Ical Segera Daftarkan Pengurus Golkar ke Kemenkumham

Langkah tersebut , dilaku­kan menyusul dikeluarkannya Surat Keputusan terbaru terkait dua­lisme kepengurusan Partai Golkar.

SK yang ditandatangani Men­teri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly itu,  men­cabut SK sebe­lumnya yang mengakui pengurus Partai Golkar hasil Munas Ja­karta.

“Tanggal 4 besok rencana­nya kami akan konsultasi,” kata Idrus Sabtu (2/1)).

Idrus pun,  tak setuju jika dengan dicabutnya SK tersebut, maka Partai Golkar tak me­miliki pengurus yang sah.

Sebab, Partai Golkar yang dihasilkan pada Munas Riau 2009 lalu telah menyelenggarakan Munas Bali untuk memilih pengu­rus yang baru.

Pernyataan itu,  ditegaskan Idrus menyusul adanya pernya­taan dari Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono.

“Agung Laksono itu kan eng­gak berangkat dari aturan. Semua aturan formal dia langgar,” kata dia.

Dualisme kepengurusan di tubuh Partai Golkar,  sebelumnya sudah sempat dipersoalkan ke meja hijau. Kedua kubu saling menggugat.

Namun, pada 20 Oktober lalu, Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan gugatan Aburizal Bakrie terhadap SK kepengurusan yang dikeluarkan pemerintah untuk kubu Agung Laksono. (h/net)