Laporan Cabup Pasbar Ditolak Panwaslu


Rabu, 06 Januari 2016 - 03:15:37 WIB
Laporan Cabup Pasbar Ditolak Panwaslu

Panwaslu menilai laporan dugaan pelanggaran pemilihan bupati tidak memenuhi syarat formil dan materil. Artinya tidak bisa diproses. Pasalnya pasangan calon (paslon) bupati urut 2 Zulkenedi Said-Risnawanto tidak menyampaikan uraian kejadian saat melaporkan kesalahan pembuatan nama rekening kampanye oleh paslon terpilih Syahiran-Yulianto (urut 3).

Ketua Panwas Pasbar Muhammad Jamil me­nga­takan, penolakan panwas sudah dikeluarkan pada Selasa (5/1) siang, setelah sebelumnya dilakukan pleno dan panwas memutuskan menolak gugatan tersebut. Selain itu, pihak yang melaporkan juga tidak mengajukan saksi untuk menguatkan laporannya. “Kami sudah melakukan pleno, dan hasilnya sudah diumumkan serta disampaikan salinannya pada pihak pelapor dan terlapor,” ujarnya.

Baca Juga : Fauzi Bahar: Aturan Siswi Berjilbab Sudah 15 Tahun, Kok Baru Ribut?

Ia juga mengatakan, seandainya nanti syarat formil dan materil tersebut bisa dipenuhi pihak Zulkenedi Said, tetap tidak bisa ditindaklanjuti karena sudah ke­daluwarsa. Berdasarkan UU laporan pelanggaran bisa dilaporkan paling lambat tiga hari sejak diketahui.

Sementara itu Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengaku sudah memanggil komisioner KPU Pasbar ke Padang terkait persoalan tersebut. KPU Pasbar menyadari itu kesalahan namun disebabkan oleh kurang baiknya hubungan KPU dengan tim penghubung calon urut 3. “Namun demikian kesalahan itu bukan kesalahan yang fatal. Rekeningnya ada meski namanya salah. Kecuali rekeningnya tidak ada, baru masalah fatal. Kalau kesalahan ini tidak berpengaruh terhadap penetapan calon,” ujarnya.

Baca Juga : Usai Dilantik, Pengurus FAJI Kota Pariaman Mulai Susun Program Kerja

Sebelumnya, saat Zulkenedi Zaid memasukkan tembusan laporannya ke Bawaslu Sumbar, Senin (4/1) kemarin ia mengatakan, selagi ada peluang untuk menggugat, dia akan melakukan gugatan.

Ia mengatakan ada dua hal yang akan dilakukan gugatan, sesuai dengan temuan lembaga auditor independen 30 Desember lalu. Bahwa paslon urut 3 yang ditetapkan KPU memperoleh suara terbanyak salah dalam membuat nama rekening kampanye. 

Baca Juga : AJO Bersama Polres Pasbar Salurkan Bantuan ke Panti Asuhan

Kemudian ketidaksesuaian nomor rekening koran dengan nama pasangan calon. Berdasarkan peraturan KPU, nomor rekening adalah persyaratan calon dan dibuat sesuai dengan peraturan, atas nama paslon, sedangkan paslon buat atas nama tim. “Kalau terbukti melanggar sanksinya adalah pencoretan sebagai calon,” pungkasnya. (h/mg-rin)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]