Pemnag Koto Baru Gelar Pelatihan

Selain aparatur di ling­kup pemerintahan Nagari Koto Baru, Kegiatan itu juga diikuti oleh para ang­gota BMN, Pengurus KAN, LPMN, Bundo Kanduang dan para sekretaris nagari tetangga. Kegiatan itu me­ngang­kat tema tata kelola pemerintahan yang baik good governance dan pe­layanan publik.

Wali Nagari Koto Baru Afrizal K Malin Batuah mengakui sejak turunnya UU Desa tahun 2015, in­tensitas pelayanan kepada masyarakatsemakin tinggi, sementara dari segi ke­mam­puan SDM aparatur yang dimiliki masih jauh dari harapan. Lantaran itu, pi­hak­nya berharap melalui pe­latihan ini, aparatur yang ada di nagari mampu mem­be­rikan pelayanan yang ter­baik bagi masyarakat. “Mem­berikan pelayanan pelayanan prima kepada masyarakat adalah tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Makanya melalui pelatihan ini kita mendorong para aparatur Nagari mem­per­kaya wawasan terkait hak dan kewajiban sesuai tugas dan fungsinya,” kata Afrizal yang juga mantan kepala Jorong ini.

Terkait kegiatan itu, Ca­mat Kubung Ferry Hendria dalam kapasitasnya me­wakili Bupati Solok me­ngapre­siasi apa yang dila­kukan oleh Pemerintah Na­gari Koto Baru di peng­hu­jung tahun 2015 ini. Karena menurutnya kebanyakan nagari yang ada di Ka­bu­paten Solok lebih me­ngu­ta­makan kegiatan pem­ban­gu­nan yang bersifat fisik ke­tim­bang melakukan kegiatan yang berupa pe­ningkatan dan pembangunan SDM. “ Pemerintah daerah sangat mengapresiasi hal ini, se­moga ini bisa menjadi con­toh bagi nagari lain di Kab. Solok. Nagari Koto Baru harus menjadi pilot proyek penerapan pelayanan prima bagi masyarakat,” kata Ferry.

Ferry menyebutkan, Tata kelola pemerintahan tak akan bisa dipisahkan dengan pelayanan publik. Mengacu kepada 3 tugas pokok pe­merintahan yaitu pelayanan, pem­berdayaan, dan pem­bangunan, mindset pe­me­rintahan pada hari ini lebih mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. “ Sete­lah ini, kita tantang pe­merintah nagari Koto Baru untuk mem­­berikan pe­la­yanan terbaik kepada ma­syarakat di masa men­da­tang,” ujarnya.

Sementara itu Dasman Lanin dalam paparannya menyebutkan, jika mengacu kepada UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, beban pemerintah dalam memberikan pela­ya­nan kepada masyarakatnya dinilai begitu berat. Karena apabila pemerintah gagal dalam memberikan pela­yanan kepada masyarakat, masyarakat itu sendiri bisa mengadukan pemerintah kepada ombudsman.

Lahirnya UU ini jelas merupakan jeratan dan tiang gantungan bagi pe­merintah, namun karena tuntutan reformasi UU ini akhirnya bak bayi yang tidak diharapkan lahir. Hal ini disebabkan lantaran masih ba­nyak para aparatur pe­merintah yang me­men­ting­kan kepuasan pribadi dari pada melayani ke­butuhan masyarakat. “ Jalan te­n­gah­nya adalah, bagai­mana mem­berikan pe­nya­daran kepada aparatur untuk fo­kus dalam memberikan pe­la­­yanan kepada ma­sya­rakat, dan bukan justru minta di­layani,” pungkas ketua prodi magister ilmu administrasi publik UNP ini.  (h/ndi)