Soal Rapor Menteri, Istana Bereaksi

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku sudah mengklari­fikasi aksi Yuddy itu kepada Presiden Joko Widodo.  Hasilnya, Presiden tidak pernah memberikan instruksi apa pun supaya Yuddy membuka rapor itu ke publik.

“Tidak pernah ada perintah atau instruksi presiden untuk menyam­paikan kepada publik,” ujar Pramono di Istana Kepresidenan, Selasa (5/1/2015).

Baca Juga : Ingin Corona Tak Ada Lagi di Indonesia? Ini Saran dari Dokter Muhammadiyah

Pramono mengakui Yuddy me­mang sempat menyampaikan hasil evaluasi itu kepada para menteri. Namun, tidak seluruh menteri menge­tahuinya.

Dia pun menganggap dokumen kinerja kementerian dan lembaga yang disusun oleh Kemenpan-RB seharus­nya tidak dibuka ke media massa. Sebab, dokumen itu menjadi bahan kajian presiden dan wakil presiden.

Baca Juga : Dukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah, Menkeu Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang 

“Jadi ini bentuk dari kreativitas dari Pak Menteri Yuddy, Professor Yuddy untuk menyampaikan kepada publik,” tutur Pramono.

Politisi Partai Demokrasi Indo­nesia Perjuangan (PDI-P) ini lalu menyinggung soal wewenang mem­berikan evaluasi lembaga dan juga para menterinya sebenarnya ada pada Sekretariat Kabinet, Sekretariat Ne­gara, dan Kantor Staf Presiden.

Baca Juga : Berkas Penganiayaan Driver Ojol Rampung, Bahar bin Smith Tunggu Jadwal Sidang

Pramono meminta Yuddy untuk kembali fokus pada pekerjaan uta­manya. “Semua kembali kepada bidang tugas masing, karena memang kementerian Menpan-RB bukan un­tuk mengumumkan kepada publik,” ujarnya.

Namun Wapres Jusuf Kalla mene­gas­kan bahwa evaluasi tersebut bukan­lah rapor kementerian atau lembaga.

Baca Juga : Lima Kali Ledakan Terjadi di Selokan Depan SPBU Margomulyo Surabaya

“Rapor itu kan tidak bersifat umum. (Evaluasi ini) macam-macam, ada soal keterbukaan, ada soal ke­tertiban administrasi. Jadi bukan kaya rapor itu,” ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (5/1).

Selain itu, Wapres juga mene­gaskan bahwa evaluasi akuntabilitas tersebut tidak ada kaitannya dengan perombakan kabinet atau reshuffle.

Sejumlah pihak menduga hasil evaluasi akuntabilitas itu akan menjadi acuan perombakan kabinet. Sebab, hasil tersebut dirilis saat isu reshuffle sedang hangat.

“Tugas kementerian memang untuk memberikan (evaluasi) supaya ada insentif supaya maju. Ah tidak ada hubungannya, yang penting tidak ada hubungannya dengan reshuffle,” kata Wapres.

Sebelumya sejumlah pihak mengeritik langkah Yuddy me­rilis evaluasi akuntabilitas ke­men­terian dan lembaga.

Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan misalnya, menilai apa yang dila­ku­kan Yuddy berpotensi mem­buat gaduh iklim perpolitikan.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang 3 menterinya men­dapat penilaian buruk juga bersuara. Sekretaris Fraksi PKB Jazilul Fawaid menilai Menteri Yuddy menimbulkan kegaduhan.

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tak mau ketinggalan. Wakil Ketua Fraksi Nasdem, Irma Suryani balik mengeritik Yuddy. Menurutnya, justru kine­r­ja Yuddy lah yang jeblok saat ini.

Dilansir dari situs menpan. go.id, laporan kinerja kemen­terian dan lembaga yang bertajuk “Rapor Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja K/L/Pro­vinsi” mencantumkan 86 kemen­terian dan lembaga serta 34 pemerintah provinsi.

Dalam daftar itu, ada 22 lembaga dan kementerian yang mendapatkan nilai C di antaranya Kejaksaan Agung, Perpustakaan Nasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Ke­men­terian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trans­migrasi.

Tak Ada yang Salah

Menteri Pemberdayaan Apa­ratur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi merasa tidak ada yang salah dengan laporan kinerja ke­men­terian dan lembaga yang diter­bitkan kementeriannya.

Yuddy mengungkapkan bah­wa berdasarkan peraturan, ke­men­terian yang dipimpinnya memang berhak melakukan evaluasi.

“Evaluasi kinerja instansi pemerintah ini sudah dilak­sanakan sejak 2004. Ini meru­pakan amanat dari konstitusi dan Undang-Undang tentang Perben­daharaan Negara,” ujar Yuddy di Istana Kepresidenan, Selasa (5/1/2016).

Yuddy juga mengungkapkan bahwa evaluasi yang dilakukan Kementerian PAN dan RB ter­hadap 86 kementerian dan lem­baga serta 34 pemerintah daerah merupakan pelaksanaan dari reformasi birokrasi nasional.

Dalam menilai semua ins­tansi pemerintahan itu, Yuddy menjelaskan, Kementerian PAN dan RB menggunakan delapan indikator.

Kedelapan indikator itu ada­lah ketersediaan perencanaan kinerja, ketersediaan penilaian kinerja individu, adanya doku­mentasi pelaporan kinerja, serta adanya dokumen evaluasi dan pengawasan internal pelaksanaan kinerja.

Selain itu, Kementerian PAN dan RB juga melihat doku­men capaian kinerja, trans­pa­ransi dalam menyampaikan ca­paian kinerja, adanya sinkro­nisasi dan kesinambungan proses perencanaan kinerja dengan peng­gunaan anggaran sampai outcome, hingga persepsi publik terhadap pelayanan publik ins­tansi yang bersangkutan.

Seluruh hasil evaluasi ini juga disebutkan Yuddy sudah dipre­sentasikan dalam rapat kabinet pada 15 Desember lalu.

Saat itu, Yuddy mengaku, tidak ada menteri ataupun pim­pinan lembaga yang protes atas hasil kajian kementeriannya itu.

Dalam melakukan kajian, Yuddy menuturkan, kemen­te­rian­nya juga menggandeng Ke­men­terian Keuangan, Kemen­dagri, BPKP, KPK, dan juga BPS.

“Saya bingung kalau ada yang bilang protes. Siapa yang protes, tidak ada yang protes. Yang ribut itu yang tidak tahu konteksnya,” ucap dia.  (h/kcm/met)