Saat ini tinggal menunggu pengerjaan dari Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Disprasjaltarkim) Sumbar untuk kelanjutan proyek ini.
Kepala Bagian (Kabag) Pertanahan Pemko Padang Amasrul mengatakan, proses pembebesan lahan telah selesai dilakukan seluruhnya, sehingga proyek ini sudah bisa dilakukan oleh pihak provinsi.
“Tanahnya sudah bebas seluruhnya. Kemarin memang masih ada satu titik yang bermasalah tapi sudah kita selesaikan,” terang Amasrul kepada Haluan, Senin (4/1) siang.
Pengerjaan jalan Nipah – Teluk Bayur sepanjang 7 kilometer yang dimulai semenjak 1990 silam direncanakan sebagai kawasan wisata yang juga sebagai jalur alternatif untuk pemecah macet di kawasan Teluk Bayur.
Jalan ini memiliki arti penting dan menjadi proyek strategis Pemprov Sumbar. Keberadaannya dapat menjadi jalan pembuka pengembangan wilayah Kota Padang.
Tak hanya itu, ruas jalan ini juga menjadi salah satu jalur pariwisata di samping penunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itu belum dapat ditentukan apakah jalan ini masuk kategori jalan provinsi atau jalan kota.
Pembangunan jalan Nipah - Teluk Bayur ini diharap juga menjadi pendukung bagi rencana Pemko Padang untuk menjadikan Gunung Padang menjadi kawasan wisata terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas penginapan, lapangan golf, pemugaran kota tua dan pemugaran kawasan Muaro Pantai Padang menjadi pelabuhan.
Dalam perjalanannya proyek ini sempat tersendat dengan persoalan lahan berupa tanah makam yang terkena imbas proyek ini, sehingga membutuhkan waktu untuk mengganti rugi setiap makam yang terkena proyek ini.
Haluan mencatat setidaknya ada ratusan makam dari warga Tionghoa dan 1.000 warga muslim yang harus dipindahkan demi kelancaran proyek ini. (h/mg-isr)
