Serahkan Bukti Baru ke KPU

Tim MK-Fauzi Minta Ditindaklanjuti ke Bareskrim


Sabtu, 02 Januari 2016 - 06:24:34 WIB
Tim MK-Fauzi Minta Ditindaklanjuti ke Bareskrim

Tim MK-Fauzi, Andi Nurpati mengatakan, bukti baru tersebut adalah surat pernyataan dari Nasrul Ali Umar, selaku pemilik STTB Sekolah Teknik (ST) dan Sekolah Teknik Menengah (STM) yang diduga dipakai oleh NA. Dalam surat pernyataan yang dibuat di Desa Lagan pada 8 Mei 2010 itu, dinyatakan bahwa Nasrul Ali Umar memberikan STTB ST dan STM miliknya kepada NA.

Selain itu, tim MK-Fauzi juga menemukan bukti baru lainnya, yakni pernyataan Bustanul Arifin, Koordinator Divisi Hukum Pan­waslu Pesisir Selatan tahun 2010. Pernyataan tersebut berisi bahwa Bustanul Arifin melakukan inve­stigasi faktual kepada Nasrul Ali Umar terkait STTB ST dan STM yang digunakan oleh NA. Dalam surat pernyataan itu juga terdapat surat pernyataan yang dibuat oleh Nasrul Ali Umar, yang diserah­kan kepada Bustanul Arifin.

Baca Juga : Masa Reses DPRD Padang, Irawati Meuraksa Siapkan Program Tepat Guna untuk Masyarakat

Dua bukti baru itu diserah­kan oleh tim MK-Fauzi kepada KPU Sumbar di kantor KPU tersebut, Kamis (31/12). Penye­rahan bukti tersebut diantarkan langsung oleh pasangna calon gubernur Sumbar, MK-Fauzi, didampingi oleh Andi Nurpati, kuasa hukum Ibrani, dan anggota tim sukses MK-FB lainnya.

“Dengan penyerahan bukti baru ini kami berharap KPU Sumbar menindaklanjuti laporan tentang dugaan ketidakbenaran ijazah/STTB atau penggunaan STTB milik orang lain oleh Nasrul Abit. Kami mengha­rapkan KPU menindaklanjuti hal ini kepada Bareskrim Mabes Polri, sekaligus memohon kepa­da KPU Sumbar untuk meng­hentikan proses penetapan gu­bernur dan wakil gubernur ter­pilih Sumbar periode 2015-2020, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tutur Ibrani, kuasa hukum MK-Fauzi.

Baca Juga : Ada Perbaikan Pipa Perumda AM Kota Padang di Lubuk Minturun, Siap-siap Tampung Air!

Ibrani menyampaikan, pi­haknya telah memberitahu KPU sumbar tentang laporan pihaknya pada 16 Desember 2015 kepada Bawaslu Sumbar, yang salah satu laporan tersebut adalah dugaan penggunaan ijazah milik Nasrul Ali Umar oleh Nasrul Abit seba­gai syarat administrasi menjadi calon wakil gubernur Sumbar. Untuk menindaklanjuti laporan itu, Bawaslu Sumbar pada 21 Desember 2015 mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan yang menyatakan bahwa laporan tersebut bukan pelang­garan pemilihan. Akan tetapi, kata Ibrani, pihaknya tidak sepen­dapat dengan keputusan Bawaslu tersebut. 

“Merujuk kepada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 Pasal 101 Ayat (1) Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/STTB pasangan calon pada salah satu atau semua jenjang pendi­dikan setelah dilakukan peneta­pan pasangan calon, KPU pro­vinsi dan/atau KPU kabupaten/kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindak­lanjuti sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” jelas Ibrani.

Baca Juga : Tanaman Hias Jenis Keladi Paling Banyak Dicari Emak-emak di Padang

Sementara itu, Andi Nurpati mengatakan, mengenai ijazah NA, pihaknya hanya mengakui keaslian ijazah SD milik NA karena di dalam ijazah itu ter­dapat nama orangtua NA, yakni Abit. Sementara ijazah ST milik NA, pihaknya tidak mengakui karena nama orangtua NA di ijazah itu berganti menjadi Ali Umar. Demikian pula yang ter­tera di ijazah STM milik NA.

