Sengkarut Pembebasan Tanah By Pass Padang

Masyarakat Pertanyakan Tanah Cadangan Pengganti


Jumat, 08 Januari 2016 - 03:17:18 WIB

Pasalnya, hingga hari ini setelah pascapem­bong­ka­ran, Pemko Padang belum memberikan hak ma­sya­rakat. Tanah Cadangan Peng­ganti (TCP) belum ditunjukkan dengan jelas oleh Pemerintah Kota Pa­dang.

Dalam jumpa pers yang dilakukan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Ku­ranji Peduli (LSM-KP), Jafrizal kepada wartawan, kemarin, di Kuranji, men­jelaskan, hingga kemarin tim penyelesaian kon­so­lidasi jalur dua by pass belum menjelaskan TCP yang menjadi hak ma­sya­rakat.

Dalam konsolidasi, ta­nah masyarakat 30 persen yang diserahkan kepada pemerintah, dengan rincian 20 persen untuk jalan dan 10 persen dicarikan peng­ganti oleh Pemko Padang.

Diakui oleh Jafrizal me­mang sudah ada kabarnya masyarakat yang menerima TCP tapi tidak berada di kawasan by pass, dan itu menyalahi konsolidasi. Ka­rena dalam konsolidasi tanah pengganti masih ber­ada di kawasan by pass.

“Masa tanah pengganti adanya di perumahan,” tu­tur Jafrizal.

Ia menambahkan, jika Pemko Padang bisa meng­ambil paksa tanah masya­rakat di by pass masyarakat juga bisa mengambil paksa haknya.

“Kita sebenarnya butuh kejelasan saja, di mana ta­nah pengganti yang dijan­jikan oleh Pemko. Jika itu tanah fasum, tunjukkan,” katanya.

Dari peta yang sempat diperlihatkan kepada war­tawan, tanah fasum atau sempat disebut sebagai ta­nah pengganti berada di titik persimpangan jalan by pass. Posisi tanah tersebut memang menggiurkan ka­rena berada di tanah persim­pangan. Namun, dari peta tersebut terlihat ada tanah fasum atau TCP yang sudah dijual dan sudah dibangun. Malah ada yang sudah diba­ngun kantor pemerintah.

“Kalau terkait dengan tanah fasum atau tanah peng­ganti untuk masyarakat yang sudah dibangunkan kantor itu bukan urusan kita. Kita hanya menuntut hak kita sebagai masyarakat saja,” tegasnya.

“Tanah 20 persen ter­sebut adalah yang luasnya 40 m² yang tengah dipakai saat ini. Sedangkan 10 persen tersebut seluas 20 m². Bisa dibayangkan saja berapa TCP untuk Kecamatan Ku­ranji sepanjang 6,4 KM. Apalagi bila untuk seluruh Kota Padang sepanjang 22,­01 KM.      

Lebih jauh disebutkan, LSM Kuranji Peduli merasa terpanggil untuk membantu menyelesaikan TCP 10 per­sen tersebut.

Jafrizal menyebutkan, bila Pemko Padang tak memiliki data untuk me­nemukan TCP tersebut ma­ka LSM KP bisa bekerja­sama menunjukan dengan syarat ada polisi dan jaksa karena LSM KP memiliki data yang konkrit atas ke­beradaan TCP tersebut se­panjang jalan by pass.

Namun, jika ditemukan Pemko Padang bersama aparat penegak hukum ter­sebut harus berani mengu­sut tuntas siapa pun orang­nya.

“LSM KP berupaya se­mak­simal mungkin bagai­mana persoalan jalur dua by pass tersebut diselesaikan dengan cara konsolidasi,” ujarnya.

Pada tempat terpisah, Ketua Tim Pembebasan La­han by pass Jalur Dua yang juga Asisten I Pemko Padang, Vidal Triza me­ngatakan, Pem­ko Padang tak mengenal TCP tersebut. Yang dike­tahuinya, 30 per­sen tanah masyarakat yang diberikan ke Pemko Padang dipergunakan untuk pem­bangunan jalan semu­anya.(h/ows)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com


[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM