Atasi Kelebihan Kapasitas

Dua Lapas Baru Difungsikan Tahun Ini


Selasa, 05 Januari 2016 - 03:55:47 WIB
Dua Lapas Baru Difungsikan Tahun Ini

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kan­wil Kemenkum dan HAM) Sumbar Anssarudin kepa­da Haluan Senin (4/1) pagi di Padang mengatakan, Lapas Narkoba di Sawah­lunto, Lapas Anak Air, Koto Tangah Padang sudah di­fung­sikan secara minimal.

“Sudah kita operasikan secara minimal. Isinya baru 20 orang narapidana dan akan diisi secara bertahap,” terangnya.

Baca Juga : Di Padang, 42 Kawasan Ini Tak Boleh Menggelar Salat Ied di Masjid dan Lapangan

Difungsikannya Lapas ini katanya disesuaikan de­ngan jumlah petugas yang saat ini juga terbilang sangat terbatas. “Pengoperasian Lapas ini juga sebagai lang­kah untuk menerapkan ma­na­jemen yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada,” ujarnya.

Terkait dengan kebi­jakan Menteri Hukum dan HAM Yosana Laoli dimana tidak ada pembangunan Lapas baru tahun 2016 ini dinilai Anssarudin tidak berpengaruh kepada daerah Sumbar. Mengingat adanya Lapas baru yang difungsikan tahun ini.

Baca Juga : Mantap! Rutan Anak Aia Padang Bagikan Baju Lebaran untuk WBP

Untuk kapasitas, Lapas Narkoba di Sawahlunto bisa menampung 500 orang na­ra­pidana sementara un­tuk Lapas Anak Air Pa­dang bisa menampung 150 narapidana.

“Saat ini narapidana ka­sus narkoba dicampur de­ngan narapidana kasus lain. Nan­tinya narapidana kasus nar­koba di Lapas dan Rutan yang ada di Sumbar akan di­pindahkan ke Lapas nar­ko­ba di Sawahlunto selu­ruh­nya. Langkah ini akan me­n­gu­­rangi penghuni Lapas yang over capacity,” ujar­nya.

Misalnya Lapas Klas II Bukitinggi dimana saat ini berisi 407 orang. Padahal un­tuk kapasitas idealnya ha­nya menampung 240 orang saja. Jadi, ada kele­bi­han 167 orang penghuni La­pas.

Sementara Lapas di Dhar­masraya kata Anssa­ru­din yang bisa menampung 150 orang belum bisa di­fung­sikan, mengingat belum rampungnya proyek pem­bangunannya. Saat ini kata­nya Kemenkum dan HAM tengah mengajukan kembali anggaran untuk me­lanjut­kan pembangunannya pada Anggaran Pendapatan Be­lan­ja Negara Perubahan (APBN-P).

“Kalau bisa ketiganya difungsikan tentu kelebihan kapasitas di Lapas yang ada saat ini akan bisa teratasi,” paparnya.

Kekurangan Petugas

Di sisi lain Kemenkum HAM Sumbar saat ini juga dipusingkan dengan keter­batasan personil yang ada di Lapas. Hal ini berpengaruh kepada efektifitas kerja dan pengamanan Lapas yang maksimal.

“Keterbatasan petugas juga menjadi kendala saat ini. Akibatnya tentu kepada pekerjaan pengamanan La­pas,” tuturnya.

Dikatakan Ansa­rud­din, kondisi saat ini satiu orang petugas Lapas itu ber­tang­gung jawab untuk 15 orang narapidana. Pada­hal ideal­nya, satu penjaga itu hanya bertanggung ja­wab kepada lima orang narapidana. “Bi­sa kita ba­yangkan sendiri, dengan kondisi se­per­ti ini tentu pekerjaan yang dila­kukan petugas akan sangat tidak optimal,” jelas­nya.

Kanwil Kemenkum dan HAM sebenarnya telah me­ngajukan penambahan petu­gas melalui penjaringan se­leksi CPNS. Hanya saja ter­bentur dengan moratorium yang saat ini diberlakukan pemerintah pusat.

“Kita sudah ajukan tapi karena ada moratorium jadi belum dikabulkan. Solusi saat ini kita maksimalkan petugas yang ada saja,” tu­tup­nya. (h/mg-isr)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]