Megawati Soekarnoputri akan memberikan pidato politik secara terbuka. Sementara Joko Widodo hadir dalam kapasitasnya sebagai kader partai dan akan memberikan arahan bagi peserta rakornas secara tertutup.
Rakornas akan membahas banyak hal. Mulai dari pembangunan nasional, evaluasi pilkada serentak 2015 dan strategi menghadapi pilkada serentak 2017, serta evaluasi kinerja kepala daerah yang diusung PDIP.
Sekjen DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto menuturkan, rakornas PDIP kali ini juga menitikberatkan pada Trisakti pembangunan. “Kita berbicara tentang 45 tahun ke depan. Oleh karena itu, rakernas berbicara tentang pembangunan semesta. Skala prioritasnya Trisakti dan mewujudkan ekonomi berdikari,” kata Hasto Kristanto di Gedung DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Senin (4/1).
Hasto menambahkan, penanaman soal konsep Trisakti dan pembangunan penting dilakukan untuk membenahi kondisi Indonesia yang dihadapkan pada kenyataan semakin lebarnya jurang kesenjangan ekonomi dan sosial. Pembangunan di Indonesia belum mewujudkan harapan rakyat terutama ideal yang ditanamkan pendiri bangsa untuk model ekonomi yang berdikari.
“Kita menghadapi realitas sebagai negara terkaya kandungan bumi. Bila kita berbicara tentang kesejahteraan dan pondasinya Pancasila, kita ternyata ada kesenjangan,” imbuh dia.
Ditambahkan politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari menyatakan, dalam Rakernas 2016 diharapkan jadi momen bagi partai berlambang banteng moncong putih untuk bisa menjalankan fungsi parpol dengan lebih baik. “Mudah-mudahan rakernas nanti bisa hasilkan program yang jalankan fungsi parpol sebagai agen perubahan sosial untuk kembali ke konstitusi,” kata Eva.
Diakui untuk mengajak banyak kelompok agar mau kembali taat konstitusi bukanlah pekerjaan ringan. Bisa jadi hal yang cukup berat dalam praktik berdemokrasi di alam desentralisasi saat ini yaitu dalam aspek kedaulatan, berdikari dan membangun karakter berkepribadian.
Sementara Revrisond Baswir, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM menjelaskan, dengan digelarnya rakernas PDIP, diharapkan jadi momentum koreksi sistem ekonomi neokolonial.
Revrisond menjelaskan, amanat konstitusi di dalam Pembukaan UUD 1945 dan pasal demi pasal yang ada, terutama untuk penjabaran pasal 33 sudah jelas ada tanggung jawab nasional. Bukan melekat pada diri sendiri, satu golongan saja. Tapi harus menjadi tanggung jawab bersama untuk mengoreksi struktur perekonomian nasional yang bercorak kolonial hingga kini.
“Kita bisa rasakan bagaimana sistem ekonomi borjuasi bekerja. Sekarang ini kita alami itu. Sebagai partai pelopor, tentu masalah ini jadi tanggung jawab PDI Perjuangan untuk bersama-sama lakukan koreksi,” kata Revrisond Baswir, kemarin.
Revrisond menambahkan sebagai partai yang turut membentuk pemerintahan, PDIP memang harus memulai dulu. Jadi pelopor dan memberikan tekanan bersama. Salah satunya dengan melihat lagi semua dokumen negara, RPJMN maupun RPJMD. Apakah di dalam dokumen pembangunan yang ada sudah jadi bagian integral amanat konstitusi. (h/mdk)
