h/mg-rin)

Baca Juga : Memasuki Musim Kemarau, Perumda AM Kota Padang Minta Warga Hemat Air

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]