Banyak Masalah, PAD Rusunawa Tetap Tinggi

Menurut Kepala UPT Rusunawa Sahurman, Ka­mis (31/12), jika ditambah dengan deposit Rp 193 bisa diperkirakan melebihi tar­get hingga 110 persen.

“Kalau sekarang sampai 70 persen, selama ini PAD setinggi itu belum pernah ada,” tandasnya.

Baca Juga : Tahun 2020, Capaian PAD Perumda AM Kota Padang Melebihi Target

Ia menambahkan, per­so­alan di Rusunawa me­mang sulit dan pelik. Na­mun, dia bersama tim terus membenahi Rusunawa, mu­lai dari tunggakan hingga masalah staf yang suka ‘ma­in-main’. Sedangkan peng­huni Rusunawa sudah mulai disiplin dalam membayar sewa.

“Kita terus memberikan teguran dari pertama hingga diputus meter air, listrik. Meteran air yang sudah kita putus 102 dan listrik yang sudah kita putuskan 29 kamar,” urai Sahurman.

Baca Juga : Perumda AM Kota Padang Umumkan Pemenang Lomba Karya Tulis Artikel HUT ke-46 Tahun

Di samping itu, tambah Sahurman, juga penghuni Rusunawa mulai mem­per­hatikan lingkungan sekitar dengan menjaga kerapian dan kebersihan di tempat masing-masing.

Penghuni Rusunawa pun juga terlihat mulai kom­pak. Dibuktikan de­ngan melakukan senam ber­sama 3 hari dalam seminggu, yaitu hari Senin, Rabu,dan Jumat sore. 

Baca Juga : Ada 52 Kasus Pernikahan di Bawah Umur di Kota Padang Tahun 2020, Penyebab Utama 'Hamil Duluan'

“Alhamdulillah pen­du­duk yang ada di sana sudah mulai disiplin dalam segala hal. Mudah-mudahan me­reka bisa lebih tertib lagi di masa akan datang,” ujar Sahurman

Meskipun keadaan su­dah mulai berubah se­de­mikian rupa. Namun, gon­jang-ganjing tentang Ru­sunawa masih juga dihem­buskan oleh pihak tak ber­tanggung jawab dengan me­laporkan Kepala UPT Ru­sunawa ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar.

Baca Juga : Cuma 2 Menit, Cetak Dokumen Kependudukan di Disdukcapil Kota Padang dengan Anjungan Dukcapil Mandiri

Dikatakan Sahurman, sebenarnya yang menjadi target dari Kejati Sumbar adalah para penghuni yang menunggak pembayaran, dan juga tentang penge­lolaan pada tahun 2014 lalu.

Ditambahkan Sahur­man, selama tahun 2014 tentang pemungutan oleh petugas Rusunawa di Lubuk Buaya di mana pungutan tersebut masuk kantong pribadi. Menjadikan Rusu­nawa mengalami hutang sebesar Rp 13 juta kepada Inspektorat, dan hal hutang kepada Inspektorat ini me­nurut Sahurman telah mulai diangsur.

“Jadi tentang dalam geng­gaman Kejaksaan ter­sebut bukanlah dirinya yang diincar oleh Kejaksaan Ting­gi. Namun para peng­huni Rusunawa yang mela­kukan tunggakan yang ham­pir mencapai 19 bulan la­manya,” ulasnya.

Selain itu, sekarang ini pihaknya telah menegaskan kepada penduduk untuk tidak membolehkan lagi kepemilikan tiga kamar dengan satu orang pemilik.

“Jadi mulai sekarang hanya diperbolehkan satu kamar atas nama satu Ke­pala Keluarga (KK),” tan­dasnya.(h/ows)