Pemkab Pasaman Tolak Empat Ranperda Inisiatif Dewan


Sabtu, 02 Januari 2016 - 03:30:08 WIB
Pemkab Pasaman Tolak Empat Ranperda Inisiatif Dewan

Pandangan pemerintah daerah yang disampaikan oleh Pj Bupati Pasaman, Syofyan menolak penge­sahan dan menyarankan untuk dilakukan kajian le­bih dalam lagi terhadap empat Ranperda tersebut.

Pendapat yang ingin me­nun­da pengesahan empat Ranperda itu, didukung oleh enam fraksi-fraksi de­wan yang ada di lembaga legislatif itu. Enam fraksi yang me­nolak pengesahan adalah Fraksi Golkar yang diketuai oleh Sodikin Nur­sewan, Fraksi PPP diketuai oleh Sawal, Fraksi PAN diketuai oleh Marinas, Fra­ksi De­mokrat diketuai Ir­wan Ari­fin, Fraksi NasDem Sarjan Lubis, Fraksi PKB-PDI P Kumpul Ritonga. Sementara satu fraksi, Frak­si Gerindra- Sejahtera, se­tu­ju untuk pe­nge­sahan seluruh ranperda yang telah ter­lanjur dibahas sampai tang­gapan komisi-komisi dewan itu.

Baca Juga : Angka Kematian Karena Covid-19 di Sumbar Mencapai 2,22 %

Empat Ranperda yang diundur pengesahannya un­tuk tahun 2016, menurut Kabag Persidangan Hasan Basri, adalah Ranperda pencegahan penang­gulang­an narkotika dan zat aditif lainnya sudah dimulai pada 7 Mei 2015, Ranperda pen­didikan keagamaan yang dimulai pembahasannya pada 8 Juni 2015, Ranperda pengembangan produk ung­gulan daerah yang dimulai pembahasannya pada No­vember 2015 dan Ranperda partisipatif.

Syofyan saat di­kon­fir­masi beralasan, penolakan pengesahan empat Ran­perda tersebut karena isi beberapa Ranperda itu ma­sih rancu. Ia mencontohkan, Ranperda Napza, yang su­dah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  Dalam Ranperda itu diatur pula mengenai sanksi yang dapat memperlemah dan bertentangan dengan un­dang-undang.

Baca Juga : Angka Kesembuham Covid-19 di Sumbar Mencapai 91,89 %

“Budaya menghisap lem dan jeriken bensin sudah kami masukkan materi itu dalam Ranperda Trantib yang masuk pada prolegda 2016, dan sebagian besar lagi dalam Ranperda Napza itu sudah diatur oleh un­dang-undang,” kata Syofyan.

Sementara Ranperda pendidikan keagamaan, be­lum ada limpahan we­we­nang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk membiayai pendidikan ke­ag­a­ma­an. Maka, jika Ran­perda  itu dipaksakan untuk disahkan, dikhawatir Ran­per­da itu tak bisa di­lak­sanakan.

Baca Juga : Pasien Positif Covid-19 di Sumbar Bertambah 34 Orang

Syofyan melanjutkan, Ranperda yang mengatur produk unggulan daerah, berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2014, maka untuk produk unggulan da­erah ditetapkan melalui keputusan bupati, bukan Perda. Demikian juga de­ngan Ranperda partisipatif, selain sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No­mor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyu­sunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Ren­cana Pembangunan Daerah, dan dijabarkan oleh Per­mendagri 54 tahun 2010.

Selain itu, Pasaman su­dah memiliki Perda Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pe­ren­canaan Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari. “Itu beberapa alasan pe­me­rintah daerah memberikan pandangan bahwa ranperda tersebut perlu pengkajian lebih lanjut,” sebutnya.

Baca Juga : Ayo Jaga 5M! Jangan Main-main Soal Covid-19

Kemudian, Syofyan me­n­yebutkan, empat Ranperda itu tidak berarti ditolak atau tidak dilanjutkan lagi. Akan tetapi, perlu pembahasan lebih lanjut pada tahun be­rikut­nya.

Soal penundaan itu tidak membicarakan mengenai ang­garan yang telah di­habis­kan­ untuk proses pem­baha­san Ranperda itu. Satu pan­sus ranperda menghabiskan uang Rp500 juta. Ditambah lagi dengan biaya rapat pem­bentukan pansus, rapat pen­yam­paian hasil pansus, ra­pat paripurna penyampaian ta­ng­ga­pan komisi, jawaban bu­pati dan tanggapan akhir fraksi, maka diperkirakan Rp3 miliar dana habis tanpa ada hasil dan manfaatnya. (h/col)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]