Mendayung Biduk di MEA

Siapkah kita (Indonesia) mengarunginya? Siap tidak siap, nyata-nyatanya dayung sudah diayun jauh-jauh hari. Upaya untuk mewujudkan aliran bebas barang telah dimulai dari ASEAN Free Trade Area (AFTA). AFTA yang berlaku sejak 1993, telah menghapus 99,65% dari seluruh tariff lines di bawah skema Common Effec­­tive Preferential Tariff (CEPTF) AFTA untuk ASE­­AN 6 (Brunei Darus­salam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand) dan pengurangan sekitar 98,96% tarif men­jadi antara 0-5% untuk Kam­­boja, Laos, Myanmar dan Vietnam atau yang di­ke­nal dengan terminologi CLMV. Mes­kipun demikian masing-masing negara ASE­AN di­per­bolehkan un­tuk tetap mempertahankan ta­­rifnya pada beberapa pro­­duk yang tergo­long dalam Sen­sitive List (SL), High Sen­sitive List (HSL), dan Ge­neral Excep­tion List (GEL).

Upaya tersebut dilan­jut­kan dengan penan­da­ta­nga­nan ASEAN Agreement on Custom pada tahun 1997 dan ASEAN Trade in Goods Agree­ment (ATIGA) pada tahun 2009. ATIGA meng­integrasikan semua inisiatif ASEAN yang berkaitan dengan perdagangan barang ke dalam suatu kerangka komprehensif, serta men­jamin sinergi dan konsis­tensi di antara berbagai inisiatif. Indonesia telah meratifikasi ATIGA mela­lui Perpres No. 2/2010.

Itu baru aliran bebas barang di kawasan, di sektor jasa, yang juga memiliki peran strategis dalam pere­ko­nomian negara-negara anggota ASEAN (mengi­ngat sekitar 40%-50% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara anggota ASE­AN disumbang oleh sektor ini)—dalam upaya mening­katkan kerja sama ekonomi melalui liberalisasi perda­gangan di sektor jasa, negara anggota ASEAN telah me­nye­pakati dan mengesahkan ASEAN Framework Agree­ment on Services (AFAS) pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand.

Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, telah dibentuk Coordinating Co­mmit­tee on Services (CCS) yang memiliki tugas menyu­sun modalitas untuk menge­lola negosiasi liberalisasi jasa dalam kerangka AFAS yang mencakup 8 (delapan) sektor, yaitu: Jasa Angkutan Udara dan Laut, Jasa Bisnis, Jasa Konstruksi, Jas­a Tele­ko­mu­­­nikasi, Ja­sa Pari­wisa­ta, Ja­­sa Keuangan, Jasa Ke­sehatan dan Jasa Logis­tik. Indonesia mendorong libe­ra­lisasi sektor jasa mela­lui Tim Koordinator Bi­dang Jasa (TKBJ) di bawah Ke­men­terian Perdagangan yang telah dibentuk me­lalui Ke­pu­tu­san Menteri Per­da­gangan Republik In­do­­ne­sia No. 288/M-DAG/KEP/3/2010 tang­gal 5 Maret 2010.

Sejak ditandatanganinya AFAS, ASEAN telah men­capai kemajuan yang signi­fikan dalam upaya libe­ra­lisasi sektor jasa. Sejumlah paket komitmen AFAS te­lah berhasil disepakati oleh seluruh Negara Anggota ASEAN, dan berdasarkan perkembangan terakhir ASE­AN telah menye­le­sai­kan negosiasi AFAS Paket ke-9 yang ditandatangani secara ad referendum pada AEM ke-46, bulan Agustus 2014. Hingga AFAS - 9, Indonesia telah mem­beri­kan komitmen sebanyak 97 subsektor dengan rincian: 29 sektor prioritas, 7 sub­sek­tor logistik, dan 61 sub­sektor lainnya. Untuk me­me­nuhi target AFAS Paket ke-10, Indonesia memer­lu­kan tambahan 31 subsektor.

