DPRD Desak Pemko Data Ulang Titik Parkir

“Pemko Padang agar meng­inventarisir ulang titik-titik parkir,  sehingga diketahui potensi untuk pendapatan retri­busi,” kata Ketua Fraksi Per­juangan Bangsa DPRD Kota Padang Wismar Panjaitan, Jumat (1/1).

Menurutnya, kini  banyak titik parkir baru yang belum terhitung dan belum masuk dalam database titik parkir. Pernyataan yang sama juga telah disampaikan saat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terkait Rancangan pera­turan daerah (Ranperda) ten­tang perubahan kedua atas Perda nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. 

Baca Juga : Jadikan Padang Kota Bersih, Danlantamal II Ajak Warga Perang dengan Sampah

Ia mengatakan, pemerintah dapat membuat papan pengu­muman tarif retribusi parkir tersebut di setiap titik parkir sehingga pengguna parkir dapat mengetahui besaran tarif res­mi. 

Dan, katanya, para petugas tidak seenaknya dalam me­mu­ngut tarif parkir di la­pangan.

Baca Juga : Warga Sungai Sapiah Padang Mulai Berdatangan Menyambut Kedatangan Jenazah Angga

“Untuk keefektifan di lapa­ngan, dapat diterapkan dengan mewajibkan pemberian karcis parkir kepada para pengguna jasa parkir oleh petugas agar tidak terjadi kecurangan se­perti,  pemungutan biaya par­kir yang dilakukan secara ber­ulang-ulang di suatu kawasan tertentu,” jelasnya. 

Ketua Fraksi Partai Kea­dilan Sejahtera (PKS) Muhar­lion mengatakan, setiap petu­gas parkir perlu diberikan tanda pengenal khusus sebagai penanda yang bersangkutan benar petugas atau bukan pre­man dan pemuda setempat yang menyamar.

Baca Juga : GOR H Agus Salim Padang Ditutup, Pedagang: Sabtu dan Minggu Harinya Kami

Ini penting untuk mencegah terjadinya pungutan liar di lapangan. Hal tersebut perlu diterapkan sehingga tarif parkir yang dibebankan pada peng­guna parkir merupakan tarif normal dan meminimalisir tindakan penyelewengan dari oknum tidak bertang­gung­ja­wab. 

Ketua Fraksi Golkar Bu­lan Bintang Jumadi menyam­pai­kan, terkait retribusi pe­layanan parkir di tepi jalan umum, pihaknya tidak me­nemukan pasal-pasal yang mengatur ada­nya jaminan ter­ha­dap kehi­langan kendaraan, sehingga perlu penambahan satu pasal lagi yang mengatur hal tersebut agar kenyamanan pengguna jasa parkir dapat terjamin. (h/ade)

Baca Juga : Layanan Kesehatan Warga Binaan, Rutan Padang Teken MoU dengan Puskesmas Anak Air