UMKM Harus Punya Izin

17 Daerah Terancam Tak Bisa Dapat KUR


Selasa, 05 Januari 2016 - 04:02:16 WIB
17 Daerah Terancam Tak Bisa Dapat KUR

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar Zirma Yusri ditemui Haluan Senin (4/1) di kantornya menga­takan pemerintah sebe­lum­nya telah mengeluarkan Perpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan UMKM  dan Permendagri tentang Nomor 83 Tahun 2014 tentang pedoman pem­­berian izin UMKM di­mana setiap UMKM su­dah harus memiliki Izin UMK (IUMK) yang nan­tinya akan menjadi syarat untuk men­dapatkan KUR.

Hanya saja kata Zirma baru tiga kabupaten/kota yang telah melaksanakan hal ini yaitu Kota Padang, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Agam. Sementara untuk 17 kabupaten/kota lainnya be­lum menindaklanjuti hal ini.

Baca Juga : Masa Reses DPRD Padang, Irawati Meuraksa Siapkan Program Tepat Guna untuk Masyarakat

“Padahal sudah dua kali dikirim edaran berupa Per­gub ke kabupaten/kota un­tuk bisa melaksanakan hal IUMK. Tapi baru tiga kabu­paten/kota ini yang me­laksanakan,” paparnya.

Dampaknya nanti kata Zirma nantinya UKM yang tidak mengurus ini tidak bisa mendapatkan KUR. Karena bagi yang mengurus KUR ini akan mendapat nomor ID dari Bank pe­nyalur KUR.

Baca Juga : Ada Perbaikan Pipa Perumda AM Kota Padang di Lubuk Minturun, Siap-siap Tampung Air!

“Nantinya UKM yang men­daftar akan langsung ter­data di Bank penyalur. Ini yang akan menjadi prioritas pihak Bank daripada yang belum punya IUMK,” ung­kapnya.

Saat ini setidaknya ada 5.000 UKM yang telah mendapat IUMK yang terdapat di Kota Padang sebanyak 2.734 UMK, Kota Sawahlunto 1.183 UMK, dan Kabupaten Agam 1.083 UMK.

Baca Juga : Tanaman Hias Jenis Keladi Paling Banyak Dicari Emak-emak di Padang

“Padahal dalam kuotanya kita mendapatkan 13.000 izin UMKM. Tapi yang mengisi baru 5.000. Kita berharap semua UMKM di Sumbar sudah harus mengurus IUMK. Bagi yang sudah punya SIUP tetap bisa dipakai tetapi harus mengurus IUMK,” paparnya.

Sementara untuk KUR 2016 kata Zirma pihaknya belum menerima informasi lebih lanjut sehingga masih menunggu ins­truksi khusus dari pusat. “Dengan peluang yang diberikan peme­rintah pusat seharusnya kita di daerah bisa meman­faat­kannya,” ungkap Zirma.

Baca Juga : GOR H Agus Salim Padang Ditutup, Masyarakat Beralih Olahraga ke Unand

Pemerintah kabupaten/kota hingga kecamatan diminta untuk mempermudah bagi pelaku UMKM untuk mengurus IUMK. “Ini tentunya setelah ada Perbub dan Perwako. Jadi diharapkan bisa segera dilakukan pengurusan IUMK ini,” pungkasnya. (h/mg-isr)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]