Mantan Direktur PDAM-Wako Padang Bersitegang


Jumat, 08 Januari 2016 - 03:38:53 WIB
Mantan Direktur PDAM-Wako Padang Bersitegang MANTAN Direktur Umum PDAM Padang Andi Taswin (tengah) dihadang ajudan walikota dan beberapa orang lainnya di pelataran parkir RM Sederhana, Kamis (7/1).

Kedua pihak yang tak sengaja berjumpa di RM Sederhana, Kamis (7/1) siang, sempat berhadap-hadapan. Situasi berubah panas ketika Mahyeldi yang usai bertemu dengan Dewan Pengawas PDAM di lantai II enggan meladeni perta­nyaan Andi Taswin yang menyamperi di dekat tang­ga. Mahyeldi sendiri sempat menyodorkan tangannya un­tuk bersalaman dan tak lama berlalu ke mobil dinasnya.

Tak puas, Andi coba menguntit Mahyeldi hingga ke mobil dinas sang wali­kota. Pada saat Mahyeldi masuk dari pintu sebelah kiri, Andi  berusaha  mence­gat dari pintu mobil BA 1 A sebelah kanan. Namun dihalangi petugas ajudan dan anggota Pol PP yang sudah standby di lokasi tersebut. Kejadian ini di­saksikan banyak orang, ter­masuk  bebe­rapa orang ang­gota DPRD Pa­dang, Wahyu Iramana Putra, Maidestal Hari Mahesa serta Zulhardi Z Latif yang kebetulan juga sedang makan di sana. Ti­dak bisa me­nembus kawa­lan ketat ajudan Andi Tas­win terpaksa harus me­ngu­rungkan niatnya untuk ber­dialog dengan Mahyeldi.

Kepada awak media yang menyaksikan kejadian tersebut Andi Taswin menyampaikan, dia ingin ketegasan dari walikota terkait putusan sela PTUN Pa­dang. Apakah keputusan tersebut akan dijalankan walikota sepe­nuhnya atau bagaimana.

“Apakah yang dia jalankan walikota adalah hukumnya sen­diri atau hukum Negara ini. Hukum republik ini atau hukum daerah ini. Ternyata waktu saya ingin bertanya (terkait ketetapan PTUN, red)   saya ditarik sama ajudannya,” kata Andi Taswin yang kesal karena niatnya tidak tercapai.

Pengacara Andi Taswin, Sya­hin­dra Nurben yang hadir pada kesempatan tersebut menjelas­kan, putusan sela terhadap per­kara yang bergulir di PTUN dengan penggugat Andi Taswin  dan tergugatnya adalah walikota dan tergugat intefensi duanya Dirut PDAM sekarang berda­sarkan  SK wali kota. Di dalam penetapan tersebut dikatakan bahwa menunda pelaksanaan SK Wali Kota Padang tentang pem­berhentian Andi Taswin sebagai Direktur Umum PDAM selama putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Artinya apa, jabatan di Nega­ra ini ada tenggang waktunya, sehingga PTUN melihat, bahwa tidak akan akan mungkin me­ngor­bankan masa jabatan seseo­rang selama perkara pokok se­dang diabahas. Makanya, PTUN mengeluarkan petetapan agar surat  SK pemberhentian Dirum PDAM terhadap Andi Taswin itu ditunda pelaksanaannya dengan asumsi tentu Dirut PDAM yang lama masuk lagi. Itu yang kami lihat,”tegasnya.

Ia menambahkan, Perda sen­diri dalam ketentuan peralihan, pasal 50 Perda 2013 tentang PDAM mengatakan, setelah Per­da ini lahir, direksi Dewan Penga­was PDAM yang menjabat seka­rang tetap melanjutkan kerjanya sampai masa kerjanya berakhir, itu sampai 2017. Namun wali kota mempunyai pemikiran lain, se­hingga Andi Taswin menga­jukan gugatan ke PTUN keluar­lah pe­ne­ta­pan untuk menunda pelak­sanaan SK pemberhentian wali kota.

“Tentu konsekuensinya Dirut lama masuk lagi, apalagi Dirut PDAM yang masuk sebagai inter­fensi dua esepsinya ditolak oleh pengadilan tata usaha Negara. Kalaupun mereka banding, pene­tapan putusan salah tetap wajib dilaksanakan, apabila kepala daerah tidak melaksanakan pene­tapan PTUN. Kami menilai pejabat Negara tidak ada. Etika pejabat karena memang orang menganggap putusan PTUN ini adalah putusan banci, sementara di sini penetapan, penetapan dalam penundaan , yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pokok perkara in­krah,” tuturnya lagi.

Ia melanjutkan konsekuensi apabila putusan PTUN tidak dilaksanakan adalah, pertama etika pejabat publik yang me­mang melalaikan kewajiban seba­gai pejabat publik terhadap pu­tusan/penetapan peradilan. Kedua dapat digugat perbuatan melawan hukum karena memang mengabaikan penetapan majelis hakim. Di Negara ini hanya dikenal, putusan peradilan dan penetapan pengadilan. Pene­tapan apabila tidak dilaksanakan bisa berakibat, Jaksa kejaksaan negeri tidak melaksanakan mene­tapan hakim akhirnya putusan pengadilan negeri justru bisa membeslah kejaksaan negeri.

“Yang bisa mengeksekusi, di PTUN tidak ada lembaga  ekse­kusi yang ada di lembaga pera­dilan umum. Di lembaga pera­dilan umum melalui gugatan perdata nanti itu bisa mengek­sekusi, karena sifatnya pendek dalam masa tenggang waktu. Apabila antara si penggugat dengan tergugat mungkin ada kesepakatan saya pikir tidak ada yang tidak bisa di negeri ini,”tutur Syahindra Nurben.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra mengatakan mengapa pimpinan Pemko Padang bersama pejabat PDAM melakukan rapat di ru­mah makan sederhana. Mengapa tidak di gedung PDAM yang mewah saja melakukan pertemuan.

“Ada apa sebenarnya? Jangan menimbulkan polemik,” tuturnya.

Banding

Terkait putusan PTUN terse­but, Kabag Hukum Pemko Pa­dang Syuhandra kepada Haluan mengatakan bahwa Mahyeldi meminta  untuk mengajukan banding ke PTTUN di Medan. Upaya itu sudah diajukan pada tanggal Senin tanggal 4 Januari lalu. Saat ini Pemko sedang mempersiapkan memori ban­ding dan mempelajari hasil per­tim­bangan majelis dari berbagai sisi.

“Pimpinan kita memang ingin banding, dan sudah kita daftarkan. Kita juga sudah mem­persiapkan memori banding,” jelas Syuhandra.

Terkait dengan insiden perte­muan Mahyeldi dengan Andi Taswin di RM. Sederhana ke­marin, menurut Syuhandra wali­kota bukan lari dari Andi Taswin. Tetapi, walikota sudah diburu waktu untuk rapat dengan PU Provinsi Sumbar pada pukul 14.00 Wib yang sudah menunggu di Aia Pacah.

“Kami luruskan, walikota bukan lari tetapi sudah diburu waktu. Lagi pula Mahyeldi itu pejabat negara, tidak bisa semba­rangan saja kalau ingin mem­bicarakan perihal yang terkait dengan hukum, apalagi putusan pengadilan. Wajar saja ajudan atau protokoler membatasi agar jadwal walikota yang sudah disu­sun bisa berjalan dengan baik,” tutupnya.(h/mg-ysn/ows)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com


[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM