Pj Bupati Agam dan Limapuluh Kota Pasti Akan Dilantik


Jumat, 08 Januari 2016 - 03:09:31 WIB

“Pemprov telah mengi­rim usulan nama Pj Bupati Agam dan Limapuluh Kota ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak Desember lalu. Tugas kami hanya mengusulkan. Ke­pu­tusannya dari Kemendagri,” ujar Donny, Kamis (7/1).

Ia menegaskan, pengu­su­lan dan pelantikan Pj bupati/walikota adalah hak pre­ro­gatif gubernur yang tak bisa di­intervensi dan diarah-arahkan.

Terkait dengan Pelak­sana Harian (Plh) yang hing­ga saat ini mengisi keko­songan jabatan kepala da­erah di Agam dan Lima­puluh Kota, menurut Don­ny, hal itu tidak masalah jika pemerintahan dapat ber­jalan dengan baik. “Kalau pemerintahan tidak jalan itu baru yang saya disalahkan. Ini kenyataannya pe­me­rintahan teta jalan meski dipimpin Plh,” sebutnya.

Donny juga men­gkla­ri­fikasi wacana pelantikan calon kepala daerah terpilih pada Januari mendatang dengan pelantikan Pj Bupati Agam dan Limapuluh Kota. Ia menyampaikan, memang ada wacana dari Ke­men­dagri akan melakukan pe­lantikan calon kepala da­erah terpilih dari Pilkada serentak mendatang. Na­mun, ini baru sebatas wa­cana karena untuk Januari waktunya juga sangat mepet.

“Merujuk kepada UU Nomor 8 Tahun 2014 ten­tang Pemilukada dan  UU Nomor 23 Tahun 2014 ten­tang pemerintahan daerah. Dalam salah satu pasal UU itu disebutkan, kepala da­erah memimpin selama li­ma tahun tidak lebih satu hari dan tidak boleh kurang satu hari. Berpedoman dari UU ini, dari 57 kepala da­erah di Indonesia yang habis masa jabatannya itu pada Juni mendatang,” jelasnya.

Atas dasar peraturan itu juga, tambah Donny, tidak mungkn calon kepala da­erah dilantik pada Januari ini. Hanya dua pilihan yang disampaikan ke Presiden, yaitu pelantikan calon ke­pala daerah yang tidak ber­ma­salah bisa dilakukan ak­hir Maret. Sementara kepala daerah yang bermasalah itu dilakukan pada Juni.

Atas dasar itu pula Pj Bupati Agam dan Lima­puluh Kota akan tetap di­lan­tik. Hanya saja saat ini pem­prov masih belum me­ne­rima Surat Keputusan (SK) pe­lan­tikan dari Kemendagri untuk Pj dua daerah ini. “Kalalu belum juga dikirim oleh Ke­men­dagri,  kami akan terus me­ngu­sahakan agar se­ce­patnya dikirim,” ucapnya.

Sekadar informasi, masa jabatan Kepala Da­erah Ag­am yang dipimpin Indra Ca­tri dan Irwan Fikri be­rak­hir pada 26 Oktober 2015 sedang­kan Li­ma­pu­luh Kota yang di­pim­pin Alis Ma­rajo dan Asyir­wan Yunus akan berakhir pada 9 November 2015.

Semen­tara itu, Ketua KPU Agam, Alhadi saat dihubungi se­cara terpisah mengatakan, bu­pati dan wakil bupati Agam terpilih akan dilantik pada Maret. (h/mg-isr)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com


[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 28 Januari 2020 - 22:43:12 WIB

    Makin Tacelak, Jalan Lingkar Kota Pariaman Sudah Dipasangi PJU

    Makin Tacelak, Jalan Lingkar Kota Pariaman Sudah Dipasangi PJU PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM - Jalan lingkar timur, utara dan selatan Kota Pariaman, tahun 2020 ini dipasang Penerangan Jalan Umum (PJU)..
  • Rabu, 22 Januari 2020 - 16:43:07 WIB

    Ada Apa..? 1.586 Anggota PBI BPJS Payakumbuh Dinonaktifkan

    Ada Apa..? 1.586 Anggota PBI BPJS Payakumbuh Dinonaktifkan PAYAKUMBUH, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh melalui Dinas Sosial akan menonaktifkan keanggotaan BPJS dari 1.586 jiwa yang berasal dari program Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kota Payakumbuh, karena dini.
  • Rabu, 15 Januari 2020 - 14:27:53 WIB

    Nilai Paket ALKAL PJU Kota Pariaman Naik 4 Kali Lipat

    Nilai Paket ALKAL PJU Kota Pariaman Naik 4 Kali Lipat PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM - Nilai paket pekerjaan ALKAL PJU Kota Pariaman, naik empat kali lipat lebih dari tahun lalu. Kalau tahun lalu hanya Rp400 juta dengan empat paket pekerjaan, kini tahun 2020, Rp1,8 miliar dengan 12 .
  • Selasa, 07 Januari 2020 - 19:43:06 WIB

    BPJS Naik, DPRD Sumbar: Peserta Wajib Dapatkan Pelayanan Maksimal

    BPJS Naik, DPRD Sumbar: Peserta Wajib Dapatkan Pelayanan Maksimal PADANG, HARIANHALUAN.COM - Seiring dengan kenaikan iuran BPJS kesehatan yang resmi diberlakukan Januari sekarang, Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Yusuf Abit meminta BPJS kesehatan memaksimalkan pelayanan untuk peserta. Yusuf Abit.
  • Selasa, 26 November 2019 - 00:13:40 WIB

    BPJPH Paparkan Mekanisme Sertifikasi Halal di Padang

    BPJPH Paparkan Mekanisme Sertifikasi Halal di Padang PADANG, HARIANHALUAN.COM - Untuk memunculkan Duta Halal di setiap provinsi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) RI menggelar Sosialisasi Pemanfaatan Online Sistem dan Tata Cara Pendaft.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM