Laporan Cabup Pasbar Ditolak Panwaslu


Rabu, 06 Januari 2016 - 03:15:37 WIB

Panwaslu menilai laporan dugaan pelanggaran pemilihan bupati tidak memenuhi syarat formil dan materil. Artinya tidak bisa diproses. Pasalnya pasangan calon (paslon) bupati urut 2 Zulkenedi Said-Risnawanto tidak menyampaikan uraian kejadian saat melaporkan kesalahan pembuatan nama rekening kampanye oleh paslon terpilih Syahiran-Yulianto (urut 3).

Ketua Panwas Pasbar Muhammad Jamil me­nga­takan, penolakan panwas sudah dikeluarkan pada Selasa (5/1) siang, setelah sebelumnya dilakukan pleno dan panwas memutuskan menolak gugatan tersebut. Selain itu, pihak yang melaporkan juga tidak mengajukan saksi untuk menguatkan laporannya. “Kami sudah melakukan pleno, dan hasilnya sudah diumumkan serta disampaikan salinannya pada pihak pelapor dan terlapor,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, seandainya nanti syarat formil dan materil tersebut bisa dipenuhi pihak Zulkenedi Said, tetap tidak bisa ditindaklanjuti karena sudah ke­daluwarsa. Berdasarkan UU laporan pelanggaran bisa dilaporkan paling lambat tiga hari sejak diketahui.

Sementara itu Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengaku sudah memanggil komisioner KPU Pasbar ke Padang terkait persoalan tersebut. KPU Pasbar menyadari itu kesalahan namun disebabkan oleh kurang baiknya hubungan KPU dengan tim penghubung calon urut 3. “Namun demikian kesalahan itu bukan kesalahan yang fatal. Rekeningnya ada meski namanya salah. Kecuali rekeningnya tidak ada, baru masalah fatal. Kalau kesalahan ini tidak berpengaruh terhadap penetapan calon,” ujarnya.

Sebelumnya, saat Zulkenedi Zaid memasukkan tembusan laporannya ke Bawaslu Sumbar, Senin (4/1) kemarin ia mengatakan, selagi ada peluang untuk menggugat, dia akan melakukan gugatan.

Ia mengatakan ada dua hal yang akan dilakukan gugatan, sesuai dengan temuan lembaga auditor independen 30 Desember lalu. Bahwa paslon urut 3 yang ditetapkan KPU memperoleh suara terbanyak salah dalam membuat nama rekening kampanye. 

Kemudian ketidaksesuaian nomor rekening koran dengan nama pasangan calon. Berdasarkan peraturan KPU, nomor rekening adalah persyaratan calon dan dibuat sesuai dengan peraturan, atas nama paslon, sedangkan paslon buat atas nama tim. “Kalau terbukti melanggar sanksinya adalah pencoretan sebagai calon,” pungkasnya. (h/mg-rin)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com


[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 28 Agustus 2019 - 11:29:39 WIB

    Laporan Pelayanan Publik Masih Didominasi Masalah Prosedur Administrasi

    Laporan Pelayanan Publik Masih Didominasi Masalah Prosedur Administrasi PADANG, HARIANHALUAN.COM - Kepala perwakilan Ombudsman RI wakilan Provinsi Sumatera Barat, Yefri Heriani mengatakan selama 2019, hingga bulan Agustus ini Ombudsman telah menerima lebih dari 200 pengaduan masyarakat..
  • Ahad, 21 April 2019 - 17:18:09 WIB

    Bawaslu Pessel Sebut Belum Terima Laporan Pelanggaran

    Bawaslu Pessel Sebut Belum Terima Laporan Pelanggaran PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Pasca penghitungan suara hingga masa rekapitulasi real quant Pemilu serentak 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan, terus melakukan pengawasan secara intensif di daerah itu.
  • Rabu, 11 Januari 2017 - 13:03:31 WIB

    Ombudsman Sumbar : Ada 350 Laporan Pengaduan yang Didominasi di Bidang Pendidikan

    Ombudsman Sumbar : Ada 350 Laporan Pengaduan yang Didominasi di Bidang Pendidikan PADANG, HALUAN- Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat menyatakan, tercatat sebanyak 350 laporan terkait pengaduan pelayanan publik yang di sampaikan oleh masyarakat k.
  • Senin, 05 Desember 2016 - 01:04:26 WIB

    Pelaporan Ketua KAN Air Haji Berbuntut Panjang

    Pelaporan Ketua KAN Air Haji Berbuntut Panjang PAINAN, HALUAN — Kisruh keberadaan Rajo Adat Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Air Haji, Kecamatan Linggo Sari­baganti Pessel mengenai dugaan keberadaannya yang ilegal hingga berbuntut ke Polisi dibantah oleh Jafri Sutan .
  • Selasa, 04 Oktober 2016 - 01:39:25 WIB

    Dua Kali Gubernur Surati Kabupaten/Kota, Laporan Dana Desa Tahap I Belum Kelar

    Dua Kali Gubernur Surati Kabupaten/Kota, Laporan Dana Desa Tahap I Belum Kelar PADANG, HALUAN — Laporan penggu­naan Dana Desa/Nagari Tahap I belum kelar-kelar juga. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sudah dua kali menyurati kabupaten/kota, namun tak direspon. Padahal, laporan tahap I itu akan mempengaru.

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM