Krematorium Diminta tak Dioperasikan

“Krematorium ini tidak boleh beroperasi selama masih ada izin yang belum dikeluarkan Pemko Padang  melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Ter­padu Satu Pintu (BP­MP­TSP), termasuk dua izin yang belum didapatkan yak­ni izin gangguan dan izin operasional,” kata Se­kre­taris Komisi I DPRD Kota Pa­dang, Azirwan saat mela­ku­kan kunjungan ke kre­ma­torium HBT, Selasa (5/1).

Ia mengatakan, pem­berian izin atas kre­ma­to­rium harus disesuaikan dengan peraturan pe­me­rint­ah nomor 9 tahun 1987 yang menjelaskan,  keberadaan krematorium perlu mem­pertimbangkan lokasi, ter­masuk kepadatan penduduk dan keselarasan lingkungan hidup.

Baca Juga : Jadikan Padang Kota Bersih, Danlantamal II Ajak Warga Perang dengan Sampah

“Keberadaan kre­ma­to­rium HBT ialah,  di ka­wasan padat penduduk dan perlu pembahasan lebih lanjut karena terdapat ke­luhan dari masyarakat se­kitar. Jika tidak ada keluhan, DPRD tidak akan ikut cam­pur karena permasalahan izin sendiri merupakan we­we­nang Pemko,” katanya.

Anggota Komisi I DP­RD Kota  Padang Faisal Nasir menyampaikan, per­­ma­sa­la­han utama kre­ma­torium HB­T ialah terkait izin se­hing­ga hal tersebut tidak ada kaitannya dengan teknologi yang digunakan, meskipun dinilai telah canggih.

Baca Juga : Warga Sungai Sapiah Padang Mulai Berdatangan Menyambut Kedatangan Jenazah Angga

Komisi hanya bertugas,  melakukan pengawasan agar setiap tindakan sesuai de­ng­an aturan dan kepentingan orang banyak,  sehingga krematorium dilarang be­roperasi selama tidak ada izin agar tidak ada anggapan keberpihakan dari masya­rakat setempat.

Sementara Kepala BP­M­PTSP Padang Didi Aryadi mengatakan, krematorium HBT telah memiliki be­berapa izin yaitu izin prinsip pembangunan dan izin da­m­pak lingkungan dari Ba­dan Pengendalian Dampak Ling­­kung­an Daerah (Ba­pedalda), namun belum memikili izin gangguan (HO) dan izin operasional.

Baca Juga : GOR H Agus Salim Padang Ditutup, Pedagang: Sabtu dan Minggu Harinya Kami

“Untuk tahap awal, ter­kait izin prinsip tentang pembangunan memang su­dah ada, namun untuk un­tuk operasinal belum dan nanti akan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) se­tempat,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Padang Afrizal Khaidir sendiri menyebutkan saat ini tidak ada aturan yang me­ngatur krematorium. Jika nanti ada, katanya, hal itu akan diberlakukan pada se­mua krematorium di Kota Padang termasuk kr­e­ma­torium HBT, di Bungus dan di Gunung Padang.

Baca Juga : Layanan Kesehatan Warga Binaan, Rutan Padang Teken MoU dengan Puskesmas Anak Air

Menurutnya, untuk saat ini tidak ada satu pun dari tiga krematorium Padang yang memiliki izin, sehingga jika suatu tindakan dilakukan pada salah satunya, maka mesti diberlakukan sama untuk dua lainnya termasuk permasalahan izin.

Sementara pengurus kr­e­matorium HBT Suryadi Halim menganggap, pen­dirian krematorium itu tidak dikhususkan untuk HBT saja, melainkan untuk etnis Tionghoa secara umum sehingga berharap dewan menilai positif niat baik tersebut.

“Krematorium ini me­miliki teknologi yang ca­ng­gih, tidak mengeluarkan asap dan tidak menimbulkan kebisingan. Untuk pe­ngo­perasiannya sendiri, kami hanya melakukan sebatas uji coba beberapa waktu lalu dan selanjutnya akan menyesuaikan dengan atu­ran yang berlaku,” jelasnya. (h/ade)