Hapuskan Dana Reward dan Kliping

Arosuka, Haluan — Penghapusan reward dan pembayaran kliping ter­hadap penulisan berita oleh Pemkab Solok, sejatinya merupakan upaya untuk melahirkan war­tawan de­ngan pemberitaan yang ber­kualitas di daerah itu. Ka­rena dengan penghapusan reward dan dana kliping berita ini, justru mem­bukti­kan bahwa pemerintah dae­rah tidak alergi untuk di­kritik.

“ Kita bukannya ingin membunuh pendapatan ka­wan-kawan wartawan, kare­na dengan penghapusan dana kliping ini justru mem­buka ruang bagi pemerintah daerah untuk menerima kritik yang membangun me­lalui tulisan kawan-kawan jurnalis,” kata Pj Bupati Solok Devi Kurnia kepada Haluan di Arosuka, Kamis (14/1).

Baca Juga : Harga Sembako di Pasar Tradisional Merangkak Naik

Pihaknya menilai, de­ngan adanya kliping dan reward, pemberitaan me­nge­nai pemerintahan dae­rah seolah digiring kepada hal-hal yang sifatnya positif saja.

Sementara banyak pe­laksanaan tata kelola peme­rintahan yang sebetulnya juga harus dievaluasi.

Baca Juga : Pengendalian Inflasi, Pemko Padang Panjang Pantau Harga Sembako Selama Ramadan dan Lebaran

Ka­rena menurutnya wartawan biasanya lebih banyak tahu mana sistim yang salah dan mana yang betul.

Kita ingin pemberitaan yang ditam­pilkan betul-betul objektif, agar bisa dievaluasi,” beber mantan kepala Inforkom Kab. Solok dan kepala biro Humas pemprov Sumbar ini.

Baca Juga : Persentase Sembuh Pasien Covid-19 Padang Panjang Tertinggi di Sumbar

Pihaknya mengeskan, dengan tidak alergi ter­hadap kritik, pemerintah daerah bisa melaksanakan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Disamping itu, dengan pola ini diharapkan juga melahirkan wartawan-wartawan yang profesional melalui pemberitaan yang juga bersandar kepada kode etik jurnalistik.

Baca Juga : Mantap! 57 Siswa SMA 1 Sumbar Sembuh dari Covid-19

Pihaknya mengaku ti­dak akan mem­per­ma­salah­kan, jika pada peme­rin­tahan Bupati baru nanti kebijakan ini akan dicabut dan kliping berita diba­yarkan kembali.

“Tidak masalah, yang jelas sekarang kita terapkan ini dulu. Kalau hal ini dinilai baik silahkan dilanjutkan, namun kalu dinilai tidak relefan silahkan bikin kebijakan baru,” tutupnya. (h/ndi)