Sebagai peningkatan AFAS, pada akhir kuartal 2013 mulai dirumuskan ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA) seba­gai perjanjian yang kompre­hen­sif dan berpandangan kedepan untuk memperluas dan memperdalam integrasi jasa ASEAN sekaligus inte­grasi ASEAN ke rantai pro­duksi global. Selain itu, dal­am rangka perwujudan MEA 2016, ASEAN juga telah menetapkan 5 (lima) sektor jasa prioritas dari 12 sektor prioritas integrasi barang dan jasa yang akan diliberalisasi menjelang pembentukan MEA 2016, yaitu: Jasa Kesehatan, Jasa Pariwisata, e-ASEAN, Jasa Logistik dan Jasa Trans­portasi Udara.

Belum lagi jika bicara Aliran Bebas Investasi, Mo­dal dan tenaga kerja teram­pil. Melalui ASEAN Com­pre­­hensive Invest­ment Agree­­ment (ACIA) yang mulai berlaku tanggal 29 Maret 2012, ASEAN men­coba mewujudkan elemen-elemen tersebut di atas. ACIA bertujuan untuk men­cip­takan lingkungan inves­tasi di ASEAN yang bebas, fasilitatif, transparan, dan kompetitif. Empat pilar utama ACIA, yaitu libe­ra­lisasi, proteksi, promosi, dan fasilitasi. ACIA merupakan hasil proliferasi dari ASE­AN Investment Guarantee Agreement (ASEAN IGA) dan the Framework Agree­ment on ASEAN Investment Area (AIA Framework Agree­ment).

Dalam menapaki Ma­sya­rakat Ekonomi ASEAN kita sudah memasuki hitu­ngan ke 90 x 45 : 34% + 50 ? 0,42 ] : [ ( 6,6 x 10?34 )( 3 x 108 )/( 628 x 10?9 ) ] = ( 0,42 ) : (3,15 x 10?19 ). Rasanya perhitungan kita bukan 1+1+2+3 lagi. Ba­rangkali sosialisasinya saja yang agak kurang.

Bahkan MEA ini telah melebarkan sayap dengan berlangsungnya Kerja Sama Ekonomi ASEAN +1 (de­ngan Tiongkok, India, Je­pang, Korea, Australia, New Zeland dan lain sebaginya) juga pengembangan FTA­++ berupa integrasi ekono­mi kawasan melalui wacana pembentukan East Asia Free Trade Area (EAFTA) atau Comprehensive Econo­mic Partnership for East Asia (CEPEA).

Pertanyaan yang berki­sar pada apakah kita hanya akan dilihat sebagai “pasar” besar bagi produk-produk dan tenaga kerja dari negeri te­tangga? Bi­sa jadi, In­do­ne­sia me­mang me­ru­pa­kan po­tensi pa­­sar ter­besar se­kali­gus pe­­milik sum­ber da­ya ma­nusia terbanyak di ASEAN, yakni 250 juta orang atau 40% dari pen­du­duk ASE­AN. Tentu ada pe­­luang, tanta­ngan dan resi­ko.

Bagi Indonesia sendiri, MEA dapat menciptakan iklim yang mendukung ma­suknya Foreign Direct In­vest­ment (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkem­ba­ngan teknologi, pencip­taan lapangan kerja, pe­ngem­bangan sumber daya ma­nusia (human capital) dan akses yang lebih mu­dah kepada pasar dunia. Di sisi lain, muncul tantangan baru bagi Indonesia berupa per­masalahan homogenitas komoditas yang diper­jual­belikan, contohnya untuk komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil, dan barang elektronik.

Namun perlu diingat, MEA bukanlah arena zero sum game—yang meng­gam­­­barkan sebuah proses dimana jumlah keuntungan dan kerugian dari seluruh peserta adalah nol. Ke­untu­ngan yang didapatkan oleh seorang peserta berasal da­ri kerugian peserta-peserta yang lain. Dan juga sebalik­nya: kerugian dari seorang peserta menjadi ke­untu­ngan bagi peserta-peserta yang lain. Tentu konteks MEA mesti merujuk pada tujuan ASEAN dalam me­ning­­kat­kan kerjasama seca­ra aktif dan saling mem­bantu dalam hal-hal yang menjadi kepen­tingan bersa­ma dalam bi­dang ekonomi, sosial, kebu­dayaan, teknik, ilmu penge­tahuan, dan ad­mi­nis­trasi. Perkem­ba­ngan­nya akan di­evaluasi dalam KTT ASE­AN saban tahun. ***

ALEK KARCI KURNIAWAN
(Analis Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang)