Status PNS Daerah Bakal Dihapus


Selasa, 05 Januari 2016 - 04:01:35 WIB
Status PNS Daerah Bakal Dihapus

“(Presiden) meminta supaya status pegawai negeri ini berlaku nasional. Jadi tak ada lagi pega­wai negeri daerah,” ungkap Men­pan RB Yuddy Chrisnandi, di Jakarta Senin (4/1).

Konsep ini dinilai akan sangat membantu standar penilaian secara nasional. Selain itu, kon­sep ini juga akan berpengaruh terhadap penentuan gaji dan tunjangan PNS serta kenaikan jabatan.

Baca Juga : PKS Desak Pemerintah Akurat Buat Perencanaan Listrik 2021-2030

Untuk mewujudkan rencana itu, landasan hukumnya tengah disiapkan. Yakni melalui Ranca­ngan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, sebagai turunan dari undang-undang Aparatur Sipil Negara.

Yuddy menilai konsep ini akan sangat membantu standar penilaian secara nasional. Di mana juga akan berpengaruh terhadap penentuan gaji dan tunjangan pegawai serta kenaikan jabatan.

Baca Juga : Terkait Kasus Natalius Pigai, Polri Terapkan Konsep Presisi 

“Konsekuensinya itu sebagai pemersatu nasional. Terus ke­mudian penilaian. Kinerja itu orientasinya bukan prosedur lagi tetapi hasil. Jadi setiap promosi harus memperhatikan rekam jejak dan capaian dari setiap orang yang akan dipromosikan,” paparnya.

Selain itu, PNS juga tidak akan menetap di satu daerah. Ada peluang digeser dari satu daerah ke daerah lain, termasuk dari pusat. “Jadi dia pada jenjang tertentu, itu bisa mutasi ke ber­bagai wilayah,” tegas Yuddy.

Baca Juga : Hina Pigai dengan Gorila, Ambroncius Nababan Dilaporkan ke Polisi

Pemerintah akan menetapkan sertifikasi untuk segala jabatan. Agar jabatan yang diisi oleh orang yang sesuai dengan kemam­puannya.

“Untuk jabatan-jabatan apa pun di pusat atau daerah itu tidak boleh asal taruh, itu harus orang yang memiliki sertifikasi jabatan. Seperti di daerah misalnya orang guru agama menjadi kepala dinas pendidikan. Yang gitu-gitu itu nggak boleh. Jadi ke depan lem­baga-lembaga pemerintah itu harus menyelenggarakan sekolah atau kursus yang memberikan sertifikasi kedinasan,” jelasnya. (dtc/sis)

Baca Juga : PKS Sindir Gerindra yang Minta Anies Baswedan Mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 26 Januari 2021 - 01:08:31 WIB

    PKS Desak Pemerintah Akurat Buat Perencanaan Listrik 2021-2030

    PKS Desak Pemerintah Akurat Buat Perencanaan Listrik 2021-2030 Anggota Komisi VII DPR RI ingatkan PLN agar cermat, akurat dan berhati-hati dalam menyusun revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2021-2030. PLN diminta tidak mengulangi kekeliruan dalam memprakirakan pe.
  • Senin, 25 Januari 2021 - 23:52:22 WIB

    Terkait Kasus Natalius Pigai, Polri Terapkan Konsep Presisi 

    Terkait Kasus Natalius Pigai, Polri Terapkan Konsep Presisi  Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono memastikan aparat kepolisian akan menerapkan konsep Presisi atau pemolisian prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, dalam mengusut kasus dugaan tindakan rasisme ke.
  • Senin, 25 Januari 2021 - 22:09:10 WIB

    Hina Pigai dengan Gorila, Ambroncius Nababan Dilaporkan ke Polisi

    Hina Pigai dengan Gorila, Ambroncius Nababan Dilaporkan ke Polisi Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan penyidik Bareskrim Polri mengambil alih kasus dugaan ujaran mengandung SARA terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai yang diduga dilakukan o.
  • Senin, 25 Januari 2021 - 21:15:20 WIB

    PKS Sindir Gerindra yang Minta Anies Baswedan Mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta

    PKS Sindir Gerindra yang Minta Anies Baswedan Mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis meminta Anies Baswedan mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta. Merespon pernyataan itu, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani menegaskan, dalam berpolitik, harus ada etik.
  • Senin, 25 Januari 2021 - 20:47:17 WIB

    Pepen Nazaruddin Diduga Ikut Terseret Kasus Korupsi Bansos

    Pepen Nazaruddin Diduga Ikut Terseret Kasus Korupsi Bansos Posisi Pepen Nazaruddin sebagai Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Dirjen Linjamsos Kemensos) harus dipertaruhkan karena diduga terseret dalam kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Corona..
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]