“Dalam ijazah ST dan STM itu, Nasrul A ditulis sebagai anak tuan Ali Umar. Jadi, Ali Umar di sana bukan wali atau pengganti orangtua dari Nasrul A, tapi adalah orangtua Nasrul A. Se­dangkan orangtua Nasrul Abit adalah Abit, seperti yang tertulis dalam ijazah SD miliknya,” ujar Andi yang juga merupakan Wakil Ketua Badan Pemenangan Pe­milu (Bappilu) DPP Partai De­mokrat itu. 

Baca Juga : GOR H Agus Salim Padang Ditutup, Masyarakat Beralih Olahraga ke Unand

Selain itu, kata Andi, dalam ijazah sarjana NA di Universitas Bandar Lampung (UBL) tertang­gal 12 November 1988 yang ditandatangani oleh Rektor UBL, Dra Ny. Sri Hayati Barus­man, dalam stempelnya tertera rektor. Sedangkan pada ijazah yang ditandatangani oleh Ko­pertis Wilayah II tanggal 23 November 1989, ijazah NA di UBL dikeluarkan pada 11 No­vember 1989. Andi heran, kena­pa terdapat perbedaan tanggal dan tahun pada ijazah yang dike­luarkan oleh universitas yang sama. Selain itu, keanehan yang ditemukan oleh Andi pada ijazah yang ditandatangi oleh Kopertis Wilayah II itu, di stempel ijazah NA tidak tertera rektor, melain­kan UBL.

Keanehan lainnya, kata Andi, mengapa Nasrul Abit mempunya ijazah STM tahun 1975, lalu menngurus pula dan menda­patkan ijazah Persamaan SMA pada tahun 1983. Padahal, ijazah STM bisa digunakan untuk ma­suk perguruan tinggi, karena STM sederajat dengan SMA.

Berdasarkan bukti-bukti itu, tim MK-FB berusaha menelu­suri tempat tinggal Nasrul Ali Umar di Lagan, Kecamatan Linggo Sari Baganti. Akan tetapi, tim MK-FB tidak menemukan yang bersang­kutan. “Mengapa yang bersang­kutan tiba-tiba hilang lenyap dari tempat tinggalnya bersama anak dan istrinya,” kata Andi.

Dengan segala bukti dan ke­jang­galan itu, tim MK FB KPU Sumbar menindaklanjuti bukti-bukti itu ke pihak berwenang. “Harusnya bukti-bukti itu ditin­daklanjuti oleh KPU Pesisir Selatan pada 2010 yang lalu, setelah direkomendasikan oleh Panwaslu Pesisir Selatan. Namun waktu itu KPU Pesisir Selatan tidak menindaklanjutinya. Oleh karena itu kini kami ingin KPU Sumbar menindaklanjutinya,” sebut Andi.

Saat ditanya mengenai per­nya­taan dari Bustanul Arifin yang dilampirkan dalam penyerahan bukti itu ke KPU Sumbar, se­men­tara Bustanul Arifin baru-baru ini membantah pernyataan yang dibuatnya pada tahun 2010 yang lalu, Andi menjawab, bahwa pernyataan itu tidak bisa dibantah begitu saja oleh Bustanul Arifin karena pada tahun 2010 itu, Bustanul Arifin membuat perta­nyaan atas nama Pasnwaslu Pe­sisir Selatan.

Terkait gugatan ke KPU Sum­bar itu, menurut Andi, ada­lah upaya menegakkan kebe­naran agar tak terjadi lagi kasus serupa ke depannya. Untuk ija­zah NA, apabila terbukti palsu, agar ijazah itu tidak digunakan lagi ke depannya. Sedangkan kalau ijazah itu asli, NA bisa menggunakannya tanpa ada lagi yang menggugatnya.

