Petani Keluhkan Harga Pupuk Mahal dan Langka


Senin, 11 Januari 2016 - 03:09:13 WIB
Petani Keluhkan Harga Pupuk Mahal dan Langka

Meski pe­me­rin­tah telah ber­kali-kali berupaya untuk mem­per­baiki sis­tem untuk me­nyen­tuh kebutuhan pe­tani, namun ma­sa­lah distribusi, se­per­ti keter­lam­ba­tan dan distribusi yang tidak tepat s­a­saran,tetap menjadi pokok masalah.

“Ketika me­mu­lai musim tanam, ma­sya­rakat seringkali ke­sulitan mendapatkan pupuk. Sementara pupuk adalah sarana penting untuk meningkatkan hasil per­tanian,” kata Tarmizi, Ketua Kelompok Tani Beringin Jaya, Nagari Padang Laweh, Kecamatan Koto VII, Sijunjung, Jum’at (8/1) malam. Hal itu diutarakannya dalam diskusi dengan Anggota DPD RI asal Sumbar, Nofi Candra.

Baca Juga : Berpulang ke Rahmatullah di Momen Lebaran Karena Covid-19, Berikut Perjalanan Karir Amri Darwis

Tarmizi menyampaikan, sebenarnya petani tak begitu mempermasalahkan harga pupuk, asalkan pupuk ada saat musim tanam. Kenyataan yang dialami petani selama ini, harga pupuk mahal dan ke­tersediaannya langka di pasaran.

Terkait adanya rencana pemerintah untuk melkukan pengurangan subsidi pupuk, pihaknya setuju asalkan hal itu juga berbanding lurus dengan harga hasil pertanian. “Kalau pengurangan subsidi pupuk untuk memberikan subsidi harga hasil pertanian petani, tentu kami sepakat. Akan tetapi, yang terjadi selama ini, subsidi harga pupuk dinikmati oleh kalangan tertentu saja, sementara para petani susah,” keluhnya.

Baca Juga : Sumbar Siapkan 50 Persen Jalur Zonasi pada PPDB 2021

Menaggapi hal itu, Nofi menegaskan, DPD RI sebagai perwakilan daerah di pusat, akan mencarikan solusi terhadap keluhan yang hampir dirasakan oleh se­bagian besar petani di Indonesia itu. Komite II yang membidangi masalah pertanian, kehutanan, perikanan, ekonomi, sum­berdaya alam dan energi ini, bahkan  telah melakukan advokasi terhadap hal ini melalui tim kerja (Timja) yang dibentuk.

Nofi menyebutkan, data hasil advokasi Timja, terjadi kesenjangan volume antara kebutuhan pupuk dan alokasi anggaran subsidi pupuk. Sebagai acuan dalam menentukan volume produksi pupuk bersubsidi, RDKK banyak yang tidak valid.

“Dari aspirasi yang berkembang selama ini yang diserap dari sebagian besar petani, subsidi  pupuk  hanya dinikmati oleh kalangan pengusaha, termasuk perusahaan pupuk,” bebernya.

Menurut Nofi, kondisi itu tak sesuai dengan program pemerintah yang meng­harapkan distribusi pupuk bersibsidi untuk membantu petani dalam meningkatkan hasil produksi pertanian. “Ini yang kami sebut subsidi yang tak tepat sasaran, karena yang disubsidi bukan petani, melainkan pengusaha. Selama ini, subsidi pupuk justru menyebabkan kelangkaan pupuk di pa­saran,” ungkapnya.

Sementara pengurangan subsidi pupuk dan mengalihkannya menjadi subsidi harga pangan, tambah Nofi,  merupakan bentuk penyelamatan terhadap produk pangan masyarakat. Subsidi harga ini akan lebih menjamin pengalokasiannya benar-benar sampai ke petani. “Dengan cara ini kami harapkan hasil pertanian masyarakat juga dihargai dengan harga yang se­suai,” imbuhnya. (h/ndi)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]