Ical Segera Daftarkan Pengurus Golkar ke Kemenkumham

Langkah tersebut , dilaku­kan menyusul dikeluarkannya Surat Keputusan terbaru terkait dua­lisme kepengurusan Partai Golkar.

SK yang ditandatangani Men­teri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly itu,  men­cabut SK sebe­lumnya yang mengakui pengurus Partai Golkar hasil Munas Ja­karta.

Baca Juga : Astagfirullah! Selama Setahun Sudah 100 Juta Warga Dunia Terinfeksi Covid-19

“Tanggal 4 besok rencana­nya kami akan konsultasi,” kata Idrus Sabtu (2/1)).

Idrus pun,  tak setuju jika dengan dicabutnya SK tersebut, maka Partai Golkar tak me­miliki pengurus yang sah.

Baca Juga : Dicari Segera 5 Ribu Petani Milenial, Diberi Lahan 2 Ribu Meter

Sebab, Partai Golkar yang dihasilkan pada Munas Riau 2009 lalu telah menyelenggarakan Munas Bali untuk memilih pengu­rus yang baru.

Pernyataan itu,  ditegaskan Idrus menyusul adanya pernya­taan dari Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono.

Baca Juga : Golkar Soroti Hasil Pemilu 2019 yang Memakan Banyak Korban

“Agung Laksono itu kan eng­gak berangkat dari aturan. Semua aturan formal dia langgar,” kata dia.

Dualisme kepengurusan di tubuh Partai Golkar,  sebelumnya sudah sempat dipersoalkan ke meja hijau. Kedua kubu saling menggugat.

Baca Juga : Perizinan Kehutanan, Angota Komisi IV DPR: Siti Nurbaya Kebagian Cuci Piring

Namun, pada 20 Oktober lalu, Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan gugatan Aburizal Bakrie terhadap SK kepengurusan yang dikeluarkan pemerintah untuk kubu Agung Laksono. (h/net)