Pihaknya sangat optimistis upaya pembuktian itu berhasil, karena sejumlah bukti baru yang diajukan itu sangat kuat. Tinggal bagaimana pihak terkait dan berwenang menindaklanjuti buk­ti-bukti itu.

Saat ditanya perihal harapan tim MK-Fauzi kepada KPU Sum­bar untuk mengkaji semua bukti-bukti itu, Andi mengatkan, pihaknya tidak menentukan batas waktu. Meski demikian, KPU dibatasi oleh waktu penetapan calon. Artinya, KPU sudah harus menyelesaikan kajian itu sebelum penetapan calon.

Mengenai nasib Pilkada Sum­bar apabila nantinya dugaan penggunaan ijazah palsu itu terbukti, menurut Andi, pasa­ngan MK-Fauzi akan ditetapkan sebagai pemenang.

Sementara itu, Fauzi Bahar mengatakan, dengan bergulirnya persoalan dugaan penggunaan ijazah palsu ini, adalah kesem­patan bagi Nasrul Abit untuk mem­buktikan bahwa ijazah yang ia pakai tidak palsu, sekaligus untuk membersihkan nama baiknya.

Terkait gencarnya upaya pi­haknya untuk membuktikan kebenaran dugaan pemakaian ijazah palsu tersebut, kata Fauzi, analoginya adalah penonton akan turun ke lapangan sepakbola saat pertandingan berlangsung, apa­bila wasit tidak berbuat jujur, sesuai ketentuan berlaku. Misal­nya, apabila terjadi pelanggaran berat, namun wasit tidak mem­beri kartu kepada pemain yang melakukan pelanggaran, hal seperti itulah yang menyebabkan penonton turun ke lapangan untuk memprotes.

Ia menambahkan, kalau sete­lah proses pembuktian nantinya ternyata NA memakai ijazah asli, kata Fauzi, dirinya akan menga­kuinya dengan hati besar dan ikut membersihkan nama baik NA.

Nasrul Abit sendiri sebelum­nya sudah berulang kali mem­ban­tahnya. “Yakinlah kalau saya tidak menggunakan ijazah palsu seperti yang selama ini ber­kembang,” ujar Nasrul Abit di Kantor Bawaslu Sumbar, Jumat (18/12) lalu.

Tidak hanya sekadar mem­bantah dan mengklarifikasi, Nasrul Abit waktu memberikan keterangan di Bawaslu itu juga membawa sejumlah rekan satu sekolah sejak SD hingga STM serta sejumlah guru dan pegawai UPTD Pendidikan.

Selesai memberikan ketera­ngan di Bawaslu, Nasrul Abit juga melapor ke Mapolda Sum­bar tentang pencemaran nama baik dengan terlapor mantan anggota Panwaslu Pessel Busta­nul Arifin.

Bahas

Sementara itu, komisioner KPU Sumbar Fikon Sikumbang Dt Sati mengatakan akan mem­bahas laporan tersebut terkait keabsahan ijazah calon wakil gubernur paslon nomor urut 2 Nasrul Abit (NA).

“Kami memang sudah mene­rima laporan bukti baru dari MK-Fauzi terkait dugaan pemakaian ijazah orang lain oleh NA. Na­mun bukti baru yang diantarkan itu akan kita bahas, dan kaji terlebih dahulu serta akan diba­has dahulu Senin (4/1),” ungkap­nya, Jumat (1/1).

Terkait kemana akan diterus­kan atau kelanjutan bukti baru yang telah diterima oleh KPU ia mengatakan, untuk saat ini pihak­nya belum bisa memastikan kemana akan diteruskan bukti baru tersebut karena memang belum dibahas.

“Kita juga akan mengkaji sesuai dengan kapasitas, dan kewenangan KPU untuk tam­bahan bukti ini. Kita lihat nan­tilah, apakah bukti baru ini perlu kita teruskan atau cukup dengan pengaduan yang telah dilakukan oleh pak MK-FB ke Bareskrim, PTUN saja,” pungkasnya. (h/dib/mg-rin)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]