Beli 10 Mobil Operasional

DPRD Tanah Datar Habiskan Rp2,2 Miliar APBD


Senin, 11 Januari 2016 - 03:04:50 WIB

Padahal, saat ini DPRD setempat sudah memiliki 15 unit kenderaan operasional bagi Komisi, Balegda dan Badan Kehormatan. Masing-masing alat kelengkapan DRPD itu mendapatkan 4 jatah mobil. Anehnya, semua mobil itu tanpa diberi logo atau label DPRD Tanah Datar.

Salah seorang aktivis lembaga swadaya masyarakat di Tanah Datar, Mayluddin menilai, anggota DPRD difasilitasi kendaraan ope­­rasional karena pimpinan dan anggota sebagian besar lebih banyak beraktivitas di luar daerah, jika dibandingkan dengan kegiatan dalam daerah, kecuali saat reses dan rapat pembahasan internal.

Sebelumnya, kata Mayluddin, pembelian 4 unit Toyota Rush diperuntukan bagi Komisi. Pemakaian 4 mobil itu lebih banyak sebagai mobil dinas ketua Komisi dan Balegda, termasuk 1 unit untuk BK, yang tak jelas lagi siapa yang memakainya karena BK belum terbentuk.

Mayluddin mengecam bahwa kepentingan pribadi dan kelompok tertentu dalam ke­pemilikan kenderaan operasional cukup besar. Ia mencurigai pengadaan mobil itu sebagai ajang bagi-bagi mobil, termasuk tiga kendaraan yang dipakai mantan pimpinan sebelumnya, yang belum jelas keberadaannya hingga saat ini.

Menurutnya, pengadaan mobil itu terkesan dipaksakan, baik oleh Sekwan sebagai pengguna anggaran maupun oleh anggota dewan. “Lem­baga ini bukan lagi sebagai lembaga aspirasi rakyat, lembaga kontrol dan pengawasan, melainkan telah menjadi lembaga yang me­nguntungkan diri sendiri, kelompok dan golongan tertentu. Dana sebanyak itu bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat Tanah Datar, seperti untuk pen­didikan, kesehatan dan sebagainya,” beber Mayluddin kepada Haluan, Jumat (8/1).

Menanggapi pandangan itu, Wakil Ketua DPRD setempat, Irman menyampaikan, yang jadi sorotan itu kurang tepat dan tidak melihat kondisi sebenarnya tentang kenderaan ope­rasional dewan selama ini.

“Penggadaan mobil operasional tersebut sesuai dengan kebutuhan operasional tiga Komisi dan alat kelengkapan dewan. Saat ini tiga mini bus bagi Komisi sudah tidak memadai lagi, baik untuk dalam daerah maupun ke luar daerah. Makanya diputuskan untuk memiliki kenderaan operasional yang baru. Pe­ma­kaiannya pun diatur,” kata Irman.

Ia menambahkan, armada tersebut bukan untuk mobil dinas, melainkan untuk operasional Komisi. Peruntukkan tersebut disertai dengan surat resmi serta pertanggungjawaban karena jumlah  mobil operasional DPRD Tanah Datar kurang, sementara mobil itu dibutuhkan untuk mendukung tugas dan kinerja DPRD. (h/fma)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 25 September 2020 - 09:09:03 WIB

    DPRD Mentawai Dukung Perekrutan Dokter Hewan 

    DPRD Mentawai Dukung Perekrutan Dokter Hewan  HARIANHALUAN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai mendukung rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mentawai merekrut Dokter hewan, untuk anggaran Tahun 2021..
  • Selasa, 22 September 2020 - 16:07:42 WIB

    DPRD Mentawai Dukung Rencana Pengalihan Fungsi Kapal Tangkap 

    DPRD Mentawai Dukung Rencana Pengalihan Fungsi Kapal Tangkap  HARIANHALUAN.COM - Lama tidak beroperasi 15 Kapal tangkap bantuan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Sikakap, Kepulauan Mentawai Tahun depan akan dialihkan menjadi Kapal penampung ikan dari nelayan-nelayan kecil di.
  • Ahad, 20 September 2020 - 13:05:34 WIB

    DPRD Kota Pariaman Setujui Ranperda APBD P 2020

    DPRD Kota Pariaman Setujui Ranperda APBD P 2020 HARIANHALUAN.COM - DPRD Kota Pariaman menyetujui dan menerima Ranperda APBD Perubahan Tahun 2020 untuk ditetapkan dan dijadikan Perda (Peraturan Daerah). Hal tersebut setelah DPRD Kota Pariaman menggelar rapat Paripurna stemo.
  • Sabtu, 19 September 2020 - 14:48:25 WIB

    DPRD Mentawai Minta Perhatikan Tenaga Guru Kontrak

    DPRD Mentawai Minta Perhatikan Tenaga Guru Kontrak HARIANHALUAN.COM - Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Bruno Guimek Sagalak meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mentawai menempatkan guru kontrak sesuai dengan domisili, sehingga keberadaan guru lebih betah berada d.
  • Jumat, 18 September 2020 - 12:19:40 WIB

    DPRD Mentawai Minta Diskoperindag Fokus Dampingi UMKM

    DPRD Mentawai Minta Diskoperindag Fokus Dampingi UMKM HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai A.K Roberthy Saogo meminta Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Mentawai,  Tahun 2021 lebih fokus melakukan pendampingan dan pembinaan te.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]