LABH Surati Kemendagri dan Kemen LHK

Lahan Perkantoran Pemko Diduga Ilegal


Senin, 04 Januari 2016 - 02:38:52 WIB
Lahan Perkantoran Pemko Diduga Ilegal

Lahan perkantoran yang disebut-sebut seluas 200 hektar tersebut diduga ma­suk dalam kawasan hutan yang dapat dikonversi. “Se­harus­nya, sebelum di­bang­un terlebih dahulu harus ada izin pelepasan kawasan hut­an dari Kemen LHK. Ka­rena, menurut Undang-Un­dang Nomor 40 tahun 1999 atau UU 18 tahun 2013, merubah kawasan hutan tan­pa izin merupakan tindak pidana,” ungkap Di­rektur LABH Riau, Ma­yan­dri Su­zarman, Minggu (3/12).

Apalagi, sebut Ma­yan­dri, lahan yang di­gu­na­kan untuk membangun Ko­m­plek Perkantoran Pemko Pekanbaru tersebut sudah dikeruk menggunakan alat berat, sehingga menga­ki­bat­kan kerusakan terhadap struktur lahan. “Selain itu, penggunaan APBD dalam pembangunannya juga di­duga melanggar hukum ka­rena ada ganti rugi lahan oleh Pemko Pekanbaru ke­pada PT Budi Tani. Padahal lahan tersebut diduga telah dialihfungsikan oleh PT Budi Tani menjadi lahan perkebunan kelapa sawit,” lanjut Mayandri yang juga merupakan Direktur Riau Corruption Watch tersebut.

Untuk itu, lanjutnya, LABH Riau telah me­ngi­rimkan surat kepada Ke­men­dagri dan Kemen LHK, be­berapa waktu lalu. “Kita meminta agar kementerian terkait untuk me­me­rintah­kan penghentian pem­b­angu­­nan tersebut.

Apalagi, pembangunan tersebut diduga tanpa men­gantongi Izin Mendirikan Pembangunan (IMB). Arti­nya, Pemko mengangkangi aturan Perda yang mereka buat sendiri,” tegas Mayandri.

Selain itu, LABH Riau juga mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Walikota terkait dengan ganti rugi lahan tersebut. “Karena, walaupun Pemko mengetahui lahan tersebut masuk kawasan hutan tapi tetap mengganti rugi,” pung­kas Mayandri.

Dari informasi yang ber­hasil dihimpun Haluan Ri­au, untuk pembangunan per­kan­toran di areal lahan seluas 200 hektar, Pemko Pekanbaru telah me­ngu­curkan uang sebesar Rp680 miliar. Pa­dahal, lahan yang terletak di kawasan Tenayan Raya ter­sebut didiga ilegal, karena lahannya berstatus Hutan Tanaman Produksi (HTP). Sehingga perlu izin pelepasan dari kementrian terkait. Na­mun hingga kini, izin tersebut diketahui belum ada. (h/dod)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]