KPU Sumbar Konsultasi dengan Pusat

Komisioner KPU Sumbar Muftie Syarfie mengatakan, apapun temuan baru tersebut tidak ada permasalahan. Pihaknya juga sudah membahas apakah bukti ini akan diteruskan dengan pasal 101 atau tidak. Pasal 101 tersebut berbunyi apabila ditemukan dugaan ijazah palsu sebagai persyaratan atau di semua tingkatan pendidikan, maka KPU menyampaikannya pada pihak yang berwenang.

“Nah kami sedang mengkaji pihak yang berwenang ini siapa, dan pasal 101 itu tidak bisa ber­diri sendiri karena ada pasal lain 134 UU terkait tentang hal itu. Kalau ada temuan-temuan yang bersifat administratif itu ke Ba­waslu dan ditindaklanjuti KPU,” ungkap Muftie, Senin (4/1) usai rapat kajian bukti tersebut.

Baca Juga : GOR H Agus Salim Padang Ditutup, Pedagang: Sabtu dan Minggu Harinya Kami

Dikatakan juga, kalau ada dugaan tindak pidana pemilu yang berwenang mengajukan hal tersebut ada tiga yakni, pemantau, masyarakat, dan Panwaslu bu­kan KPU. Untuk itu, ia ingin men­jelaskan posisi KPU.  

“Kami telah melakukan pem­bahasan dan kajian terhadap bukti baru yang dimasukkan oleh paslon MK-FB. Dalam pemba­hasan tersebut ada beberapa hal yang perlu dikonsultasikan de­ngan KPU RI karena ini berkai­tan dengan azas kehati-hatian kami sebagai penyelenggara,” ujarnya.

Baca Juga : Layanan Kesehatan Warga Binaan, Rutan Padang Teken MoU dengan Puskesmas Anak Air

Ia menjelaskan, dari hasil kajian yang dilakukan ada be­berapa yang tidak sejalan antara Undang-undang dan PKPU itu sendiri. Hal ini  yang akan dikon­sultasikan ke pusat. “Apakah KPU boleh meneruskan setelah proses tahapan ini selesai, karena tahapan sudah selesai cuma ada pasal 101 dibunyikan setelah penetapan hasil. Hal inilah yang akan kita tanyakan ke KPU ba­gaimana maksudnya ini apa­kah akan ditindaklanjuti atau bagai­mana. Sementara, pihak MK-FB sudah melaporkan hal yang sama ke Bareskrim,” jelasnya.

Pasal 101 menyatakan kalau ada temuan dan dugaan pemal­suan ijazah palsu maka KPU meneruskan ke pihak yang ber­wenang. Dalam hal ini KPU juga mempertanyakan siapa yang dikatakan pihak yang berwenang tersebut.

Baca Juga : Memasuki Musim Kemarau, Perumda AM Kota Padang Minta Warga Hemat Air

“Kalau dalam logika hukum umum, pihak yang berwenang itu polisi. Padahal dalam pidana Bapilu polisi sudah membuat suatu lembaga namanya Gak­kumdu, ada jaksa, pengadilan, dan ada polisi. Nah, apakah kita (KPU) ini ke Gakkumdu itu, dan kemudian kalau sudah dise­rahkan kasus yang sama apakah mesti KPU juga menyerahkan,” ulasnya.

Koordinasi dan konsultasi yang rencananya dilakukan, Sela­sa (5/1) berdasarkan kehati-hatian atau good governance. Selain itu, KPU juga mengkaji dari seluruh aspek hukum.

Baca Juga : 61 Nakes di Puskesmas Andalas Siap Divaksinasi

Terkait pelantikan kepala daerah, ia mengatakan itu bukan lagi ranahnya KPU karena pi­haknya hanya menyampaikan hasil penetapan rekapitulasi paslon kepala daerah terpilih. Penentapan paslon tersebut sa­ngat tergantung pada ada atau tidaknya kasus di Mahkamah Konstitusi (MK). Jika tidak ada kasus di MK dilakukan pene­tapan, kemudian disampaikan ke DPRD, dan gubernur untuk ditindaklanjuti. (h/mg-rin)